17:15 DBFMRadio.id, KALIANDA - Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung yang berlangsung di Sekretariat Swasembada Gizi setempat, Kamis (6/4/2023).

Pada kesempatan tersebut, Ketua TPPS dan Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni mengucapkan selamat datang dan menyambut baik atas kunjungan kerja Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung beserta jajaran di Lampung Selatan. Dirinya juga mengatakan, dalam penurunan stunting Kabupaten Lampung Selatan melibatkan berbagai pihak seperti para kader TPPS, TPPS Kecamatan, TPPS Desa, Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan Desa, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader KB, para Kepala Desa, Forum Generasi Berencana (Genre), dan Forum Anak Daerah.

“Semua kita libatkan sebagai bentuk keseriusan kita dalam menurunkan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga, nantinya tidak ada lagi anak-anak mengalami stunting dan anak-anak kita semuanya sehat dengan gizi terpenuhi. Semoga dengan adanya kunjungan kerja ini, Kabupaten Lampung selatan dan BKKBN Provinsi bisa bersama-sama bersinergi dalam mengatasi permasalahan stunting", ujar Hj. Winarni.

Rangkaian kunjungan kerja yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan sinergi yang kuat agar bisa bergotong royong menurunkan angka stunting serta meningkatkan progres kerja menuju Lampung Selatan Kuat, Tangguh, dan Sejahtera. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dr. Nurizky Permanajati, M.H juga turut mengucapkan terima kasih atas sambutan Lampung Selatan yang luar biasa.

“Mudah-mudahan dengan keberadaan saya di Lampung Selatan dapat menjalin silaturahmi yang baik dan dapat memperkuat program BKKBN agar lebih terlaksana lagi. Tetap semangat mudah-mudahan kolaborasi antara BKKBN Provinsi dan Organisaisi Perangkat Daerah (OPD) Lampung Selatan bisa terus terjalin sehingga progres kerja untuk menurunkan angka stunting menjadi lebih baik lagi", ucap Nurizky mengakhiri sambutannya. (db-swd-dwa).

18:56:10 DBFMRadio.id : Jakarta - Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) meluncurkan penelitian mengenai “Ancaman Keterjangkauan Produk Rokok pada Anak Jalanan: StudiK ualitatif”.

Studi ini menunjukkan bahwa anak jalanan sangat rentan terhadap konsumsi rokok yang mengakibatkan adiksi. Sebagian besar pendapatan harian hasil kerja anak jalanan habis untuk membeli rokok.

Akibatnya, anak jalanan perokok tidak hanya mengalami penurunan kondisi kesehatan, tetapi mereka juga terjebak dalam kondisi kemiskinan. Namun, anak jalanan berpikir secara rasional untuk berhenti merokok apabila harga rokok naik 5 kali lipat. Oleh karena itu, kebijakan rokok mahal
merupakan solusi yang optimal untuk mengendalikan konsumsi rokok pada anak jalanan.

Peneliti PKJS UI Risky Kusuma Hartono, Ph.D menyampaikan beberapa poin temuan dalam studi diantaranya, Pendapatan anak jalanan bervariasi pada rentang Rp.25.000 - Rp300.000 per hari.

Namun, sekitar 25% penghasilan per hari anak jalanan habis digunakan untuk membeli rokok. Bahkan, terdapat anak jalanan dengan konsumsi lebih dari 1 bungkus per hari.

" Mayoritas anak jalanan membeli rokok secara batangan/ketengan. Harga satuan rokok pun sangat murah, yaitu Rp.2.000 per batang. Mayoritas informan memiliki persamaan persepsi bahwa harga rokok masih murah di Indonesia." terang Risky Kusuma Hartono, Kamis (15/9/2022).

Risky menegaskan Kenaikan harga rokok belum menjadikan harga rokok menjadi mahal, anak jalanan akan berpikir ulang untuk membeli rokok apabila harga rokok menjadi mahal.

"Apabila harga rokok dinaikkan 5 kali lipat dari harga saat ini, maka harga rokok akan semakin mahal dan semakin berpotensi besar mendorong anak-anak untuk berhenti mengonsumsi rokok" tandas Risky meyakinkan.

Merokok, terus Rizky, merupakan perilaku negatif awal,  gerbang utama sebelum menuju ke perilaku negatif lainnya. Mereka merokok dengan join, istilah di kalangan perokok satu batang dihisap beberapa anak secara bergantian, resikonya akan lebih besar. Selain resiko dari rokok itu sendiri, juga hygenitas, yang bisa menularkan penyakit yang diderita diantara perokok join tersebut.

"Ternyata mereka merokok juga sambil ngelem, tentu resikonya  akan semakin berganda dan mereka ini merokoknya di tempat-tempat umum. Sementara program  edukasi anak jalanan untuk berhenti merokok masih sedikit." Katanya lagi.

Kalaupun ada, terus Risky,  tidak terlalu berpengaruh pada anak jalanan, tidak terlalu berpengaruh pada anak jalana untuk berhenti merokok dan mereka masih tetap berperilaku merokok.

Hanya bertahan singkat,  mengapa demikian karena masih mudahnya keterjangkauan rokok yang harganya cukup murah bisa dijangkau di manapun dengan mudah sehingga ini yang menjadikan efek dari edukasi bahaya rokok untuk anak jalanan ini kurang kurang signifikan.

Belum Semua Daerah Punya Perda KTR

Sementara dalam tanggapannya Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rini Handayani mengatakan, dari 514 Kabupaten/Kota & 34 Provinsi baru 43,02 % yang punya Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

" Namun demikian, sebenarnya ada beberapa  Kabupaten/Kota yang sebenarnya kota-kota ini sudah ada data-datanya di kami,  karena melalui evaluasi KLA,  ini sudah terlihat dan ini kita tinggal dorong bagaimana memantau melaksanakan implementasi dari Perda tersebut." terang Rini.

Disamping itu, lanjutnya,  kawasan tanpa rokok ini didorong di beberapa wilayah dengan pelayanan ramah anak ini sudah ada di 3.576 Puskesmas yang ada di 267 Kabupaten/ Kota kemudian juga di satuan pendidikan ramah anak atau di SMA yang juga didorong salah satu indikator atau variabel Sekolah bebas dari asap rokok.

Webinar melalui Zoom Meet ini juga menampilkan penanggap Asisten Deputi Pengembangan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Dr. Atong Soekirman, S.E., M.M, kemudian  Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pande Putu Oka Kusumawardani, S.E., M.M.

Ketua Umum Forum Fungsional Penyuluh Sosial Indonesia, Kementerian Sosial RI - N Susanti Srimulyani, M.Sos dan Ketua Tim Kerja Penyakit Kronis dan Gangguan Imunologi, Kementerian Kesehatan RI- dr. Benget Saragih, M.Epid.(db-aap).

13:58:47 DBFMRadio.id : Kalianda - Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto  sangat mengapresiasi atas dukungan penuh program UHC (Universal Health Coverage) atau Cakupan Kesehatan Semesta, sistem jaminan kesehatan masyarakat,  karena  BPJS Kesehatan sudah mengcover 95,35% masyarakat Lampung Selatan.

Usai penandatanganan Prasasti Universal Health Coverage (UHC) serta Penyerahan Piagam dan Plakat di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati oleh Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, juga menyampaikan harapannya kepada seluruh Camat dan UPT Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang baik terkait situasi ini.

"Jangan sampai pelayanannya tidak maksimal,  ini akan menjadi problem juga tidak ada artinya BPJS Kesehatan mencapai 95,35%,  ini bukan hanya tugas bupati, Dandim atau Kpolres,  tapi ini adalah tugas kita semua untuk  masyarakat lampung selatan". ujar Bupati mengingatkan.

Pada bagian lain sambutannya, Nanang mengatakan, Lampung Selatan dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di provinsi lampung yakni, 1.073.860 jiwa dan 95,35% diantaranya sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau 1.023.968 jiwa.

"Tinggal sedikit lagi, tapi saya yakin lampung selatan bisa mencapai 100%, alhamdulillah untuk kesehatan masyarakat lampung selatan bisa teratasi walaupun terjadi inflasi dan saya tekankan ini terus kita laksanakan demi kebaikan Kabupaten Lampung Selatan".

Diakhir sambutannya, Nanang juga  menyampaikan harapannya semoga program Cakupan Kesehatan Semesta ini dapat memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesehatan masyarakat luas.(db-dcm-aap).

12:58:58  DBFMRadio.id: Jakarta - Rokok terbukti berdampak negatif terhadap kesehatan individu, menurunkan kesejahteraan keluarga, dan menjadi beban bagi negara.

Studi Pusat Kajian Jaminan Sosial -PKJS- UI 2019 menunjukkan bahwa konsumsi rokok dalam rumah tangga mengakibatkan risiko stunting pada anak.

Harga rokok yang masih murah menjadi salah satu penyebab prevalensi perokok di Indonesia masih belum terkendali.

Menurut Peneliti PKJS- UI Risky K. Hartono, Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menunjukkan jumlah perokok dewasa di Indonesia masih sangat tinggi, 62,9%, termasuk prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun yang meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018.

"Efek harga rokok murah ini menjadikan anak-anak maupun kelompok masyarakat pra-sejahtera tidak berhenti merokok walaupun dalam kondisi perekonomian yang sedang sulit." ujar Risky, pada konversi Pers dan desiminasi kajian kebijakan cukai jangka panjang, secara virtual Senin (29/8/2022).

Apalagi, lanjut dia,  saat ini rokok masih bisa dibeli secara batangan/ketengan.

"Kenaikan tarif cukai rokok diharapkan dapat menjadikan harga rokok menjadi mahal, sehingga menjauhkan akses untuk anak dan masyarakat miskin" katanya lagi.

Risky juga menambahkan bahwa Pemerintah telah menyederhanakan strata cukai rokok dari 10 menjadi 8 golongan pada 2021.
Namun, struktur tarif cukai rokok tersebut
masih berjenjang dan rumit.

Turunkan Prevalensi Perokok Anak

Tulus Abadi, dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerangkan,  bahwa pemerintah saat ini memiliki target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menurunkan prevalensi perokok anak dari 9.1% menjadi 8.7% di tahun 2024.

“Akan tetapi, program mulia pemerintah tersebut tidak akan tercapai apabila tidak ada upaya konkrit dari pemerintah salah satunya dengan menaikkan cukai rokok."

Tulus menambahkan, cukai merupakan salah satu instrumen perlindungan konsumen dari zat adiktif tembakau. Kebijakan Pemerintah menaikkan cukai rokok akan membuat harga rokok menjadi mahal dan sulit diakses oleh anak-anak maupun masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah yaitu menciptakan kualitas

Senada dengan Tulus,  pernyataan Tulus Esti Nurjadin, S.H., M.Kn dari Yayasan Jantung Indonesia,  mewakili organisasi massa di bidang kesehatan menambahkan,  bahwa kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung.

Penyakit jantung dan kardiovaskular menjadi penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia setelah stroke, bahkan menjadi penyakit dengan klaim pembayaran BPJS tertinggi selama tahun
2018 yaitu sebesar 9,3 triliun.

“Prevalensi penderita penyakit jantung juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap biaya kesehatan yang semakin naik yang harus ditanggung pemerintah." Ujar dia menjelaskan.

Untuk diketahui, data dari CISDI tahun 2021 juga membuktikan bahwa negara harus menanggung beban ekonomi dengan biaya kesehatan sebesar Rp15,5 Triliun pada tahun 2019 akibat penyakit karena rokok.

Dari studi yang sama, alokasi maksimum Pajak Rokok Daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBH CHT untuk pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional/JKN hanya sebesar Rp7,4 triliun.(db-aap).

10:01:45 DBFMRadio.id : Sumber Agung -Pemerintah kabupaten Lampung Selatan kembali menggelar roadshow Swasembada Gizi yang ke 17 di Desa Sumber Agung , Kecamatan Way Sulan, Kamis (18/8/2022).

Dari pantauan dbfmradio.id Roadshow ke 17 ini  diawali dengan sajian penampilan anak-anak dari sekolah yang ada di desa Sumber Agung.

Dalam laporannya,  Ketua Pelaksana Kegiatan Rika Wati, S.Stp., MM mengatakan kegiatan roadshow ini dilaksanakan berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan dipertegas dengan Perbup nomor 10 tahun 2018 tentang penurunan stunting.

Ditempat yang sama, Duta Swasembada Gizi sekaligus ketua tim penurunan dan percepatan stunting Hj. Winarni Nanang Ermanto dalam sambutannya mengatakan, melalui swasembada gizi, pemerintah terus berupaya menuntaskan Stunting.

"Pemerintah Daerah terus berupaya menuntaskan penurunan Stunting serta mendukung dengan adanya kegiatan swasembada gizi ini". terang Winarni.

Ketu TP-PKK ini juga mengatakan penuntasan stanting menjadi issue prioritas pemerintah pusat, karena berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.

"Hubungannya apa kemajuan bangsa dengan stanting? Ya, kaitannya dengan SDM (Sumber Daya Manusia) unggul yang harus dipersiapkan untuk mencapai Indonesia maju di semua daerah, termasuk Lampung Selatan." tegas Winarni.

Menurut Winarni, SDM unggul bisa terbentuk ketika bayi lahir adalah bayi yang sehat dan tidak stanting. Inilah keterkaitan antara penuntasan stanting atau kurang gizi dengan kemajuan bangsa.

Penuntasan stanting ini, terus Winarni, tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, namun juga institusi TNI/Polri, Kementerian, swasta dan masyarakat melalui Swa Sembada Gizi.

"Pelaku usaha juga diberi amanat untuk menuntaskan stanting melalui Corporate social Responlsibility (CSR). Oleh karenanya, Pak Camat bisa mengajak pelaku usaha di Way Sulan bersinergi menuntaskan stanting." katanya lagi.

5 Pelayanan Swasembada Gizi

Sementara camat Way Sulan Munir, S.E dalam sambutannya mengatakan, dalam upaya penanganan stunting di desa mekarsari pihak desa sudah membuat K3 yakni kolam, kandang dan kebun yang berisi kebun kangkung dan kacang Panjang.

"ada juga kolam benih ikan lele yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk penambahan gizi khusunya pencegahan stunting." terang dia.

Menurut Munir pada tahun 2020 ada 37 anak yang mengalami stunting, namun tanpa menyebut angka, pada tahun ini sudah turun

"Untuk menurunkan stanting, melalui 5 pelayanan swasembada gizi, berupa KIA, Konseling Gizi, Air Minum dan Sanitasi, Paud dan layanan social." rincinya.

Selain menyampaikan seputar pelayanan camat way sulan juga menggambarkan bahwa factor terjadinya stunting banyak sekali salah satunya menikah terlalu muda, menikah terlalu cepat diabwah umur 19 tahun dan terlalu tua.

Diakhir Sambutannya camat way sulan juga menyampaikan bahwa seluruh desa di kecamatan way sulan sudah menganggarkan anggaran untuk percepatan dan penurunan stunting di APBDes.

Pada roadshow swasembada Gizi kali ini, tampak hadir Ketua DWP Yani Thamrin, Kepala Dinas PMD Erdiansyah S.H M.M Camat Way sulan, seluruh Kepala Desa Kec Way Sulan, dan beberapa Kepala OPD serta forkopimcam Way Sulan.(db-ekar-aap).

13:09:30 DBFMRadio.id :  Kalianda- Pemerintah kabupaten lampung selatan memggelar Rapat Gugus Tugas KLA (Kabupaten Layak Anak) lampung selatan di Aula krakatau, sekretariat Kabupaten Lampung Selatan, di Kalianda.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi penilaian tahun 2022 dan persiapan penilaian KLA 2023

Hadir Kepala dinas PP dan PA Anasrullah,S.sos,.M.M , Bunda Paud forum anak Hj. Winarni Nanang Ermanto, Toni Fiser selaku Fasilitator KLA dan seketaris daerah thamrin S.sos.,M.M.

Menyampaikan sambutan Bupati,  Sekretaris Daerah Thamrin mengatakan,  terimakasih kepada seluruh OPD dan instansi yang bergabung dalam gugus tugas KLA  kabupaten lampung selatan atas segala usaha dan upaya sehingga kabupaten lampung selatan kembali mendapatkan penghargaan kabupaten layak anak beberapa waktu yang lalu.

"Tentunya hal ini tidak lepas dari peran serta bunda forum anak kabupaten lampung selatan Ibu Winarni,  sehingga kita mendapatkan predikat Madya." puji Thamrin, Selasa (16/8/2022).

Ditempat yang sama Hj. Winarni Nanang Ermanto merasa bersyukur kabupaten lampung selatan Masuk dalam katagori Madya, karena sejak 2015 sampai dengan 2021 kita masih di posisi atau katagori Pratama dan Target 2023 yakni Nindya.

Selain itu Bunda PAUD Forum Anak ini  menyampaikan  3 hal penting dalam sambutan yang perlu di perhatikan pada penilaian KLA pada tahun 2023 yakni
memperkuat issue dan pengetahuan tentang hak anak di masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi secara masif, mengembangkan sistem monitoring layak anak dari tingkat desa sampai kabupaten.

"Gugus tugas KLA adalah untuk  memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip kabupaten layak anak." katanya.

Diakhir sambutan Hj.Winarni Nanang Ermanto berharap semoga gugus tugas ini dapat saling bersinergi dan lebih baik lagi pada tahun 2023 agar cita cita kita di tahun 2023 lampung selatan mendapat predikat KLA predikat Utama.

"Insyaallah, dengan semangat yang kita lakukan, tahun depan kita bisa meraih predikat utama" tutup dia.(db-icha-aap).

User Rating: 4 / 5

14:37:12 DBFMRadio.id : Jakarta - Memperingati Hari Anak Nasional (HAN) dan menyambut Hari Pemuda Internasional, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) dan Yayasan KAKAK bekerja sama dengan organisasi-organisasi pemerhati anak, menggelar Konferensi Pers yang bertajuk “Lindungi Anak dan Remaja dari Keterjangkauan Harga Rokok Demi Sumber Daya Unggul Mencapai Indonesia Maju" secara virtual melalui zoom meeting.

Hal itu  diharapkan dapat mendorong berbagai pihak dalam mendukung, menyuarakan  perlindungan anak dari produk rokok, dan mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat,  dalam upaya mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk membangun Indonesia yang lebih maju.

Komisioner Komnas Ham, Achmad Taufan Damanik, dalam paparannya mengatakan, Undang undang nomor  35/ 2014 tentang perlindungan anak   yang antara lain menyebutkan,   setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan membiarkan melibatkan menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Perbuatan yang dilarang oleh Undang undang nomor  35/ 2014 tentang perlindungan anak, adalah dilarang  menempatkan,  membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

"Jadi jika rokok itu dilarang untuk dijual pada anak tetapi terjadi penjualan rokok pada anak ini bisa dikenakan pidana,  menurut saya coba sekali-sekali dilaporkan ke polisi ketika anak-anak membeli rokok bagaimana pemahaman penegak hukum tingkat kepolisian dan Kejaksaan" terang Achmad Taufan Damanik, Kamis (4/8/2022).

Konsumsi Rokok Anak, Sama Seperti Orang Dewasa.

Sementara diforum yang sama, Peneliti Kajian Sosial -PKJS- UI Risky Kusuma Hartono menyebut pemerintah telah menggelontorkan sejumlah dana untuk mencapai visi peningkatan SDM Indonesia maju,  diantaranya dengan dana untuk kesehatan sebanyak 5% dari APBN dan juga dana untuk pendidikan dengan  angka yang tidak sedikit.

Namun hal itu bisa menjadi tidak optimal,  ketika rokok masih mudah diakses oleh anak-anak. Karena kondisinya sangat mengkhawatirkan, rokok bisa diakses dengan mudah oleh anak.

"Bagaimana tidak menghawatirkan,  rokok ini bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak dan perokok anak dari tahun ketahun selalu meningkat,  dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018,  hal ini diperkuat dengan konsumsi rokok anak sama  seperti yang dikonsumsi orang dewasa,  bahkan lebih." tegas Rizky.

Kondisi tersebut  sangat memprihatinkan,  ditambah lagi dengan hasil  survey yang menemukan 19,2% pelajar perokok by aktif,  bahkan survey juga menjelaskan bahwa  7,9% pelajar yang awalnya tidak merokok di masa depan bisa menjadi ikut-ikutan merokok.

"Kalau kebijakannya masih seperti sekarang ini,  kita perlu penekanan kebijakan yang lebih  komprehensif ke depan,  agar rokok di Indonesia tidak menjadi surga bagi anak."

Rizky Kusuma Hartono menambahkan, mudahnya jangkauan anak-anak terhadap rokok,  anak-anak  tidak akan  hidup nyaman,  anak-anak tidak selalu hidup enak dan  sejahtera dengan keluarganya.

"Tapi ada juga anak yang dalam kondisi kemiskinan harus turun ke jalan untuk mencari penghasilan tambahan angkanya diperkirakan mencapai lebih dari 60.000 anak jalanan di Indonesia. Perilaku merokok ini juga rentan dilakukan  oleh anak jalanan tersebut bahkan perilaku merokok ini menjadi gerbang untuk menjadi perilaku-perilaku negatif" tutupnya.

Hadir pembicara, selain Komisioner Komnas HAM,  Ahmad Taufan Damanik dan Peneliti PKJS-UI,  Risky Kusuma Hartono juga ada Koordinator ECPAT Indonesia, Ahmad Sofian dan Maria Clara Bastiani  dari Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak/JARAK.(db-aap).

19:46:27 DBFMRadio : Candipuro - Road Show Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Lampung Selatan Program Swasembada Gizi dan Penguatan Kapasitas TPPS Kecamatan dan Desa/Kelurahan, diikuti TPPS Kecamatan, Desa serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan Desa, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader KB, berlangsung di Desa Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Senin (11/7/2022).

Sesuai jadwal Desa Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro ini menjadi lokasi pertama d Roadhow, yang diinisiasi oleh Ketua TPPS Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto beserta tim.

Menurut Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Rikawati, S.STP., M.M. menjelaskan, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas serta penguatan koordinasi dan konsolidasi TPPS pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan program swasembda gizi.

"Peningkatan kapastitas gerakan swasembada gizi, Koodrinasi dan konsolidasi tim dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta kader penggerak. Monitoring perkembangan gerakan swasembada gizi, pelayanan stunting yang akan dan telah dilakukan di tingkat kecamatan dan desa," jelasnya.

Sementara dalam laporannya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erdiyansyah, S.H., M.M., dirinya menyampaikan roadshow ini merupakan salah satu bentuk komitmen yang dilakukan oleh seluruh TPPS, dalam menuntaskan permasalahan stunting di Lampung Selatan.

"Dengan roadshow ini kita tetap bertekad untuk menuntaskan stunting di Lampung Selatan, zero stunting. Bu Kades pak Kades jangan bosan-bosan, alhamdulillah di tahun 2022 prevalensi stunting menurun, tugas yang utama, tiap desa itu wajib membentuk TPPS, ini tugas kita bersama, dilakukan bersama-sama," kata Erdiansyah.

Dalam pada itu, Ketua TPPS sekaligus Duta Swasembada Gizi Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto menuturkan, dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam segala sektor, baik kesehatan, pendidikan dan sosial, dibutuhkan kesatuan langkah dan program dari seluruh pemangku kepentingan.

Kemudian, dari pembangunan SDM itu nantinya akan terlihat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari suatu wilayah. Yang mana saat ini, kata Winarni, IPM di Kabupaten Lampung Selatan berada pada angka 68,49.

"Pembangunan itu harus imbang, bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan SDM, SDM berkualitas harus terwujud, kita hafus bersama-sama bersinergi untuk pengelolaan SDM. Ini dibutuhkan sinergi dari seluruh stakeholder," tuturnya.

Lebih lanjut Winarni mengungkapkan, faktor terberat yang menghambat peningkatan kulitas SDM di Indonesia adalah permasalahan stunting. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi permasalahan stunting, melalui program-program gerakan swasembada gizi.

"Kita harus mencetak proyek kita, pembangunan generasi kita, kalau generasi yang kita siapkan nanti stunting, Indonesia gak maju, disinilah tugas kita memajukan Indonesia, mencetak generasi unggul Lampung Selatan," katanya.

Dirinya juga berpesan kepada seluruh TPPS tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk terus bersinergi, meningkatkan kebersamaan serta koordinasi dalam menjalankan program-program swasembada gizi di Kabupaten Lampung Selatan.

"Jadi sharing ini tolong dilakukan ditingkat desa, dibikin group, komunikasi dan lakukan koordinasi, Kita harus membangun kebersamaan ini untuk Indonesia maju. Ketua TP PKK Desa harus menjadi penggeraknya, untuk kader-kader kumpul," ujar Winarni.

"Tiap pertemuan itu disampaikan apa tugasnya, saling sharing, nanti akan menyatu, ternyata apa yang menjadi tugas kader ini akan berkaitan. Oh tugas KPM itu apa? TPK harus tahu. Karena kita akan berkolaborasi untuk Indonesia maju, kita lakukan bareng-bareng. Jadi jangan ego," pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Winarni Nanang Ermanto menyerahkan bantuan kepada keluarga stunting berupa Budidaya Ikan Dalam Ember (Bubidamber) (ptm/db).

 

10:30:24 DBFMRadio.id : Kubu Raya -  Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) bekerja sama dengan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) menyelenggarakan sosialisasi mengenal "Hubungan Perilaku Merokok dan Stenting untuk Perwakilan Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat”.

Humas PKJS UI dalam siaran Persnya menyebut, Sosialisasi Ini merupakan bentuk dukungan dan implementasi dari PKJS-UI, PP Fatayat NU, dan Fatayat NU Cabang Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung Pilar 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penuruaan Stunting, yaitu melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, salah satunya perilaku merokok.

Disamping juga mendukung Rencana Aksi Nasional (RAN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stusting Indonesia Tahun 2021-2024 yaitu Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

Diketahui Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 2024, merurunkan prevalensi stunting pada balita menjadi 14 % dan persentase perokok penduduk usia 10 s/d 18 tahun menjadi 8,7%.

Hasil Studi Status Gizi Indonesia 2021 menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4% dimana Kalimantan Barat menempati angka stunting ketujuh tertinggi sebesar 29,8%. Kebupaten Kubu Raya merupakan daerah dengan angka stunting paling tinggi di Kalimantan Barat yaitu 40,3%. Angka ini masih jauh lebih tinggi dan batas toleransi WHO, yaitu 2096 untuk stunting.

Persiapkan Generasi Berkualitas Masa Depan.

Bupati Kabupaten Kabu Raya, Kalimantan Barat, H. Muda Mahendrawan  dalam sambutannya menyatakan tahwa kegiatan ini akan melahirkan banyak corongan dan best practice dalam melakukan berbagai langkat. Penurunan Stunting ini harus menjadi perhauan bersama.

Hal ini juga baik untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas di masa mencatang.

“Hal ini merupakan salah satu substansi fokus kami dalam perlindungan anak dan perempuan," kata H. Muda pada sosialisasi mengenal "Hubungan Perilaku Merokok dan Stenting untuk Perwakilan Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat”, Kamis (2 /6/2022).

Diforum yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabapaten Kubu Raya,  H. Marijan S.Pd M.Kes mengatakan, salah satu stratepi yang dapat dilakukan dalam menyampaikan ke masyaraxat sekitar diantaranya materi edukasi dapat dibuat menyesuaikan dengan bahasa daerah agar lebh mudah dipahami.

Selain edukasi, terus Marijan, butuh adanya regulasi yang dapst mencukung dalam implementasi program yang ada, khususnya yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok.

“Tahun 2022 ini, Kabu Raya baru mengesahkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya Perbup ini, menjadi perhatian kami di Kubu Raya untuk menjalankan program program yang terkait dalam menekan konsumsi rokok," jelas dia.

Dalam pada itu, ketua PKJS-UI Aryana Satrya,
dalam paparannya menyampaikan,  bahwa penelitian PKJS-UI tahun 2018 menunjukkan peningkatan pengeluaran rokok yang dibarengi oleh penurunan pengeluaran makanan sumber protein dan karbotidrat.

"Dalam jangka panjang Hal ini akan berdampak  tertadap kondisi stunting anak." tegas Aryana.

Dia menambahkan,  keterkaitan antara perilaku merokok dan stunting,  menunjukkan bahwa upaya pengendalian konsumsi rokok melaui kebijakan yang kuat, seperti kenaikan cukai rokok dan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok sampai edukasi pads level grassroot, sepert pengelolaan keuangan rumah tangga oleh istri.

"yang harus diutamakan untuk membeli makanan bergizi dibandingkan rokok perlu dilakukan secara beriringan dalam mendukung percepatan penurunan stunting."  tambahnya.

Sementara  Sekretaris Umum PP Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, menambahkan bahwa Fatayat NU, sebagai Organisasi yang peduli mengenai perempuan dan anak, telah banyak berupaya dalam percepatan penurunan stuntng.

Peran dan komitmen Fatayat NU dalam pencegahan stunting melalui pengendalian rokok diantaranya kami melakukan pendampingan dan penguatan kepada kader Fatayat NU. 

"Selain itu, hal ini juga perlu didorong dengan regulasi pengendalian konsumsi rokok, seperti kenaikan harga rokok, rokok tidak dijual secara eceran, dan tidak memampang produk rokok di warung/warung atau toko yang menjual rokok,” tutup Hj. Margaret.(db-rell-aap).

User Rating: 5 / 5

23:31:13 DBFMRadio.id : Kalianda Dalam rangka mengantisipasi mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak di Kabupaten Lampung Selatan, Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian PMK menggelar rapat koordinasi.

Kepala Bagian Ops Polres Lampung Selatan AKP Ikhwan Sukri mengatakan, pihaknya telah mendapat instruksi dari Mabes Polri, melalui Kapolda Lampung, untuk membantu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan pencegahan masuknya penyakit PKM.

"Kami siap membantu Satgas baik pemantauan  lalulintas hewan  ternak, maupun dipeternakan, terlebih menghadapi Hari Raya Idhul Adha, yang kebutuhan ternak sapi dan kambing untuk qurban meningkat" kata Kabagops AKP Ikhwan Sukri.

Menurutnya, wabah penyakit PMK sangat perlu disosialisasikan kepada peternak,  Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan pasar Ternak secara massif, terkait dengan distribusi ternak sapi, dari dan ke Lampung Selatan.

"Sosialisasi tersebut sangat penting agar pihak yang terkait dapat memahami, syarat distribusi sapi yang harus mereka lakukan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan dibantu Babinsa dalam melakukan sosialisasi tersebut, sehingga informasi seputar PMK dapat cepat tersampaikan"  tambah AKP Ikhwan Sukri.

Disamping itu, dirinya juga mengingatkan, dengan adanya syarat yang harus dipenuhi berupa dokumen dalam distribusi hewan ternak, ada peluang terjadinya pelanggaran, tepatnya dokumen palsu atas hewan ternak. Oleh karenanya, Satreskrim polres Lampung Selatan bekerjasama dengan Balai Karantina Pertanian Lampung, akan memeriksa angkutan hewan ternak di Pos pemeriksaan.

Jalani Karantina Mandiri 14 Hari

Senada dengan Kabagops Polres Lampung Selatan,  ditempat yang sama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan Rini Ariasih mengatakan, bahwa akan menjadi perhatian bersama pada Hari Raya Idhul Adha, banyak permintaan hewan qurban, karena Lampung Selatan merupakan populasi ternak nomor tiga terbesar, setelah Lampung Tengah dan Lampung Timur.

"Dimana populasi Sapi kita (Lampung Selatan: red), ada 150.000 ekor, kambing 300.777 ekor dan selama ini sudah menjadi lumbung ternak di Provinsi Lampung, Lampung Selatan juga mendistribusikan ke luar daerah." terang Rini Ariasih.

Rini Ariasih juga menjelaskan, sejak diketemukannya PMK, Disnakkeswan Lampung Selatan, melakukan pengetatan terhadap penerbitan surat keterangan kesehatan hewan.

Karena pembatasan arus lalu lintas ternak ini, sangat selektif dan hewan ternak hanya diperbolehkan dikirim kedaerah yang bebas PMK, melalui karantina mandiri selama14 hari, setelah dinyatakan bebas PMK dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH),  baru bisa didistribusikan

"SKKH yang diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter hewan yang telah kami bagi wilayahnya di 17 Kecamatan dan ditandatangani oleh pejabat otoritas vateliner yang disyahkan dengan SK Bupati" tutup dia.(db-aap).

User Rating: 5 / 5

11:42:02 DBFMRadio.id : Kalianda - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ke 71, IBI Cabang Lampung Selatan,  menggelar pekan imunisasi.

Kegiatan ini juga dilakukan secara  serentak oleh IBI se Indonesia 11-18 April 2022, untuk mensukseskan pekan imunisasi dunia dan  diperingati bersamaan dengan perayaan 100 tahun ICM dan hari bidan sedunia.

Pekan imunisasi IBI Cabang Lampung Selatan, dibuka Ketua IBI Cabang Lampung Selatan Dwi Supraptiningsih, S.ST., M Kes.

Dalam sambutannya ketua IBI Lampung Selatan Supraptiningsih mengajak para orang tua yg masih memiliki bayi balita untuk selalu memenuhi imunisasi dasar lengkap, mulai dr 0 bulan sampai usia 9 bln.

"Saya mengajak, Ibu ibu yang masih punya bayi 0 sampai dengan 9 bulan, untuk memenuhi imunisasi dasar lengkap." Ajak Supraptiningsih.

Sementara Koordinator IBI Ranting Way Urang Cabang Lampung Selatan Juni Ekawati,S.Tr.Keb atau yang akrab disapa Bidan Eka mengatakan,  Kegiatan untuk Lampung Selatan dipusatkan di PMB Juni Ekawati, Jalan Sinar laut no. 21 Way Urang Kalianda.

Bidan Eka  berharap dengan digelarnya imunisasi serentak ini dapat meningkatkan kesehatan bayi dan balita yang ada di Kalianda umumnya di Lampung Selatan.

"melalui pekan imunisasi ini, kami berharap agar kesehatan bayi dan balita disini bisa meningkat" katanya.

HUT IBI Ke 71 tahun 2022, yang juga dihadiri Pengurus Cabang IBI Lampung Selatan di dampingi Pengurus Ranting Way Urang dan Anggota ini mengambil tema Perjalanan Panjang Profesi Bidan Mewujudkan Generasi Unggul Menuju Indonesia Maju.(db-aap-real).

05:57:20 DBFMRadio.id : Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional -BKKBN- bekerja sama dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau -Komnas PT-  Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia -PKJS-UI- dan Fatayat Nahdlatul Ulama, Kamis (20/1/2021) menggelar webinar “Sosialisasi Pemahaman Hubungan Perilaku Merokok dan Stunting untuk BKKBN Perwakilan Provinsi dan Tim Pendamping Keluarga -TPK-

Menurut Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan -Litbang- BKKBN Muhammad Rizal Martua Damanik, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang Sehat cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, percepatan penurunan stanting menjadi keharusan dalam RPJMN tahun 2020-2024 pemerintah telah mentargetkan pada 2024  angka stanting turun menjadi 14 persen.

Berdasarkan data studi status gizi balita di Indonesia tahun 2021, lanjut Martua Damanik,  tren prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan penurunan.  Namun  angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih menempati peringkat ke 108 dari 132 negara.

"Trend prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan penurunan,  namun demikian angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih merupakan salah satu yang tertinggi di dunia,  menempati peringkat ke 108 dari 132 negara yang diurutkan berdasarkan prevalensi stunting balita terendah hingga tertinggi" rinci MRM Damanik.

Sementara pembicara  lain dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - Rumah Sakit  Cipto
Mangunkusumo, Bernie Endyarni Medise, menjelaskan ada kaitan antara perilaku merokok dengan kejadian stunting pada anak sejak dalam masa kandungan, yaitu orang tua perokok menyebabkan secondhand smoke yang memberi efek langsung pada tumbuh kembang anak.

"Ada kaitannya (perilaku merokok dengan Stanting), bahkan saat masih dikandung. Asap rokoknya, memberi efek langsung pada tumbuh kembang bayi" jelas dia.

Sedangkan dari sisi ekonomi, rokok juga menghabiskan sebagian pendapatan keluarga. Menurut peneliti PKJS-UI Risky Kusuma Hartono,  penelitian PKJS-UI tahun 2018 menunjukkan peningkatan pengeluaran rokok,  yang dibarengi oleh penurunan pengeluaran makanan sumber protein dan karbohidrat,  yang tentu saja akan memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi stunting anak.(@Ng).

DBFMRadio.id : Kalianda - Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengatakan, sesuai instruksi Mendagri Nomor 48 tahun 2021, tanggal 18 Oktober 2021 seluruh vaksin harus selesai. 40% untuk lansia dan 50% untuk 12 tahun keatas.

"Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mengadakan gebyar vaksin menuju herd immunity, insyaallah dengan gebyar vaksin ini Lampung Selatan bisa berjalan dengan baik untuk masyarakat dengan antusias masyarakat yang luar biasa", ujarnya pada Gebyar Vaksinasi Covid-19 Lampung Selatan Menuju Herd Immunity, di GOR Way Handak Kalianda Lampung Selatan, Senin (11/10/2021).

Dengan adanya gebyar vaksin menandakan kebermasaan pemerintah daerah dengan masyarakat menuju kondisi ekonomi Lampung Selatan yang stabil.

Nanang Ermanto juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat (kepala desa, para camat dan beserta jajaran) mengajak masyarakatnya untuk vaksinasi.

"Saat ini kita berada di zona orange dan PPKM Level 2. Kalau tanggal 18 Oktober 2021 tidak terlaksana Lampung Selatan akan kembali naik level 3 yang akan menimbulkan suatu pekerjaan yang luar biasa", kata Nanang Ermanto.

Pemerintah juga menjamin vaksin yang digunakan untuk masyarakat luas dengan standar keamanan dan telah melewati uji klinik yang ketat, aman dan efektif.

"Saya harapkan dengan kegiatan vaksin pada hari ini akan menimbulkan suatu yang positif bagi masyarakat Lamsel dan gebyar vaksin di GOR way handak pada hari ini akan melayani vaksin setiap hari. Gebyar juga dilakukan setaip kecamatan di Lampung Selatan", tutup Nanang Ermanto

Lampung Selatan Segera Herd Immunity.

Ditempat yang sama, Duta Vaksin Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto, menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan sebagai duta vaksin Lampung Selatan.

Winarni Nanang Ermanto juga menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah Lampung Selatan dan semua pihak untuk bagaimana Lampung Selatan penyediaan vaksin yang maksimal dan juga memberikan vaksin kepada masyarakat agar Lampung Selatan cepat herd immunity.

"Disini saya selaku duta vaksin hanya bisa mengucapkan terimakasih kepada semua jajaran pemerintah daerah yang telah berusaha selama ini bagaimana masyarakat Lampung Selatan paham tentang vaksin dan mau di vaksin, penyediaan vaksin yang ada segera dilakukan", ujarnya

Sementara, dalam laporannya Kepala Dinas Kesehatan Joniyansyah, SKM, MM mengatakan, tujuan kegiatan yakni tercapainya vaksinasi untuk mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan dan meningkatkan cakupan imunisasi covid-19 pada seluruh sasaran vaksinasi hingga mencapai minimal 70%.

'Disamping itu,meningkatkan cakupan vaksinasi covid-19 pada usia lanjut 60 tahun keatas mencapai minimal 40%. Menurunkan kasus covid-19 secara signifikan sekaligus covid-19 dengan gejala baru." Terang dia.

Launching Gebyar Vaksinasi Covid-19 Menuju Herd Immunity Lampung Selatan tahun 2021, ini dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan dikabupaten Lampung Selatan.

"Sasaran vaksinasi Lampung Selatan selanjutnya, kelompok 12 tahun keatas sampai 59 tahun dan lansia 60 tahun keatas" tutup Joniyansyah.

Hadir pada kegiatan itu, Sekda Thamrin, S.Sos, MM, Ketua DWP Yanie Thamrin, anggota forkopimda, Para Asisten Sekda, para kepala OPD terkait dan para camat beserta forkopimcam hadir melalu Virtual zoom meeting.(db-bngpsp-aap).

13:23:22 DBFMRadio.id - Way Urang - Ikatan Bidan Indonesia -IBI- Ranting Way Urang Lampung Selatan menggelar Bakti Sosial di Dusun Lakar Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Senin (21/6/2021).

Bakti Sosial dalam rangka memperingati HUT IBI ke-70 dan HARGANAS Tahun 2021 ini, menurut Ketua IBI  Ranting Way Urang Nyimas Evi Safitri Maya Sari, S.Tr.Keb. pihaknya memberikan pelayanan terkait Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), seperti Imunisasi, Sistim Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDTK) dan layanan KB.

"Kami memberikan Pelayanan KIA, Imunisasi, SDTK,  Pelayanan KB IUD dan Implant kepada warga masyarakat didusun Lakar ini" terang Bidan Evi Safitri, didampingi Sekretaris IBI ranting Way Urang Juni Ekawati, S.Tr.Keb beserta para anggota.

Sedangkan tujuan diselenggarakannya bakti sosial ini, kata Evi, Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan mendasari peningkatan kualitas dan kuantitas hidup seseorang dalam bermasyarakat.

" Untuk meningkatkan kualitas hidup para Ibu,  kami memberikan pelayanan kepada Ibu Hamil, Bayi Balita, Ibu Menyusui dan Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak. Bagi Bayi Balita kebutuhan akan Imunitas menjadi sangat penting untuk mendapat kekebalan tubuh dan terhindar dari penyakit, dan Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak." terangnya lagi, sembari menjelaskan, Dalam agenda HUT IBI  baik Pusat, Cabang maupun Ranting, memiliki agenda rutin tahunan yang dilaksanakan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun IBI.

Dari keterangan tertulis yang diperoleh dbfmradio.id menyebut, antusias  warga masyarakat yang memiliki Bayi Balita serta Ibu Menyusui dan Ibu Hamil cukup besar, namun, IBI  membatasi jumlah peserta  sesuai Protokol Kesehatan, hanya difokuskan  kepada Bayi, Balita yang membutuhkan Vaksinasi 5 Dasar Lengkap.

"Kami tetap menerapkan protokol Kesehatan,   makanya peserta kami batasi, hanya  Bayi dan Balita untuk di vaksin 5 Dasar Lengkap" tutup Bidan Evi Safitri.(db-aap).

16:19:49 DBFMRadio.id : Kalianda - ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto, menjenguk Abhan Sultanul Alam (2,4) yang mengidap thalassemia mayor dan leukimia di Desa Kedaton Simpur, Kecamatan Kalianda, Jum'at (18/6/2021).

Pada kesempatan itu, Winarni memberikan semangat serta dukungan kepada keluarga Abhan, terutama kepada Desi (24)  ibu kandung dari anak berusia 2,4 Tahun itu.

"Nanti kalo ada apa-apa ngomong ya, kami akan sering-sering kesini. Jangan putus asa, vonis dokter itu belum tentu terjadi, dokter juga manusia sama seperti kita. Semua yang ada dunia ini, semesta ini, Allah yang berkuasa," ujar Winarni memberi semangat kepada ibu dari tiga anak itu.

Dalam kunjungan singkat itu, winarni mendoakan Abhan agar terus semangat dan kuat. Dengan demikian, diharapkan Abhan mampu menjalani menjalani berbagai proses pengobatan sehingga keadaannya lekas pulih.

"Sehat ya Abhan, kami berdoa semoga Abhan segera diangkat penyakitnya, sehat, nanti besar bisa jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, sholeh dan berbakti kepada kedua orang tua," ujarnya lebih lanjut.

Sementara, Ibu Kandung Abhan, Desi, mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan beserta jajaran yang telah perduli dan mendukung kesembuhan anaknya.

"Alhamdulillah seneng banget, terimakasih sudah diberi support, bisa mengeluarkan keluh kesah, ternyata masih banyak yang sayang, seneng dan bersyukur banget dapet kunjungan, dapet perhatian lebihlah dari pemerintah," ungkapnya.

Desi mengatakan, sebelumnya Abhan telah divonis mengidap stunting. Hal itu terungkap pada saat Abhan di periksa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan, saat masih berusia 10 Bulan.

Pada saat itu kondisi tubuh Abhan sudah kurus dengan perut sedikit buncit yang disebabkan adanya pembengkakan limpah. Disisi lain, terdapat pula kelebihan sel darah putih (leukosit) yang berakibat menekan produksi keping darah (trombosit) dan sel  darah merah (eritrosit).

"Emang sebenernya udah sakit-sakitan dirumah itu, umur sepuluh bulanan. Jadi kita gak pernah bawa ke medis, bawa ke orang pinter. Begitu kondisinya bener-bener drop banget barulah dibawa RS Bob Bazar, Banyak yang bilang katanya stunting," ujar desi menjelaskan kronologis anaknya.

Setelah menjalani berbagai proses pemeriksaan lainnya, lanjut Desi, Abhan kembali divonis mengidap TB Paru, sehingga harus menjalani pengobatan selama 6 Bulan. Kemudian Abhan juga harus menjalani transfusi darah sebanyak 6 hingga 7 Tahun selama setahun, hingga akhirnya divonis mengidap talasemia mayor pada beberapa bulan yang lalu.

"Sudah dirujuk ke imanuel bu, saya gak tega bu anak sekecil ini harus suntik sana suntik sini sampe harus diambil darahnya, saya sampe nangis. Seminggu sekali harus diambilin darahnya di lab bu, sampe gak keluar (darah) dan dicari lagi," jelas desi serasa mengeluarkan keluh kesahnya kepada Ketua TP PKK Lampung Selatan.

Ditempat yang sama, Direktur Utama Bob Bazar Lampung Selatan, dr. Media Apriliana, mengatakan agar pihak keluarga tidak segan-segan berkonsultasi kepada pihak Rumah Sakit bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti dalam proses pengobatan.

"Kalo bingung, ada yang mau ditanyakan, gak papa dateng aja kerumah sakit. Nanti dikasih tau jalurnya, proses pengobatannya seperti apa," ungkapnya.

Kelainan Darah

Thalassemia merupakan kelainan darah yang disebabkan oleh faktor genetik sehingga mengakibatkan protein yang ada di dalam sel darah merah (hemoglobin) tidak berfungsi secara normal. Zat besi yang diperoleh tubuh dari makanan seharusnya digunakan oleh sumsum tulang untuk menghasilkan hemoglobin. Fungsi hemoglobin dalam sel darah merah sendiri sangat penting, yaitu mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.

Pengidap thalasemia memiliki sedikit kadar hemoglobin yang berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, tingkat oksigen dalam tubuh pengidap pun ikut rendah.

Bebeberapa gejala yang dapat dialami jika tubuh kekurangan oksigen, mudah mengantuk, letih, pingsan, sulit bernapas. (db/ptm-aap).

21:37:57 DBFMRadio.id : Jakarta - Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) meluncurkan penelitian mengenai “Densitas dan Aksesibilitas Rokok Batangan Anak-Anak Usia Sekolah di DKI Jakarta: Gambaran dan Kebijakan Pengendalian”.

Studi ini menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta, termasuk anak usia sekolah, masih sangat mudah dalam mengakses rokok
batangan karena masih padatnya warung rokok eceran, bahkan di dekat area sekolah. Harga rokok batangan yang murah juga membuat rokok semakin terjangkau.

Kebijakan berupa pelarangan penjualan rokok batangan melalui revisi regulasi Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan serta menaikkan harga rokok dibutuhkan untuk menekan tingkat keterjangkauan rokok, terutama pada anak-anak.

Ketua Peneliti, Risky Kusuma Hartono, Ph.D mengungkapkan, berdasarkan data International Health Metric Evaluation (IHME) tahun 2017, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kematian yang tinggi akibat paparan rokok, termasuk penyakit jantung dan berbagai
jenis kanker.

"Data klaim BPJS Kesehatan juga menyebutkan bahwa penyakit akibat rokok seperti penyakit jantung menempati urutan pertama dengan biaya sebesar Rp. 10,6 triliun dan kanker sebesar Rp. 3,4 triliun pada 2018." terang Risky Kusuma Hartono, Rabu (16/6/2021).

Menurut dia, belum ada regulasi khusus yang mengatur pembatasan penjualan rokok secara eceran per batang di Indonesia berakibat pada terhambatnya efektivitas pengendalian konsumsi rokok. Harga rokok juga termasuk dalam kategori murah yaitu Rp 1.000-4.000 per batang.

"Oleh karena itu, studi ini memberikan bukti kepadatan warung rokok eceran dan melakukan survei untuk melakukan assessment terhadap aksesibilitas penjualan rokok batangan di DKI Jakarta." tuturnya menjelaskan.

Dipilihnya DKI Jakarta, menurut Rizky, karena merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup padat yang
memungkin untuk menemukan warung rokok eceran menggunakan google maps.

"Pencarian lokasi warung rokok eceran dilanjutkan menggunakan google street view. Studi ini juga mencatat lokasi sekolah di DKI Jakarta. " ujarnya.

Risky Kusuma Hartono menjelaskan, data sekolah diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

"Survei juga menanyakan potensial kebijakan restriksi penjualan rokok eceran secara kuasi eksperimen.  Pemilihan sampel dilakukan dengan sistematik random sampling dengan jumlah sampel minimal adalah 62 penjual warung rokok eceran." kata Rizky.

Di Jakarta 61.2%  Warung Rokok Dekat Sekolah.

Berdasarkan hasil penelusuran kepadatan warung rokok eceran di DKI Jakarta, lanjut dia,  menunjukkan 8.371 warung rokok eceran di DKI Jakarta dengan warung rokok terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur (3.085 warung rokok) dan Jakarta Barat (2.139 warung rokok).

Apabila dibandingkan dengan luas wilayah per km2, secara rata-rata terdapat ± 15 warung rokok eceran setiap 1 km2 di DKI Jakarta. Sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, didapati bahwa  ± 1 warung rokok eceran setiap 1.000 penduduk di DKI Jakarta.

Sedangkan berdasarkan lokasi sekolah (SD, SMP, SMA/SMK), terdapat ± 8 warung rokok eceran di setiap area sekitar sekolah di DKI Jakarta. Sebanyak 61,2% warung rokok berlokasi ≤100 meter dari
area sekolah.

Dari sisi promosi oleh penjual, sebagian besar warung memiliki media promosi rokok berupa banner atau spanduk sebanyak 80,7%. Terdapat 11,3% warung pernah melakukan promosi rokok eceran berupa gratis produk lain. Selain itu, terdapat 58,1% warung memperbolehkan konsumen untuk membeli rokok eceran secara berhutang.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa rokok menempati produk penjualan tertinggi
dibandingkan dengan komoditas lainnya seperti sembako maupun jajanan. Merek rokok batangan terlaris merupakan merk yang top tier (merek rokok yang cukup terkenal). Dari sisi harga, rerata penjualan rokok secara batangan termasuk dalam kategori murah, yaitu ± Rp1.500,00 per batang.

Dalam rangka mengendalikan kemudahan dan keterjangkauan pembelian rokok kepada anak, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan, di antaranya
Warung rokok eceran yang masih sangat padat dan dapat dengan mudah diakses oleh penduduk DKI Jakarta termasuk anak-anak.

Maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu mendukung opsi pelarangan penjualan rokok secara batangan pada revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Para penanggap dari beberapa kementerian merespons hasil penelitian PKJS-UI

“Untuk target penurunan prevalensi perokok, yang paling penting adalah upaya untuk pembatasan sampai pada
pelarangan. Bagaimana upaya kegiatan-kegiatan dalam menurunkan target itu, salah satunya dengan edukasi”,
ujar Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan RI Ojak Simon Manurung.

Sementara Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr. Endang Sri Wahyuningsih, menyampaikan harapannya dari hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan dasar untuk menyusun regulasi tentang upaya pengendalian tembakau di Provinsi DKI Jakarta.

"Kami berharap hasil penelitian ini dijadikan rekomendasi untuk menyusun Regulasi pengendalian tembakau di DKI" harap dia.(db-aap).