(20:26:39) DBFMRadio.id : Kalianda - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan dengan agenda Penandatangan Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Bupati Terhadap KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Lampung Selatan TA.2021, dipimpin Ketua Dewan Hendry Rosyadi di Gedung DPRD setempat, didampingi Wakil Ketua I Agus Sartono, Wakil Ketua II Agus Sutanto, dan Wakil Ketua III Waris Basuki di ruang rapat utama gedung DPRD Lampung Selatan, di Kalianda, Rabu (08/09/2021),

Ketua DPRD Hendry Rosyadi mengatakan, Sebagai tindak lanjut Rapat Paripurna pada tanggal 23 Agustus 2021 yang lalu telah melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2021.

"Sesuai dengan tahapan KUA - PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 telah dibahas, bersama Badan Anggaran (Banang) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)." Kata Hendry Rosyadi, dalam pengantarnya.

Setelah itu, lanjut dia, rapat paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir 8 Fraksi DPRD Lampung Selatan yakni PDIP, PAN, GOLKAR, GERINDRA, PKS, DEMOKRAT, PKB dan Fraksi Gabungan NASDEM, PERINDO, HANURA.

Secara terpisah Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Sekda Thamrin, para staff ahli Bupati, para asisten sekda, anggota Forkopimda serta para kepala OPD, mengikuti secara virtual melalui zoom meeting, dari Aula Rajabasa, Setdakab Lampung Selatan.

Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa menyampaikan, ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD khususnya badan anggaran beserta jajaran sekretariat DPRD yang telah melaksanakan seluruh rangkaian pembahasan perubahan KUA - PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Nota kesepakatan perubahan kebijakan KUPA - PPAS APBD Perubahan, adalah rangkuman persetujuan antara Pemkab Lamsel dengan DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam proses 2 penyusunan dokumen anggaran perencanaan perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021", jelas Pandu.

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yuncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, kata Pandu, dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA PPAS, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan segera menyusun rencana kerja dan anggaran dari masing - masing perangkat daerah.

"Selanjutnya, kami akan menyusun rencana kerja dan anggaran dengan berpedoman pagu platform anggaran sementara yang telah disepakati bersama" Katanya.

Untuk itu, seluruh catatan koreksi, rekomendasi, kritik dan saran dari badan anggaran DPRD setelah dicatat dan diterima serta akan menjadi materi dalam penyusunan rencana APBD TA 2021.

"Dengan adanya kesepakatan atau persetujuan ini, menggambarkan dan menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan dan yang diharapkan adalah hasil dan menjadi salah satu persembahan terbaik bagi masyarakat Lampung Selatan." Kata Wabup melanjutkan.

Berdasarkan laporan Sekretaris Dewan, dari jumlah 50 anggota dewan, hadir sebanyak 37 orang dengan rincian telah hadir secara fisik di ruang sidang paripurna sebanyak 20 orang, anggota dewan melalui virtual meeting sebanyak 17 orang, tidak hadir 13 orang, sakit 2 orang, izin 11 orang.(db-bngpsp-aap).

DBFMRadio : Kalianda - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Lampung, Brigjen Pol Drs. Subiyanto, bersilaturahmi dengan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, di Rumah dinas bupati setempat, Rabu (20/1/2020), didampingi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), AKBP Zaky Alkazar Nasution, SH, S.IK, MH., dan disambut anggota Forkopimda Lampung Selatan.

Ditemui usai pertemuan itu, Bupati Nanang Ermanto mengatakan, kegiatan kunjungan itu dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara Pemerintah Daerah dengan Wakapolda Lampung serta sejumlah anggota Forkopimda lainnya.

"Kunjungan kerja polres dan pemerintah daerah aja, untuk saling silaturahim Wakapolda ke rumah dinas dan Forkopimda di Lampung Selatan," ungkapnya kepada Dbfm Radio.

Dalam kunjungan singkat ini, kata Bupati Nanang, Wakapolda juga turut meminta kepada jajaran Pemkab Lampung Selatan agar dapat bekerja sama dalam menuntaskan laju penyebaran Covid-19.

"Kita ditekankan oleh pak Waka, bahwa Covid-19 ini, sama-sama kita untuk turun dari tingkat desa sampai ke kecamatan dan provinsi," jelasnya.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menuntaskan permasalahan Covid-19 ini, kata Nanang, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, terkait kesadaran masyarakat dalam mendisiplinkan prilaku 3M.

"Kita edukasi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama sadar dengan 3M, kita sendiri mengumpulkan seluruh kepala desa untuk membangkitkan kembali gugus tugas Covid-19 di desa," jelasnya lebih lanjut.

Diketahui, Kunjungan Wakapolda Lampung ke Lampung Selatan itu dalam rangka ramah tamah bersama jajaran Forkopimda di Polres Lampung Selatan. (db/ptm-aap).

DBFMRadio.id : Kalianda - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019, Dinas Kesehatan (Dinkes) Untuk belanja daerah terealisasi sebesar 91.24%.

Dari alokasi Anggaran belanja TA. 2019 sebesar Rp. 241.510.303.777,00 terealisasi sebesar Rp. 220.356.998.980,60 dengan rincian, untuk belanja tidak langsung (gaji pegawai), alokasi anggaran Rp. 78.883 .391. 200,00 realisasi Rp. 77.805.673112,00 atau terealisasi 98,70%.

Sedangkan, untuk belanja  langsung yang dialokasikan untuk 12 program dan 66 kegiatan, dari alokasi anggaran Rp. 162.676.912.577,00 terealisasi Rp. 142.551.325.868,00 atau terealisasi 87,63%.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Selatan, dr. Jimmy Banggas Hutapea, MARS pada pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019 di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD setempat, Rabu (15/7/2020).

Dirinya mengatakan bahwa tidak terealisasinya anggaran itu, dikarenakan banyaknya kegiatan, seperti pengadaan tender yang gagal lelang, sehingga serapan untuk belanja langsung tidak tercapai.

"Untuk belanja langsung ini, realisasinya banyak yang tidak tercapai, karena banyaknya gagal lelang, sehingga untuk belanja langsung realisasinya tidak tercapai," ungkapnya.

Sedangkan dari segi program, lanjut Jimmy Hutapea, yakni anggaran pemeliharaan roda empat dan dua di puskesmas, yang sudah di alokasikan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) puskesmas.

"Sudah dialokasikan dari BLUD Puskesmas, jadi tidak terserap, ini yang menyebabkan tidak terealisasi pak," jelasnya kepada pihak DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan, untuk pendapatan daerah, Jimmy Hutapea menyebut over target, dari target Rp. 48.222.218.881,00 terealisasi Rp. 48.921.727.341,00 atau terealisasi sebesar 101,45%.

"Dari segi pendapatan, di Dinas kesehatan ini, melebihi target pak," ujarnya. (db/ptm-aap).

(21:09:09) DBFMinfo, Kalianda : Polres Lampung Selatan akan menggelar Operasi Lilin Krakatau (OLK) sebagai pengamanan masa angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 diwilayah Polres Lampung Selatan, selama 10 hari dari tanggal 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020.
Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo, pada rapat koordinasi lintas sektoral pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 di Aula Rajabasa, Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan Senin (16/12/2019), mengatakan, untuk pengamanan di Lampung Selatan memang agak berbeda, meskipun sepuluh hari namun H-7 Natal atau tanggal 18 Desember Pos sudah siaga, bersama institusi lain, seperti Kodim, Dinas Kesehatan, Dishub dan Sat Pol PP.
"Meskipun masa operasi 10 hari, dari tanggal 23 Desember 2019, hingga 1 Januari 2020, namun H-7 Natal Pospam sudah siaga" terang Kapolres.
Kemudian, lanjut AKBP Edi Purnomo, untuk puncak Kepadatan, diprediksi pada tanggal 24 dan 30 Desember 2019. Meskipun tanggal 1 masa liburan, dan masa operasi berakhir, namun 23 Pos Pengamanan (Pospam) masih tetap disiagakan hingga H+5.
"Ada tiga jenis pos yakni pos terpadu, pelayanan dan pengamanan dengan total keberadaan pospam ada 23 pos" jelas dia.
Kapolres juga memprediksi akan terjadi peningkatan arus lalulintas dibanding tahun lalu, dengan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Bakauheni-Kayu Agung, yang dapat memangkas waktu perjalanan hingga 50% dari jarak tempuh di jalan non toll.
Menurut mantan Kapolres Mesuji ini, OLK 2019 akan melibatkan 400-an personel yang dibantu oleh institusi terkait untuk pengamanan libur Nataru. Tidak saja di sepanjang Jalur Lintas Sumatra, namun di Exit Tol diwilayah Lampung Selatan, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, tempat hiburan dan  tempat ibadah.
Sedangkan konsentrasi pengamanan Malam Pergantian Tahun, tambah AKBP Edi Purnomo, ada 3 di Kahai Beach, Grand Elty, dan Menara Siger yang akan di tingkatkan keamanan nya.
"Ada sekitar 400 anggota yang kami libatkan dalam operasi ini, untuk pengamanan sepanjang jalur lintas, pelabuhan bakauheni termasuk kawasan wisata dan gereja akan kita kerahkan personel baik dari polisi, kesehatan dan basarnas, konsentrasi pengamanan di 3 lokasi tempat perayaan malam pergantian tahun" jelas Edi Purnomo.(db/mel).

DBFMRadio.id: Kalianda - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan mengambil keputusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, Jum'at, 17 Juli 2020 disyahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat Paripurna virtual meeting yang dipimpin Ketua DPRD Hendri Rosyadi ini, dari pihak eksekutif mewakilkan Sekda Kab Lamsel Thamrin karena Bupati Nanang Ermanto berhalangan dan dihadiri Forkopimda di Aula Rajabasa Setdakab Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Nanang Ermanto melalui Thamrin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Selatan, yang telah bekerja keras untuk membahas dan mengesyahkan Raperda LPJ Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

"Laporan pertanggungjawaban ini merupakan program kinerja yang baik dan program yang ada di Organisasi Perangkat Daerah" kata Thamrin Jum'at (17/7/2020).

Bupati juga meminta seluruh kepala OPD dan jajarannya, agar terus bekerja keras, bahu membahu untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBD tahun yang sedang berjalan, membuat Visi dan Misi Kabupaten Lampung Selatan dapat terwujud.

Sementara dalam pandangan akhirnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima dan menyetujui Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2019 untuk disyahkan menjadi Perda dan mengapresiasi kepada Bupati Lampung Selatan karena mampu mempertahankan penilaian dari BPK RI Perwakilan Lampung dengan memperolah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selama 4 Tahun berturut turut.

"Fraksi kami mengapresiasi kepada pemerintah daerah karena mampu mempertahankan predikat WTP dari BPK selama 4 tahun berturut-turut terkait dengan hal tersebut hendaknya dapat meningkatkan kinerjanya untuk mengurangi potensi penyimpangan dengan membangun sistem pengendalian yang efektif" Kata jurubicara Fraksi Lukman.

Pada bagian lain pandangan akhirnya, Fraksi PKS juga mengingatkan, hendaknya dapat membangun sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan membangun sistem pemantauan berkala. Sedangkan terkait dengan target pendapatan asli daerah yang mencapai Rp. 275.464 .317.220,17 atau 99,48% dari target yang direncanakan. Fraksi PKS mengharapkan kedepan agar penetapan PAD harus berdasarkan study dan analisa yang komperhensif.

"Kami mengharapkan agar penetapan PAD kedepan harus berdasarkan study dan analisa yang komperhensif, dan dipersiapkan strategi target pencapaian, terlebih kita masih dibayangi pandemi Covid 19" harap fraksi PKS.

Demikian pula, 7 Fraksi lainnya yaitu Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi Gabungan Nasdem Hanura Perindo, menerima dan menyetujui  Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD 2019  disyahkan menjadi peraturan daerah. (Db / lmhr -ap).

 DBFMRadio.id : Kalianda - Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2019 pada Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, secara Vurtual.

Rapat Paripurna yang dilaksanakan melalui Video Confrence itu, juga diiikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, Asisten dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Serta Perwakilan Dandim 0421 dan Kapolres Kabupaten Lampung Selatan.

Sementara, sebanyak 36 Anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Paripurna secara Virtual di Kantor DPRD setempat.

Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pemerintahan serta DPRD Kabupaten Lampung Selatan, atas dukungan yang telah diberikan.

“Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan, sehingga Kabupaten Lampung Selatan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke- 4 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Nanang Ermanto memaparkan bahwa laporan itu, termasuk laporan APBD, neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran dan lainnya.

"Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, dengan pendapatan daerah di anggarkan sebesar Rp. 2.298.517.351.276 Terelialisasi Rp. 2.279.592.336.840,81 atau terelialisasi sebesar 99,18%," ungkapnya.

Adapun rincian kelompok Pendapatan Daerah tersebut, Lanjut Bupati Nanang Ermanto, yakni Pendapatan Asli Daerah, yang terealisasi sebesar Rp. 275.464.317.224,17 atau terealisasi sebesar 99,48%, Pendapatan Transfer yang terealisasi sebesar Rp. 1.842.515.110.976,62 atau terealisasi sebesar 99,10%, Lain-lain Pendapatan yang sah yang terealisasi sebesar Rp. 161.612.908.640,02 atau terealisasi sebesar 99,52%.

Jika dibandingkan dengan total realisasi pendapatan tahun 2018 dengan Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, mengalami peningkatan sebesar 9,74%. (db/ptm-aap).

(17:34:34) DBFMinfo, Bandarlampung : Keterbukaan informasi publik adalah ciri penting negara demokratis, hal ini juga yang melatar belakangi lahirnya UU 14/2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.
Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Lampung Dery Hendryan, mengatakan, disamping itu, mewujudkan good governence juga latar belakang terbitnya UU 14/2008, disamping keterbukaan informasi, sarana untuk pengawasan publik terhadap semua aktifitas penyelenggara Negara maupun badan publik.
Menurut Dery Hendyan, semua badan publik, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang fungsi atau tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dari dalam dan luar negeri, wajib mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
"Semua badan publik, yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang didanai APBN atau APBD dan sumbangan masyarakat dari dalam dan luar negeri wajib nengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat." terang Dery Hendryan pada Penganugerahan KI Award, Rabu (11/12/2019) seraya mengatakan, dari 134 Self Assessment Quistioner (SAQ) dari KI Provinsi Lampung, hingga saat ini baru 38 Badan Publik yang mengembalikan.
Sementara itu, untuk Katagori Pemkab/Pemko, sebagai penyelenggara informasi dan dokumentasi, Kabupaten Lampung Selatan memperoleh penghargaan dengan penilaian Partisipatif, bersama Lampung Barat, Kota Metro dan Tulang Bawang Barat, sedangkan dengan penilaian cukup informatif, diraih Kabupaten Tanggamus.
Kabupaten Way Kanan, Pesawaran dan Kanwil Kemenag Lampung dengan penilaian Informatif, dan untuk katagori Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  BAPPEDA Provinsi Lampung dengan penilaian informatif dan RSUD Abdoel Moeloek menuju informatif.
Sedangkan Instansi Vertikal, BPS Provinsi Lampung dan BPK RI wilayah Lampung dengaan penilaian menuju informatif.(db).

More Articles ...

Page 1 of 3