DBFMRadio, Kalianda : Ditengah masa Pandemi COVID-19 pada Bulan Suci Ramadhan 1441 Hijriah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Lampung Selatan imbau masyarakat untuk melaporkan oknum yang melakukan penimbunan bahan pangan.

Hadir sebagai narasumber pada Dialog Publik di DBFM Radio, Sekretaris Disdagprin Lampung Selatan, Ir. Isnaini Yeti, MM. Menjelaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat, tentang adanya penimbunan barang oleh oknum-oknum tertentu.

Penindakan tersebut akan dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) pangan Lampung Selatan, hal ini dilakukan agar tidak ada lagi oknum yang melakukan penimbunan tersebut, guna kepentingan pribadi, dan menyebabkan terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga bahan pangan.

"Jika masyarakat ada yang tahu, terdapat penimbunan bahan pangan, segera laporkan kepada kami (disdagprin) atau ke Radio DBFM, akan kami tindaklanjuti oknum tersebut, bersama satgas pangan," jelas Isnaini Yeti.

Selain itu, Isnaini Yeti mengungkapkan pihaknya terus memantau perkembangan ketersediaan dan harga barang di pasar, melalui laporan dari 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang tersebar di Wayah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ada kelangkaan atau lonjakan harga barang.

Terkait dengan kebijakan harga barang, Disdagprin berpedoman pada Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras dan Peraturan Mentri Perdagangan Nonor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.

"Kami selalu melakukan pemantauan ketersediaan dan harga barang di pasar, melalui UPT, terdapat 6 UPT di Lampung Selatan, untuk laporan harga barang dikirim setiap hari dan untuk ketersediaan barang dilaporkan seminggu sekali," ungkapnya.

Pada Dialog Publik yang dipandu oleh Henita Yahya, Isnaini Yuneti juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan khawatir akan kekurangan bahan pangan, sebab pihaknya menjamin ketersediaan bahan pangan aman dan tidak ada lonjakan harga bahan pangan. (db/ptm-aap).

(DBFMRadio.id) - Kalianda : Dinas Ketahanan Pangan Lampung Selatan menjamin stok logistik di tengah pandemi covid-19 ini aman, pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan sudah menambah stok beras di gudang Bulog saat ini 316 ton.

Hadir sebagai narasumber di Dbfmradio Senin (27/04/2020) Ir.Yansen Mulia,MP selaku Kepala dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan menuturkan bahwa stok pangan di Lampung Selatan mengalami Surplus Plus atau Sangat berkelebihan terutama bahan pokok beras karena sedang masa panen dan dalam beberapa bulan kedepan akan ada panen raya.

"Untuk harga beras masih normal mau itu beras medium maupun premium, dan ketersediaan untuk 3 bulan kedepan masih aman ada 1200 ton beras di gudang Bulog untuk cadangan pangan" jelasnya.

Saat ini ada beberapa bahan pokok yang menjadi kekhawatiran stoknya menipis salah satunya gula pasir yang saat ini memang langka serta mengalami lonjakan harga. Dan ada juga bawang merah dan bawang putih karena, menurut Yansen Mulia memang Indonesia sendiri tidak memproduksinya tetapi sampai nanti idul Fitri harga dari ke 3 komoditi tersebut masih bisa di kendalikan harganya.

Kendala yang di hadapi saat ini untuk stok gula pasir yang mengalami kelangkaan di gudang Bulog, lanjut Yansen, seharusnya sudah di impor dari beberapa bulan yang lalu tapi tidak ada pengiriman, lalu gula pasir yang sekarang beredar dengan harga mahal adalah distribusi dari perusahaan- perusahan gula.

"Harga dari gula pasir yang beredar di pasaran tersebut yang menentukan adalah pihak perusahaan gula dan dari toko tempat menjual hinggal harga bisa mencapai 17-19. ribu rupiah" ujarnya

Sedangkan beras yang distribusikan dari bulog harganya memang sudah di batasi yaitu sekitar 12.200 - 12.300 dan pihak toko pun tidak boleh menjual beras tersebut dengan harga lebih dari 12.300.

Sementara Dinas Ketahanan Pangan bersama Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Badan Urusan Logistik (Bulog) Lampung Selatan sendiri memiliki program untuk meringankan masyarakat yaitu menjual bahan pokok dengan harga murah.

"Beras premium yang di jual perkilo berkisar 8.800 ribu/kg dan di kemas dalam kemasan 5kg Sehingga menjadi 44 ribu, Gula Pasir 12.500ribu/Kg, serta minyak goreng dan terigu" terangnya

Kansilog juga membantu Bulog dalam mendistribusikan bahan pokok yang mereka punya dalam bentuk paketan bahan pokok dengan harga paling murah 50rb yang sudah berisikan gula, terigu dan minyak makan sehingga masyarakat juga mendapatkan keringanan dalam membeli bahan pokok.

Diakhir dialog, Yansen mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir tentang ketersediaan bahan pokok terutama sebelas bahan pokok karenan stok yang di miliki mencukupi sampai 3 bulan kedepan serta harga dari bahan pokok tersebut masih terus di pantau dan masyarakat diharapkan tidak perlu melakukan menimbunan bahan pokok dan melakukan panic buying yang akan merugikan banyak pihak nantinya. (db/lmhr-aap)

(DBFMRadio.id) : Kalianda – Dengan pemberlakuan sosial distancing dan phsycal distancing, Pemerintah Kabupaten( Pemkab) Lampung Selatan mengeluarkan himbauan untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah serta menjaga jarak bila ada di tengah keramaian. Wabah covid-19 memang sudah melumpuhkan banyak sektor salah satunya adalah sektor pajak daerah.

Hadir sebagai narasumber pada program dialog publik di DBFM radio, Senin (20/04/2020) Kaharuddin Ahmad selaku Sekrertaris Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan mengatakan Wabah covid-19 ini sangat mengurangi sekali pendapatan Pajak dari Rumah makan serta tempat hiburan yang ada di Lampung Selatan.

Melalui surat edaran yang di buat oleh BPPRD tanggal 6 April nomor 060/1256/IV.04 tahun 2020 Kaharuddin menjelaskan pihaknya memberikan keringanan kepada 3 proritas pelaku usaha.

"pihak kami memberikan keringanan pajak pada pengusaha pajak, yaitu pada pengusaha hotel, restoran dan tempat hiburan terhitung dari 1 April sampai 31 Mei 2020 " jelasnya.

Sesuai dengan kebijakan menteri keuangan dan menteri dalam negeri pendapatan pajak juga di kurangin berkisar 35 -50% serta kebijakan pengurangan pajak ini juga otomatis diberlakukan sejak surat edaran di terbitkan.

Pihak BPPRD berharap Agar bencana covid-19 ini tidak semakin meluas dan semakin panjang sehingga dapat menormalkan kembali pendapatan pajak daerah. (lmhr/db-aap)

More Articles ...

Page 1 of 5