DBFMRadio.id : Jakarta - Untuk meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19, tahun ini pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam empat tahap melalui bank pemerintah, kemudian program sembako dari Januari - Desember 2021 nilainya Rp.200.000 per bulan, selanjutnya Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan selama 4 bulan Januari - April nilainya Rp.300.000/bulan/KK.

“Kalau yang untuk beli sembako ya beli sembako, jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Hati-hati nih yang bapak-bapak terutama. Jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini.” pesanan presiden Joko Widodo pada Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia tahun 2021, belum lama ini.

Pada peluncuran bantuan sosial tersebut, Menteri Sosial, Tri Rismaharini juga berpesan kepada penerima agar tidak menggunakan bantuan sosial tunai untuk membeli rokok.

Menanggapi pesan presiden, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) mendukung demi peningkatan kualitas manusia, jangan sampai justru dimanfaatkan untuk beli rokok sehingga mengancam balik peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketua PKJS-UI Aryana Satrya, M.M, Ph.D, dalam keterangan tertulis kepada dbfmradio.id mengatakan, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 melaporkan bahwa jumlah perokok aktif usia 15 tahun ke atas mencapai 33,8 persen dari populasi Indonesia.

"Selain itu, prevalensi perokok di kalangan remaja 10-18 tahun mengalami peningkatan dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018." katanya, Jum'at (8/1/2021).

Lebih lanjut, Aryana Satrya, mengatakan, data Susenas 2016 dan 2017 menunjukkan prevalensi merokok kelompok berpendapatan rendah meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan yang lebih tinggi.

"Perilaku merokok pada keluarga Indonesia yang tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan negeri kita." katanya lagi.

Secara konseptual, bantuan sosial (bansos) akan meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari dapat lebih tercukupi. Namun, peningkatan konsumsi tersebut tidak terkecuali untuk barang non-essensial seperti rokok.

Tambahan pendapatan dari bantuan sosial dapat digunakan untuk membiayai konsumsi rokok. Hal ini dibuktikan dengan studi PKJS-UI yang menunjukkan penerima bantuan sosial berkorelasi positif dengan perilaku merokok, dengan efek tertinggi terjadi pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

"PKH yang didistribusikan secara tunai meningkatkan pendapatan rumah tangga secara langsung sehingga rumah tangga dapat menggunakannya untuk membeli rokok." lanjut ke dia.

Pada bagian lain, Aryana Satrya, menjelaskan, Penerima bansos memiliki kecenderungan merokok lebih tinggi jika dibandingkan dengan bukan penerima bansos. Penerima PKH memiliki peluang 11 persen poin lebih tinggi untuk merokok dibandingkan bukan penerima PKH.

Pola ini konsisten untuk masing- masing kategori bantuan sosial, kelompok pendapatan, dan data Susenas 2016. Data panel Indonesian Family Life Survey (IFLS) menunjukkan bahwa penerima bansos memiliki peluang lebih besar menjadi perokok jika dibandingkan bukan penerima bansos.

"Sementara Penerima PKH memiliki pengeluaran rokok Rp3.660/kapita per minggu dan 3,5 batang/kapita per minggu lebih tinggi jika dibandingkan dengan bukan penerima PKH." rinci dia.(db-setneg-rell).

(DBFMRadio.id) : Kalianda - Kasus Positif Covid19 di Lampung Selatan Semakin meningkat, karena hampir setiap hari ada permintaan rujukan kasus Covid-19 dari berbagai puskesmas di seluruh kecamatan di Lampung Selatan. Sehingga, ruang Isolasi di rumah sakit rujukan tidak dapat menampung lagi.

Hal ini disampaikan Jubir Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan Kristi Endarwati pada rapat pembahasan tentang permohonan rekomendasi pembelajaran tatap muka dan antisipasi penyebaran covid-19 pada libur natal dan tahun baru 2020 di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (21/12/2020).

Kristi mengungkapkan total kasus sampai tanggal 20 Desember 2020 ada 318 pasien

" Ada 318 pasien, meninggal 14 pasien, suspek atau probable meninggal 57 pasien" ungkapnya.

Kristi Endarwati menambahkan peningkatan kasus dari bulan Oktober sampai Desember 2020 sangat tinggi, seperti contoh kasus di Minggu ke 49 dalam satu Minggu ada 22 kasus, Minggu ke 50 ada 30 kasus.

"Minggu ke 51 tertanggal 14 sampai 20 Desember 2020 dalam satu Minggu mencapai 56 kasus dan hampir semua kasus yang saat ini ada di dasari dengan gejala" ujarnya.

Kristi juga menjelaskan kapasitas tempat tidur ruang isolasi dirumah sakit bandar Lampung maupun di Lampung Selatan semuanya sudah penuh.

"Setiap harinya puskesmas minta tolong untuk dicarikan tempat tidur untuk ruang isolasi karena mereka mau merujuk" tegasnya.

Dan setiap hari juga ada laporan meninggal dari kasus Covid-19 baik dari Kasus terkonfirmasi ataupun Suspek.

Mengakhiri laporannya Kristi mengatakan positif rapid di Lampung Selatan ada 38%, yang seharusnya dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa harusnya pihak pemerintah melakukan test pcr setiap minggunya sebanyak 1000 test namun karena keterbatasan hal tersebut belum bisa di lakukan dan hal ini berarti Kasus covid-19 di Lampung Selatan belum terkendali secara maksimal.( db/lmhr-aap)

DBFMRadio.id : Jakarta, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) merupakan institusi yang bergerak dalam kajian dan penelitian mengenai Jaminan Sosial, termasuk menangani isu Ekonomi dan Kesehatan, melalui riset, diskusi, dan pelatihan.

Media Officer PKJS-UI Shella mengatakan, PKJS -UI telah melakukan penelitian yang berjudul "Gejala Sakit, Produktivitas, dan Utilisasi Kesehatan pada Pengguna Rokok Elektronik & Konvensional (Dual User) di Indonesia". Hasil penelitian ini, akan diseminarkan secara webinar, Kamis, 6 Agustus 2020, melalui aplikasi zoom meeting.

"Dengan berakhirnya penelitian tersebut, kami akan mengadakan kegiatan Webinar Diseminasi Hasil Penelitian dalam bentuk diskusi online melalui Aplikasi Zoom Meeting, pada kamis, 6 Agustus 2020" kata Shella, Senin (3/8/2020).

Webinar ini, lanjut dia, selain sebagai informasi juga untuk rekomendasi dan diharapkan ada umpan balik, terhadap dampak perilaku konsumsi rokok electronik dan konvensional.

"Kami berharap dapat memberikan informasi, rekomendasi, dan mendapatkan umpan balik terhadap dampak perilaku konsumsi rokok elektronik dan konvensional untuk memperkuat kebijakan publik ke depannya" tukasnya.

Diketahui, Webinar yang dimoderatori Rohani Budi Prihatin dari Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan - DPR RI ini, akan menampilkan narasumber Tim Penelitian PKJS - UI Faizal Rahmanto Moeis, dengan 5 penanggap, masing masing Riskiyana Sukandhi Putra, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyatakat PPN & Bappenas Pungkas Bahjuri Ali, Rama Prima Syahti Fauzi, Kepala Bidang Penyakit Tidak menular, Kemenko PMK RI, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kemenkeu, Pande Putu Oka Kusumawardani dan Nirwala Dwi Heryanto Dlrektur Tehnis dan Fasilitad Beacukai Dirjen BCBJ Kemenkeu.(db-rill-aap).

DBFMRadio : Kalianda - Pemakaman jenazah Covid-19 kerap menimbulkan perdebatan, pasalnya banyak masyarakat yang sering mempertanyakan mengenai prosedur pemakaman korban.

Mulai dari pemandian jenazah, pengkafanan, bahkan mengenai ketentuan pemakaman sesuai syariat agama masing-masing jenazah Covid-19.

Kepala Instalasi Forensik dan Pulasara Jenazah RSUD Bob Bazar, dr. C. Andriyani, Sp. Fm. M.H. Kes, pada Dialog publik DBFM Radio, Kamis (10/12/2020), mengatakan pemakaman jenazah Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan virus korona, sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Yang pasti sih, pemakaman sesuai dengan protokol Covid-19 dan sesuai dengan aturan agama masing-masing, yang perlu digaris bawahi adalah kami tidak sendiri dan mengajak salah satu anggota keluarga dengan APD level tiga," ungkapnya.

Setelah jenazah dimakamkan, petugas Covid-19 RSUD Bob Bazar juga akan melakukan tes swab kepada salah satu anggota keluarga korban, sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap keluarga tersebut.

"Keluarganya pun akan kami tes swab, salah satu anggota keluarga akan kami ambil, dalam arti disini kami tetap memikirkan agar tidak ada omongan mengcovidkan," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah kabupaten Lampung Selatan juga menyiapkan pemakaman khusus bagi jenazah Covid-19, yang mendapatkan penolakan dari masyarakat tempat tinggal semula.

Pada dialog publik yang diselenggarakan di studio DBFM, Andriyani juga menjelaskan, pemakaman tersebut juga dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang telah melalui tahapan pelatihan oleh tim kesehatan.

"Kami (Tim RSUD Bob Bazar ; red) meminta bantuan dari Tim Satpol PP, untuk kami latih secara penanganan untuk ke pemakaman, sudah berjalan dan mereka juga memberikan masukan dan berita kepada kami, mereka bahkan sudah mengambil jenazah tersebut dari Lampung tengah untuk dimakamkan di Lampung Selatan, tapi warga Lampung Selatan," jelasnya. (db/ptm-aap).

DBFMRadio.id : Jakarta, Sebagai komitmen untuk memberikan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/ UHC), pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi layanan kesehatan dengan meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014.

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), kepesertaan JKN telah mencapai 224,1 juta atau 83 persen dari total populasi Indonesia. Jumlah ini masih di bawah target pemerintah yaitu cakupan 100 persen pada tahun 2019.

Untuk itulah, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) bersama dengan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK-UI), University of New South Wales (UNSW) Sydney, dan The London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) melakukan studi Pembiayaan Kesehatan yang Bermanfaat bagi Kaum Miskin: Evaluasi Ekuitas Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia.

Dengan berakhirnya rangkaian studi tersebut, PKJS -UI melakukan Diseminasi Hasil Penelitian dalam bentuk diskusi Webinar,Kamis, 16 Juli 2020.

Menurut Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) UI, Aryana Satriya, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mberikan informasi dan umpan balik tentang ekuitas pembiayaan sistem kesekatan Indinesia.

"Kami berharap dapat memberikan informasi, rekomendasi dan mendapatkan umpan balik terhadap topik evaluasi ekuitas pembiayaan dalam sistem kesehatan Indonesia" katanya Kamis (16/7/2020).

Sebagai lembaga penelitian yang berpartisipasi dalam memajukan perlindungan sosial di Indonesia, lanjut dia, PKJS -UI menyadari bahwa kemajuan terhadap pencapaian UHC perlu dievaluasi untuk mengidentifikasikan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan.

"Diseminasi hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk mengembangkan kebijakan strategis dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas program jaminan kesehatan nasional" terus Aryana Satria.

Sementara dalam paparannya, Staf Ahli Mentri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, dalam kurun waktu 2014 -Mei 2020, pemerintah telah mrnggelontorkan bantuan untuk kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), miskin dan tidak mampu sebesar Rp. 179,6 Trilyun.

Kemudian, Pemerintah juga telah mendukung untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) untuk 17.7 juta jiwa dan subsidi iuran untuk Pekerha Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III kepada 3.3 juta jiwa.

"PPU telah diberikan kepada 17 juta 700 ribu jiwa, untuk PBPU yakni pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya, dan BP kelas 3 untuk 30.3 juta jiwa" terangnya lagi.

Kunta Wibawa juga merinci, dukungan prmerintah mengatasi defisit pada 2015-2018 memcapai Rp. 35.7 Trilyun. Sementara menggadapi pandemi Covid 19, pemerintah menambahkan Rp. 75 Trilyun.

"Sehingga total alokasi belanja kesehatan tahun 2020, mencapai Rp.214.1 Trlyun,meningkat 89.3% dari anggaran 2019, sebesar Rp.113.1 Trilyun" rincinya.

Sedangkan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalsum Komaryani menyatakan, secara umum, distribusi utilisasi atas manfaat JKN Iebih banyak pro-rich dan masyarakat miskin menerima Iebih sedikit manfaat, daripada kelompok sosial ekonomi tinggi. "Meskipun pemanfaatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Iebih pro miskin dan pemanfaatan di fasilitas kesehatan milik swasta Iebih pro kaya" tegas Kalsum Komaryani

Menurutnya, Pembiayaan indirect taxes, Social Health Insurance atau JKN dan Private Health Insurance mengalami regresif.

"Sebaliknya pembiayaan direct taxes, perusahaan dan OOP (Out-Of Packet) mengalami progresif. Karena, beban OOP yang tinggi pada pelayanan rawat inap termasuk pada mereka yang memiliki asuransi/jaminan kesehatan" terangnya lagi.

Dalam penyeienggaraan sistem kesehatan, lanjut dia, selalu ada porsi OOP, porsi idealnya tergadap total belanja kesehatan, sesuai benchmark WHO antara 15 - 20%

"Dari hasil monitoring, porsi OPP tinggi, menjadikan rumah tangga rentan jatuh miskin apabila sakit. Sehingga pendanaan pemerintah membantu menurunkan risiko kesehatan dan menurunkan hambatan finansial untuk akses kepada semua jenis layanan kesehatan" pungkasnya.(db/aap).

DBFMRadio.id : Kalianda- Rapat Kordinasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di laksanakan di aula Krakatau kantor bupati Lampung Selatan, Selasa (27/10/2020).

Rapat yang di pimpin Sekretaris daerah Pemkab Lamsel Thamrin ini juga di hadiri PJS bupati Lampung Selatan Sulpakar, asisten bidang pemerintahan dan kesra Supriyanto, kepala OPD serta camat se-Lampung Selatan. 

Pada rapat tersebut masing-masing OPD menyampaikan laporan kerjanya masing-masing termasuk  Kepala dinas kesehatan Lampung Selatan dr.Jimmy B. Hutapea menyampaikan update pasien covid-19 di Lampung Selatan hingga tanggal 26 malam tadi berjumlah 112 orang yang sebelumnya nya hanya berjumlah 106 orang.

"Jumlah pasien Covid-19 kita saat ini ada 112 pasien yang sblmnya hanya 106 org bertambah hingga tadi malam ada 6 orang pasien" ungkapnya.

Jimmy juga menjelaskan, Pasien yang masih di isolasi di rumah sakit dan isolasi mandiri ada sebanyak 16 orang, yang sudah selesai isolasi ada 33 orang dan meninggal 3 orang. Total jumlah pasien ini di mulai dari tanggal 18 Maret 2020 hinggap 26 November.

Dari 112 orang sekitar 65% atau sebanyak 65 orang pasien paling banyak dari kecamatan Natar, Jati Agung, dan juga Kalianda.

"Di kecamatan Natar ada 46 orang, kecamatan jati agung sebanyak 27 orang dan Kalianda sebanyak 10 orang dan masih ada 31 pasien yang masing menunggu hasil swab dari lakesda Provinsi" jelasnya.

"dari 112 pasien, 40% pasien yang tidak memiliki gejala dan 55% pasien penderita covid-19 adalah laki -laki" lanjut dr Jimmy.

Mengakhiri laporannya Jimmy berharap kepada camat untuk satgas covid-19 di desa agar lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas terlebih kepada masyarakat yang baru melakukan perjalanan dari zona merah dan melakukan screening.

Mengingat juga bahwa seluruh Puskesmas di Lampung Selatan sudah di lengkapi dengan fasilitas rapid test.

"Minimal di lakukan pengecekan suhu tubuh, menggali informasi apakah ada indikasi yang mengarah ke gejala covid-19, bila ada langsung rujuk ke Puskesmas dan pihak puskesmas akan melakukan rapid test" pungkasnya. (db/lmhr-aap)

DBFMRadio.id - Kalianda, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto membuka Rembug Stunting dan Penandatanganan Komitmen Penanganan Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 di Aula Rajabasa Setdakab Lampung Selatan, Selasa (30/06/2020).

Dalam sambutannya, H.Nanang Ermanto mengatakan, meski kondisi negara kita saat ini masih dalam masa pandemi Covid 19, termasuk di wilayah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan semua pihak bahu membahu dalam mencegah penyebaran virus di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Meskipun dalam kondisi Pandemi Covid 19, kata Bupati, pelayanan di semua sektor harus tetap berjalan untuk mempercepat pemulihan dan keberlangsungan hajat hidup masyarakat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah dicananangkan oleh pemerintah.

"Pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti atau berkurang, termasuk penanggulangan stunting harus tetap berjalan sebagai salah satu prioritas daerah dan nasional sebagaimana diperintahkan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan promotif dan preventif dalam penanganan stunting harus tetap digalakkan" jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto sebagai Duta Swasembada gizi mengajak semua pihak untuk bersama menyukseskan program swasembada gizi demi mengurangi jumlah Stunting yang ada di Lampung Selatan.

"Melalui kesempatan yang baik ini, saya sebagai Duta Swasembada Gizi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, mengajak semua pihak untuk mensukseskan Program Swasembada Gizi yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi Stunting yang terjadi pada anak-anak kita di Lampung Selatan" Ujarnya.

Karena Masalah Stunting bukan hanya tanggung jawab Pemerintah untuk menyelesaikan, namun juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membiasakan berperilaku Hidup Bersih dan Sehat serta perilaku gizi seimbang.

Dengan dilaksanakannya Rembug Stanting ini, diharapkan percepatan pencegahan dan penanggulang Stanting di Kabupaten Lampung Selatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan indikator kesehatan masyarakat yang menetapkan 3 variable prevalensi gizi.

"Berdasarkan hasil riset kesehatan Dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018 dalam pembangunan kesehatan masyarakat menetapkan bahwa variabel prevalensi balita gizi buruk ada tiga, prevalensi balita buruk dan sangat buruk, prevalensi balita sangat pendek dan pendek serta prevalensi balita sangat kurus dan kurus, merupakan tiga variable yang harus dikerjakan bersama" terang Winarni.

Oleh karena itu, lanjut Winarni, Kegiatan ini dapat mencapai tujuan utama dari pencanangan ini adalah membangun komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya Winarni juga berharap, jika semua ini dilakukan dengan dukungan dan komitmen yang tinggi, maka stunting di Kabupaten Lampung Selatan bisa turun dan dicegah bersamasama.

"Oleh karena itu mari kita maksimalkan kader posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik" tutup Winarni.(db:lmhr/aap). 

DBFMRadio.id : Jakarta, Dalam 4 tahun terakhir, kenaikan harga rokok hanya berkisar Rp. 400,- saja per batang. Padahal, kenaikan itu sangat berpengaruh pada upaya pencegahan kemiskinan, penurunan stunting, dan pencapaian target pembangunan lain.

Selain itu, data Riskesdas 2018 juga menunjukkan peningkatan prevalensi perokok anak menjadi 9,1%. Hal ini dapat menjadi hambatan untuk mempersiapkan SDM yang unggul, menuju bonus demografi 2030.

Media officer PKJS-UI, Ni Made Shellasih dalam keterangan tertulis kepada dbfmradio.id mengatakan, CISDI, Komnas PT, PKJS UI, dan JP3T berinisiatif mengumpulkan suara publik untuk mendukung Pemerintah, khususnya Mentri Keuagan Sri Mulyani untuk menaikkan harga rokok melalui website pulihkembali.org sejak bulan Agustus 2020.

"Hasil dukungan suara publik tersebut, akan diumumkan melalui acara Malam Perhitungan Suara Festival Pemilu Harga yang akan dilaksanakan Jum'at, 23 Oktober 2020, pukul 19:00-21:00 WIB" terang Shella, Jum'at (23/10/2020).

Dikatakan Shella, Malam perhitungan suara merupakan puncak acara dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2020.

"Pemapar yang hadir pun berasal dari anak-anak, perempuan muda, korban rokok serta tamu spesial lainnya" tutup Shella.. (db-aap).

(dbfmradio.id) : Kalianda* - Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Lampung Selatan mengadakan acara Sidang Ilmiah Pengukuhan Bidan Delima di Gedung Olah Raga Way Handak (GWH) Kalianda, pada Kamis (23/01/2020).

Turut hadir dalam acara tersebut Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati kabupaten Lampung Selatan H. Nanang Ermanto beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Nanang meminta kepada seluruh bidan untuk terus berjuang meningkatkan kualitas pelayanan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi paska melahirkan.

Dia juga mengimbau agar para bidan tidak menyia-nyiakan keberadaan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) untuk lebih dekat dalam melayani masyarakat. "Mari bersama-sama kita bangun bidang kesehatan dengan selalu menjaga eksistensi profesi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sebagai wujud membangun dan mengangkat derajat kesehatan masyarakat. Profesi bidan adalah ujung tombak keberhasilan pencapaian target Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB)," ujarnya.

Sementara itu Ketua IBI Provinsi Lampung Mery Destianty mengatakan bahwa pengukuhan Bidan Delima ini adalah sebagai wujud kepedulian terhadap peningkatan kualitas pelayanan profesi bidan di Lampung Selatan.

Bidan Delima adalah sistem standarisasi kualitas pelayanan bidan praktek swasta, dengan penekanan pada kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pembinaan dan pelatihan yang rutin dan berkesinambungan. "Pengukuhan ini adalah sebagai wujud kepedulian terhadap bidan di Lampung Selatan. Yang harus diingat bahwa bidan adalah pelaku pelayanan kesehatan terbanyak di dalam pengabdian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," terangnya.

Selain jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan turut hadir dalam acara ini Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Robinson Octavianus Bessie. (db/lmhr)

DBFMRadio.id : Jakarta , Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia ( PKJS -UI) telah melakukan penelitian "Gejala Sakit, Produktivitas, dan Utilisasi Kesehatan pada Pengguna Rokok Elektronik & Konvensional (Dual User) di Indonesia".

Hasil penelitian ini, diseminarkan secara webinar, Kamis, 6 Agustus 2020, melalui aplikasi zoom meeting.

Menurut Media Officer PKJS-UI Shella, studi ini menunjukkan bahwa rokok elektronik yang dianggap sebagai alat untuk berhenti dari rokok konvensional, justru menjadi barang yang digunakan untuk melengkapi rokok konvensional sehingga muncul pengguna ganda (dual user).

"Dual user memiliki probabilitas mengidap penyakit dan komplikasi lebih tinggi, produktivitas lebih rendah, dan pengeluaran kesehatan lebih tinggi dibandingkan single user" terang Shella dalam siaran perssnya, Jum'at (7/8/2020).

Menurut Shella, seperti dikatakan Ketua PKJS-UI, Ir. Aryana Satrya, M.M., Ph.D pada Webinar, rokok elektronik dianggap sebagai alternatif yang lebih sehat ataupun alat untuk berhenti mengonsumsi rokok konvensional.

"Ternyata justru menciptakan perokok dual user yang menjadi beban ganda bagi penggunanya" Kata Shella mengutip Ketua PKJS - UI.

Dengan demikian, lanjut dia, pengendalian konsumsi rokok baik pada rokok elektronik maupun rokok konvensional harus dipertegas dan diimplementasikan untuk membantu pencapaian SDGs dan perwujudan visi Indonesia, yaitu SDM Unggul, Indonesia Maju melalui manusia yang sehat dan berkualitas.

Sementara Ketua peneliti, Faizal Rahmanto Moeis, mengatakan penemuan studi ini menunjukkan rokok elektronik bukan menjadi substitusi rokok konvensional melainkan sebagian besar perokok elektronik adalah dual user dengan rokok konvensional sehingga keduanya memiliki hubungan saling melengkapi.

“Hal ini menunjukkan bahwa dual user akan mengalami double burden yang akan berdampak ganda pada indikator-indikator yang ditunjukkan dalam studi" katanya.

Kemudian, tambah Faizal, jika melihat perbandingan antara single user perokok elektronik dengan single user perokok konvensional, menunjukkan bahwa masing-masing jenis rokok tetap memiliki risiko pada kesehatan. Oleh karena itu, Faizal menyebutkan bahwa sebenarnya berhenti merokok, lebih baik daripada beralih rokok.

Menanggapi hasil penitian ini, Ari Wulan Sari dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakatdan Kebudayaan (PMK) menyatakan, hasil penelitian ini akan membantu Kemenko PMK dalam pengambilan kebijakan. Namun, menurutnya, bebab rokok konvensional (rokok bakar : red) semakin berat ditambah rokok ekektronik, sementara regulasi untuk larangan merokok belum ada.

"Kalau menurut saya sebetulnya tadi disampaikan bahwa kita tuh udah punya beban rokok konvensional ditambah lagi sekarang rokok elektronik sementara kita juga belum punya regulasi yang cukup mumpuni" aku Ari Wulan Sari.

Disamping itu, lanjutnya, penelitian ini akan lebih baik Apabila ada perbandingan dengan yang tidak merokok. Kemudian data perokok elektronik pemula, karena yang menarik dari rokok elektronik adalah taste atau rasanya, seperti, strawberry, bluebarry yang pada awalnya anak2 tidak tau bahwa yang diisap itu adalah rokok.

"Tadi kan baru cuma perokok saja, baik konvensional maupun elektrik, kalau kita ngomongin productivity kita juga ngomongnya tentang yang tidak merokok terus yang kemudian Apakah ada penjelasan mengenai usia pertama untuk rokok elektronik, karena saya melihat kalau rokok elektronik sendiri itu sangat menarik anak muda terkait dengan rasa ada rasa macam-macam, rasa stroberi rasa blueberry dan lain lain" sambung dia lagi.

Ari Wulan Sari juga mengatakan, mungkin ada masukan untuk kedepannya kemudian mengenai pengendalian konsumsi dan pemasaran sangat sepakat. Kalau berbicara soal tembakau, harus meluat dua sisi, demand dan supplay.

"Ngomongin soal tembakau baik itu produk konvensional maupun rokok elektronik itu ada dua hal yang perlu kita lihat, sisi demand dan sisi supply untuk supaya sendiri Kita tahu bahwa di Indonesia ini termasuk mudah untuk mendapatkan makanya anak kecil pun juga bisa beli rokok diwarung" tukas Ari.(db-rll-aap).

(DBFMRadio.id) : Kalianda - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang  Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Instruksi tersebut dikeluarkan dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Selain itu, Instruksi ini juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu pada hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni menegaskan untuk realokasi anggaran, dalam pelaksanaan belanja kebutuhan alat kesehatan pandemi COVID-19 Kemendagri akan membentuk dua tim yang akan membantu dalam pendataan keperluan alat kesehatan.

"Untuk kebutuhan alat kesehatan, nanti tim pendataan akan mendata kebutuhan alat kesehatan yang ada di provinsi dan kota dalam rangka penanganan COVID-19, dan tidak akan membiarkan belanja secara sendiri-sendiri," tegas Hari Nur Cahya Murni pada Video Convrence (Vicon) yang digelar di Ruang Vicon Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, Kamis (9/4/2020).

Selain itu, Lanjut Hari Nur Cahya Murni, akan ada tim yang bertugas untuk mencocokkan kebutuhan yang telah didata dengan produsen. "Untuk mendapatkan barang tersebut, harus melakukan pemesanan, mulai dari siapa yang akan dihubungi, contact person, kapan dan dimana, hingga barang yang diproduksi. Semua sudah jelas keterangannya," jelas Hari Nur Cahya Murni.

Hari Nur Cahya Murni mengungkap, nantinya barang tersebut akan ditransfer melalui Asosiasi Dinas Kesehatan dan akan diteruskan ke Provinsi/Kota masing-masing. (db/ptm).

More Articles ...

Page 1 of 3