Top Stories

Grid List

DBFMRadio.id: Kalianda – Dalam Rangka Perayaan Hari raya idul adha 1441 H tahun 2020, Pemerintah kabupaten Lampung Selatan telah bersiap untuk membuat edaran tentang protokol kesehatan Covid-19 yang harus tetap di patuhi baik dalam peribadahan sholat Id sampai pada pemotongan hewan kurban.

Hal tersebut tertuang dalam rapat pembahasan hewan Qurban yang di lakukan oleh Staf Ahli bidang ekonomi pembangunan Burhanuddin, Staf Ahli bidang pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat Supriyanto serta Kepala dinas peternakan kabupaten Lampung Selatan Drh.Arsyad di Aula Rajabasa, Kamis 22 Juli 2020.

Supriyanto mengingatkan, jangan sampai hari raya idul adha ini menambah kluster baru covid-19 karena adanya kerumunan yang tidak terarah seperti takbir keliling dan harus tetap mengedepankan protokol kesehatan.

"Tidak diperbolehkan untuk diadakan pawai keliling maupun kendaraan, tetapi takbir tetap dilaksanakan di masjid/musholla dan harus tetap menaati protokol kesehatan" ujarnya.

Salah satu perwakilan dari dinas kesehatan juga menjelaskan ditempatkan yang akan dilakukan solat id nantinya harus memperhatikan jarak serta harus tetapi memakai masker. Dan juga orang yang akan memotong hewan kurban harus sehat tidak sedang dalam keadaan demam , batuk dan sebagainya seperti ciri-ciri orang yang sedang terinfeksi covid-19.

Sementara Kadis perternakan drh.Arsyad mengimbau untuk benar-benar memastikan hewan yang akan di Qurban kan harus disertai surat sehat dari dinas peternakan dan memiliki standar sesuai dengan ketentuan dinas peternakan. Tidak hanya itu, Rumah Potong Hewan (RPH) juga harus memiliki rekomendasi dari dinas peternakan.

"Hewan harus memiliki surat keterangan sehat, sesuai standar dinas kesehatan yaitu Aman,Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan tidak boleh memotong hewan betina yang sedang produktif" jelasnya.

Lanjut Arsyad untuk orang yang akan melakukan pemotongan hewan qurban pada idul adha nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan rapid test sebanyak 80 orang dan mungkin jumlah nya akan bertambah lagi.

Tidak lupa Arsyad juga menegaskan bagi wilayah yang tidak melakukan pemotongan hewan di RPH tapi di lokasi lainnya harap melaporkan pada petugas dinas peternakan yang ada kecamatan maupun kabupaten.

Tempat Wisata Belum 100 % Buka

Dalam pada itu, Sekertaris dinas pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Ike sumartati Pada kesempatan itu membahas tempat wisata yang akan banyak di kunjungi pada libur lebaran nanti karena bertepatan dengan long week end tetapi tempat wisata tersebut belum 100% dibuka namun karena permintaan dari banyak masyarakat perlahan tempat-tempat pariwisata tersebut akan di buka namun dengan tetap menaati protokol kesehatan.

"Beberapa tempat wisata yang akan di buka yang sudah sesuai dengan SOP protokol kesehatan antara lain tabek indah,slanik waterpark, kahai beach, Minang rua, dan tanjung tua" Ujarnya.(db/lmhr-aap).

DBFMRadio.id : Kalianda - Program Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diterapkan di seluruh Kabupaten Se-Indonesia dapat menjadi upaya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, yakni dengan penerapan 5 kluster yang menjadi syarat terwujudnya KLA, seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.

Menurut Kabid Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) Kabupaten Lampung Selatan, Podang Kencana, SH. MH., dengan diterapkannya 5 kluster itu, dapat menjadi tolak ukur upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

"Agar anak ini terpenuhi haknya, seperti hak sipil, yang terbaru itu ada kartu identitas anak, supaya anak juga punya identitas," jelasnya saat menjadi narasumber Dialog Jelita ( Jendela Informasi Wanita dan Anak) di DBFM Radio, Selasa (14/7/2020).

Untuk Kabupaten Lampung Selatan, lanjut Podang Kencana, telah melakukan beberapa upaya, salah satunya yakni dengan membangun ruang bermain ramah anak, sebagai salah satu pemenuhan hak anak.

Untuk saat ini, ruang bermain ramah anak belum terdapat di seluruh desa di kabupaten Lampung Selatan, dan akan diupayakan sesegera mungkin dibangun.

"Kami sudah membangun ruang bermain ramah anak yang ada di masjid agung, kalianda, nah itukan salah satu bentuk pemenuhan hak anak, karena kebanyakan orang tua itu menanyakan belajar, bukan bermain," jelasnya lebih lanjut.

Pada dialog yang dipandu Host Lidya Monica Haturiwu ini, dirinya juga menyampaikan, untuk memenuhi Kabupaten Layak Anak itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, media serta masyarakat, terutama dalam keluarga itu sendiri.

Podang Kencana juga mengatakan, agar masyarakat lebih memperhatikan anak serta saling menjaga, sebab dari banyak kasus yang telah terjadi, pelaku tidak jauh dari orang terdekat korban. Dia juga berharap, agar masyarakat lebih tingkatkan kesadaran untuk saling menjaga, sehingga tidak terjadi lagi kasus kejahatan yang menimpa anak di Kabupaten Lampung Selatan.

"Kami tidak ingin berburuk sangka, karena dari banyak kasus yang terjadi, salah satunya yakni kasus pelecehan terhadap anak, biasanya orang terdekat yang menjadi pelaku, kita harus saling jaga intinya," ungkapnya. (db/ptm-aap)

DBFMRadio.id : Candipuro – Sebanyak 1.398 bantuan sembako covid-19 di Kecamatan Candipuro sembako berupa beras 5 Kilogram, gula 2 Kilogram, dan minyak goreng 1 Liter dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bagikan pada Jum'at, 3 Juli 2020.

Sembako yang akan di sebar ke 14 desa tersebut diserahkan secara symbolis oleh asisten bidang ekonomi dan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Hermansyah Hamidi mewakili Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto.

Dalam sambutannya Hermansyah Hamidi berpesan agar masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan dan menjalankan PHBS untuk membantu mencegah penularan covid-19 agar tidak semakin meluas.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yansen Mulia mengatakan sembako yang di bagikan di 17 kecamatan di seluruh kabupaten Lampung selatan seluruh nya berjumlah 24.941

Penerima bantuan paket sembako yang dianggarkan dari APBD ini, lanjut Yansen bagi masyarakat yang belum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) , Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), sesuai dattar nama-nama yang diusulkan oleh Kepala Desa.

"Paket Sembako ini dianggarkan melalui Dana APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020 bagi masyarakat terdampak Covid 19 yang belum mendapatkan bantuan, seperti BNPT PKH, BST, dan BLT APBD maupun APBDes, sesuai dattar nama-nama yang diusulkan oleh Kepala Desa" tegasnya.

Sementara warga desa titiwangi Kecamatan Candipuro yang hadir dan menerima sembako Siti Aminah (56) mengucapkan terimakasih banyak kepada pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan atas bantuan yang di berikan. Dirinya mengaku bersyukur atas bantuan yang terima dan berharap pemerintah daerah bisa terus membantu meringankan beban ekonomi di tengah pandemi covid-19 ini.

"bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya dan warga disni, dan sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah atas bantuan yang di berikan" ujarnya mensyukuri. (db/lmhr-aap)

DBFMRadio.id : Jakarta - Sempat simpang siur kabar pencairan gaji Ke-13 Untuk Aparatur Sipil Negara dan Pensiun, yang akan dicairkan antara bulan Oktober dan November 2020, akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan gaji ke-13 bagi ASN seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri dan Pensiun akan cair Agustus mendatang.

Gaji ke-13 ini akan masuk dalam program stimulus perekonomian di masa pandemi virus corona. Namun tidak untuk Pejabat Negara, Eselon I & Eselon II.

"Pembayaran gaji ke-13 direncanakan dilakukan pada Agustus 2020, dan untuk pelaksanaan ini kami akan segera mengeluarkan revisi dari regulasi yang ada," ujarnya, dalam telepressconvrence di Kementrian Keuangan,  Selasa (21/7/2020).

Menurut Sri Mulyani pemerintah menganggap bahwa pelaksanaan Untuk gaji ke-13 bisa dilakukan seperti THR,  untuk bisa menjadi bagian dari stimulus ekonomi atau mendukung kemampuan dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya.

 

"Terutama dikaitkan dengan tahun ajaran baru dan kondisi Covid-19, sehingga bisa meningkatkan belanja ASN, TNI, Polri, dan pensiunan," katanya.

Untuk pembayaran gaji ke-13, lanjutnya, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp28,5 triliun. Terdiri dari anggaran melalui APBN sebesar Rp14,6 triliun. Rinciannya untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji ASN pusat sebesar Rp6,73 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan untuk pensiunan sebesar Rp7,86 triliun. Sisanya, berasal dari APBD untuk ASN daerah sebesar Rp13,89 triliun. Sehingga total pembayaran gaji 13 ini adalah Rp28,5 triliun.

Seperti diketahui, gaji ke-13 biasanya diberikan pemerintah kepada ASN jelang tahun ajaran baru, dibulan Juli. (cvrn/db-aap).

DBFMRadio.id : Jakarta - Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020, tanggal 20 Juli 2020, tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID) 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid (GTPPC) 19.

Dilansir detiknews.com dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Komite yang terdiri, Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasiona ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Dalam pasal 6 dijelaskan mengenai tugas dari Satgas Penanganan COVID-19. Satgas ini tetap diketuai oleh Kepala BNPB. Yang menetapkan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b mempunyai tugas:

a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19

b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat

c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Pasal 7 Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (d) diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Selain itu, Satgas Penanganan COVID-19 ini juga akan menyampaikan laporan rutinnya kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan.

Hal itu tertuang dalam pasal 15, sebagai berikut:

(1) Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan.

(2). Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Dengan adanya Satgas Penanganan COVID-19 ini, Gugus Tugas COVID-19 dinyatakan dibubarkan, diatur di pasal 20 :

a. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubarkan;

dan c. pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.(dtnn/db-aap).

DBFMRadio.id : Jakarta - Dalam sepekan terakhir penambahan kasus konfirmasi positif Civid 19 diyakini lebih banyak berasal dari kembaliinya aktivitas dikantor setelah Work From Home (WFH) dihentikan.

Menurut Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid (GTPPC)19, dr. Achmad Yurianto, salah satu pemicu penyebaran virus corona ini, adalah rapat di kantor.

Kalaupun terpaksa harus dilakukan, harus diruangan dengan sirkulasi yang baik atau dengan metode daring, pimpinan rapat diruangannya dan peserta diruangan masing masig.

"Aktivitas ini (rapat) kalau pun harus dilaksanakan maka laksanakan di ruangan yang memiliki sirkulasi udara cukup baik, batasi kapasitas ruang jika memang mengharuskan diikuti orang banyak maka sebagian bisa mengikuti di ruangan lain dengan menggunakan metode daring" pesan Achmad Yurianto, Senin (20/7/2020).

Achmad Yurianto juga menyarankan, rapat tidak lebih dari 30 menit dan tanpa makan minum, yang memaksa peserta rapatembuka masker.

"Oleh karena itu, adaptasi Kebiasaan Baru di dalam perkantoran yakinkan bahwa pengelola perkantoran tetap selalu menjaga fasilitas umum yang digunakan bersama misalnya Lift, toilet atau tangga untuk memberikan kesempatan siapapun yang memanfaatkan ini bisa menjaga jarak dengan baik" kata Achmad Yurianto.

Dalam pada itu, GTPPC 19 hari ini telah memeriksa14.027 spesimen, secara akumulatif menjadi 1.235.545 spesimen. Dari hasil prmeriksaan ini, menurut dr. Achmad Yurianto diperoleh 1.693 positif Covid 19 sehingga totalnya menjadi 88.214 orang positif Covid 19.

"Kita dapatkan konfirmasi kasus covid 19 sebanyak 1693 orang sehingga total menjadi 88214 orang dengan sebaran terbanyak di DKI Jakarta 361 kasus baru dan 154 sembuh, Jawa Tengah 354 kasus baru dan 300 sembuh kemudian Jawa Timur 237 kasus baru dan 375 sembuh, Sulawesi Selatan 125 kasus baru dan 278 sembuh" rincinya.

Diketahui, ada 16 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10 dan ada 7 provinsi yang tidak ada penambahan kasus baru, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah dan Lampung.

Sedangkan total sembuh hari ini (20/7/2020) ada 1.578 orang sehingga total keseluruhan 46.977 orang, meninggal bertamvah 98 sehingga total menjadi 4.239 orang. Untuk ODP 36.380 dengan 467 kabupaten kota di 34 provinsi terdamoak.

"Gambaran penambahan kasus ini adalah gambaran dari aktivitas produktif yang semakin tinggi namun tidak mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker dan sering mencyci tangan" tutup dr Achmad Yurianto.(fmb9/db-aap).

DBFMRadio.id: Abung Tinggi -  Konon, Lampung adalah sebuah Kerajaan yang memiliki banyak sejarah yang bisa digali , salah satunya adalah  Canguk Gaccak yang ada di desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara.

Situs Canguk Gaccak berada di tepi Way Abung, yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan masyarakat Lampung.

Diluar perkiraan jika ternyata perjalanan ke Canguk Gaccak penuh perjuangan. Betapa tidak, dari Jalan Lintas Tengah sumatara di wilayah Abung Kunang Lampung Utara, kemuadian menyusuri jalan berbatu lebih kurang 1 jam perjalanan, sampailah di Desa Sekipi, kecamatan Abung Tinggi.

Untuk sampai di Situs Canguk Gacak, lebih ekstrim lagi, menyusuri jalan tanah berbatu ditengah semak belukar dan rumpun bambu, meski bisa dilalui ranmor roda 4, memakan waktu lebih kurang 30 menit, sampailah di titik akhir jalan.

Namun, bukan berarti selesai perjuangan, dari sini kita masih harus berjalan kaki menuruni bukit, meski difasilitasi dengan anak tangga, yang ada dalam pikiran saya, bagaimana nanti pulangnya, menapaki anak tangga dengan kemiringan hampir 45 derajat.  

Singkat cerita, sampailah di tujuan akhir perjalanan, Situs Canguk Gaccak, tepatnya Makam Minak Trio Diso, merupakan nenek moyang orang Lampung Abung keturunan Abung Siwo Migo,  di Desa Sekipi kecamatan Abung Tinggi, diseberang Way Abung.

Meski masih disanksikan oleh banyak ahli sejarah keberadaan situs ini, bahkan menurut tokoh pemuda Abung Purnian Patrikeraton gelar Sutan Guru Adat,  situsnya yang mana masih diragukan, meski telah dilegalkan sebagai Cagar Budaya sesuai Undang Undang Nomor 5 tahun 1992 yuncto Undang Undang Nomor 11 tahun 2010.

Meski diakui Purnian arkeolog dari bandung pernah memetakan, bahkan diperkirakan di Canguk Gaccak adalah peninggalan Zaman Batu atau Megalitikum.

Namun celakanya megalitikum itu dimiliki perorangan, dan Purnian sendiri mengaku belum pernah melihatnya.

“Arkeolog dari bandung pernah memetakan, bahkan diperkirakan di Canguk Gaccak adalah peninggalan Megalitikum. Namun dimiliki perorangan, dan saya sendiri belum pernah melihatnya. Dan yang masih tersisa sekarang adalah Makam Minak Trio Diso” Cerita Purnian.

Masih menurut Purnian, masyarakat Lampung utara  mula-mula bermukim di daerah Sekalabrak yang berada di sekitar Gunung Pesagi hingga tepian Danau Ranau, yang sekarang menjadi Kabupaten Lampung Barat.

Makam Minak Trio Diso merupakan nenek moyang orang Lampung Abung keturunan Abung Siwo Migo, atau abung sembilan marga, yakni Marga Nunyai, Marga Unyi, Marga Subing, Marga Nuban, Beliuk, Marga Bulan yang saat ini sudah masuk Migo Pak Tulang Bawang, selanjutnya Marga Kunang, Selagai dan Marga Anak Tuha, yang lahir di Canguk Gaccak ini. Istimewanya, masing masing marga memiliki gelar.

Letak makam Minak Trio Diso saat ini berada di Komplek Makam Minak Trio Diso di Desa Sekipi kecamatan Abung Tinggi, makam tersebut diseberang Way Abung. Komplek makam ini dikenal sebagai situs Canguk Gaccak, meski sejatinya bukan.

Pada saat saat tertentu yang momentum, banyak orang berziarah di makam ini. Seperti Rusniani warga Lampung Utara mengaku berziarah kemakan Minak Trio Diso, hanya menyampaikan niat saja, sebagai cucu kepada leluhurnya.

“Menyampaikan niat aja, bahwa iat kita itu sampai. Kita sebagai cucu  minta kepada leluhur” aku dia.

Saat ini, Canguk Gaccak merupakan situs bersejarah di Lampung Utara. Di bagian dalam lahan terdapat kompleks dolmen, batu melingkar dan menhir terdiri dua belas kelompok.

Pada lahan yang berada di sebelah selatan sungai terdapat kompleks makam terdiri dua kelompok. Kelompok makam pertama berada pada lahan di tepi sawah. Tokoh utama yang dimakamkan adalah Minak Raja Di Lawuk, berada di bagian paling timur. Di bagian paling barat terdapat makam Paksi Tuan Guru yakni merupakan keturunan Minak Trio Diso.

Kelompok makam kedua berada di sebelah barat kelompok makam pertama. Kelompok makam berada pada lahan setinggi sekitar 3m dari permukaan lahan sawah. Pada tangga masuk sebelah timur menuju makam terdapat batu berdiameter sekitar 25cm.

Batu tersebut merupakan lambang kepala Minak Raja Di Lawuk, yang harus diinjak oleh keturunan Minak Trio Diso ketika akan berziarah. Pada kompleks makam terdapat tiga makam. Makam paling timur merupakan makam Hyang Mudo, makam yang ditengah merupakan makam Minak Trio Diso, dan yang di utara adalah makam Syekh Abdurrahman.(digali dari berbagai sumber/db-aap)

DBFMRadio.id - Jakarta : Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) tahun 2020, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) bekerjasama dengan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), menggelar Webinar, Kamis 11Juni 2020, melalui aplikasi berbagi video Zoom Meeting.

Manager Program PKJS UI Dr. Renny Nurhasanah dalam siaran Persnya menyebut, Webinar dengan tema yang diangkat oleh WHO tahun ini adalah “Melindungi Anak Muda dari Manipulasi Industri Rokok dan Mencegah Mereka dari Penggunaan Tembakau dan Nikotin”.  Karena, prevalensi perokok anak di Indonesia meningkat dan tidak bisa diremehkan.

Digandengnya IPPNU dalam Webinar ini, menurut Renny Nurhasanah, lkatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama adalah organisasi pelajar yang fokus pada pendidikan dan pengembangan sumber daya pelajar,mahasiswa, dan santri.

"Satu-satunya organisasl pelajar nasional yang fokus pada pelajar perempuan ini, mengajak pelajar untuk mengembangkan kreatifitas dan berpikir kritis untuk menata masa depan mereka" terang Dr. Renny, Selasa (8/6/2020).

Menur dia, IPPNU yang lahir 2 Maret 1955 di Malang‚ dl bawah nama besar Nahdlatul Ulama (NU). Dalam masanya, IPPNU terus melahirkan generasl pemimpin bangsa yang moderat, toleran, dan berkeadilan dalam menjaga kentuhan NKRI.

Data Global Youth Tobacco Survey (GWS) uhun 2014 yang dlpublukasikan oleh WHO (2015), Lanjut Dr. Renny menunjukkan ada 18.3396 pelajar di Indonesia memillki kebiasaan merokok‚ dimana 33,9% pada lnelompok laki-lakl den 2,5% pada kelompok perempuan.

"Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan sebanyak 47,2% pelajar yang merokok di Indonesia sudah dalam status adiksi (ketagihan: red). Celakanya, Remaja yang sudah teradiksi rokok, akan ketergantungan untuk merokok terus-menerus" terangnya lagi.

Diketahui Webinar yang akan digelar Kamis (11/6/2020) Pukul 09.00 WIB - 11.30 WIB bertemakan Lindungi Anak dan Remaja dari Target Industri Rokok.

Sedangkan tujuan digelarnya webinar agar IPPNU dapat mengetahui dan memahami dampak konsumsi rokok. Disamping juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman IPPNU tentang cara-cara jebakan industri rokok untuk menjadikan anak dan remaja sebagai perokok pemula, sehingga dapat mengimplementasikan sensitivitas pengendalian konsumsi rokok di lingkungan masing-masing, baik di rumah, sekolah, kampus, maupun cabang masing-masing.

"Diharapkan adanya dukungan pengendalian konsumsi rokok untuk melindungi anak dan remaja, serta perempuan oleh IPPNU, khususnya Jabodetabek" sambungnya.

Akan tampil sebagai narasumber sekaligus Keynote Speaker Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) Nurul Hidayatul Ummah, kemudian Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Leny Nurhasanti Rosalin, serta Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari dan Ni Made Shellasih dari Pusat Kajian Jaminan Sosial UI yang akan dimoderatori Nina Samidi dari Komite Nasional Pengendalian Tembakau.(db-aap).

DBFMRadio.id - Kalianda : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melakukan Evaluasi terkait Lomba Inovasi Daerah Dalam Rangka Penyiapan Tatanan Baru Produktif Dan Aman Corona Virus Disease (COVID)-19 di Aula krakatau, kantor bupati setempat, Jum'at (5/6/2020).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, menjelaskan acara evaluasi lomba itu diadakan untuk mengkoreksi, kesesuaian video dengan ketentuan lomba yang telah ditetapkan.

"Inovasi terkait penanganan COVID-19, ini perintah langsung dari pemerintah pusat, ketentuan lomba juga sudah ada, dan harus menerapkan protokol kesehatan, sekarang sedang kami evaluasi hingga dapat kami perbaiki" jelasnya.

Pembuatan video ini, lanjut Thamrin, sebagai acuan bagi bagi masyarakat menghadapi new normal, dimana dalam pelaksaan lomba tersebut terdapat tujuh kategori lomba.

Selain itu, ada pula beberapa aspek yang akan menjadi bahan penilaian, seperti sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 dengan bobot 40 persen, mudah dilaksanakan dan ditiru oleh daerah lain dengan bobot 30 persen, memiliki kebaruan dan kreativitas yang kuat 20 persen, serta ada unsur kerja sama dan kolaborasi 10 persen.

"Inovasi terkait dengan pasar, baik pasar desa atau modern, masalah perizinan, pelayanan, kesehatan, kuliner dan pariwisata. Pada intinya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk masa new normal mendatang," jelasnya lebih lanjut.

Thamrin juga mengatakan bahwa video lomba inovasi tersebut nantinya akan dikirim ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari Senin mendatang.

Berdasarkan data yang dihimpun, dalam lomba tersebut, Kemendagri akan menyiapkan hadiah berupa uang yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dengan total sebesar Rp. 164 Miliar.

Dengan juara satu mendapatkan dana Rp. 3 milyar, juara dua mendapatkan dana Rp. 2 miliar dan juara tiga mendapatkan dana Rp.1 miliar. (db/ptm-aap).

DBFMRadio.id: Kalianda - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan mengambil keputusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, Jum'at, 17 Juli 2020 disyahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat Paripurna virtual meeting yang dipimpin Ketua DPRD Hendri Rosyadi ini, dari pihak eksekutif mewakilkan Sekda Kab Lamsel Thamrin karena Bupati Nanang Ermanto berhalangan dan dihadiri Forkopimda di Aula Rajabasa Setdakab Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Nanang Ermanto melalui Thamrin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Selatan, yang telah bekerja keras untuk membahas dan mengesyahkan Raperda LPJ Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

"Laporan pertanggungjawaban ini merupakan program kinerja yang baik dan program yang ada di Organisasi Perangkat Daerah" kata Thamrin Jum'at (17/7/2020).

Bupati juga meminta seluruh kepala OPD dan jajarannya, agar terus bekerja keras, bahu membahu untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBD tahun yang sedang berjalan, membuat Visi dan Misi Kabupaten Lampung Selatan dapat terwujud.

Sementara dalam pandangan akhirnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima dan menyetujui Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2019 untuk disyahkan menjadi Perda dan mengapresiasi kepada Bupati Lampung Selatan karena mampu mempertahankan penilaian dari BPK RI Perwakilan Lampung dengan memperolah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selama 4 Tahun berturut turut.

"Fraksi kami mengapresiasi kepada pemerintah daerah karena mampu mempertahankan predikat WTP dari BPK selama 4 tahun berturut-turut terkait dengan hal tersebut hendaknya dapat meningkatkan kinerjanya untuk mengurangi potensi penyimpangan dengan membangun sistem pengendalian yang efektif" Kata jurubicara Fraksi Lukman.

Pada bagian lain pandangan akhirnya, Fraksi PKS juga mengingatkan, hendaknya dapat membangun sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan membangun sistem pemantauan berkala. Sedangkan terkait dengan target pendapatan asli daerah yang mencapai Rp. 275.464 .317.220,17 atau 99,48% dari target yang direncanakan. Fraksi PKS mengharapkan kedepan agar penetapan PAD harus berdasarkan study dan analisa yang komperhensif.

"Kami mengharapkan agar penetapan PAD kedepan harus berdasarkan study dan analisa yang komperhensif, dan dipersiapkan strategi target pencapaian, terlebih kita masih dibayangi pandemi Covid 19" harap fraksi PKS.

Demikian pula, 7 Fraksi lainnya yaitu Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi Gabungan Nasdem Hanura Perindo, menerima dan menyetujui  Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD 2019  disyahkan menjadi peraturan daerah. (Db / lmhr -ap).

DBFMRadio.id : Kalianda - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019, Dinas Kesehatan (Dinkes) Untuk belanja daerah terealisasi sebesar 91.24%.

Dari alokasi Anggaran belanja TA. 2019 sebesar Rp. 241.510.303.777,00 terealisasi sebesar Rp. 220.356.998.980,60 dengan rincian, untuk belanja tidak langsung (gaji pegawai), alokasi anggaran Rp. 78.883 .391. 200,00 realisasi Rp. 77.805.673112,00 atau terealisasi 98,70%.

Sedangkan, untuk belanja  langsung yang dialokasikan untuk 12 program dan 66 kegiatan, dari alokasi anggaran Rp. 162.676.912.577,00 terealisasi Rp. 142.551.325.868,00 atau terealisasi 87,63%.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Selatan, dr. Jimmy Banggas Hutapea, MARS pada pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019 di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD setempat, Rabu (15/7/2020).

Dirinya mengatakan bahwa tidak terealisasinya anggaran itu, dikarenakan banyaknya kegiatan, seperti pengadaan tender yang gagal lelang, sehingga serapan untuk belanja langsung tidak tercapai.

"Untuk belanja langsung ini, realisasinya banyak yang tidak tercapai, karena banyaknya gagal lelang, sehingga untuk belanja langsung realisasinya tidak tercapai," ungkapnya.

Sedangkan dari segi program, lanjut Jimmy Hutapea, yakni anggaran pemeliharaan roda empat dan dua di puskesmas, yang sudah di alokasikan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) puskesmas.

"Sudah dialokasikan dari BLUD Puskesmas, jadi tidak terserap, ini yang menyebabkan tidak terealisasi pak," jelasnya kepada pihak DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan, untuk pendapatan daerah, Jimmy Hutapea menyebut over target, dari target Rp. 48.222.218.881,00 terealisasi Rp. 48.921.727.341,00 atau terealisasi sebesar 101,45%.

"Dari segi pendapatan, di Dinas kesehatan ini, melebihi target pak," ujarnya. (db/ptm-aap).

 DBFMRadio.id : Kalianda - Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2019 pada Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, secara Vurtual.

Rapat Paripurna yang dilaksanakan melalui Video Confrence itu, juga diiikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, Asisten dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Serta Perwakilan Dandim 0421 dan Kapolres Kabupaten Lampung Selatan.

Sementara, sebanyak 36 Anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Paripurna secara Virtual di Kantor DPRD setempat.

Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pemerintahan serta DPRD Kabupaten Lampung Selatan, atas dukungan yang telah diberikan.

“Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan, sehingga Kabupaten Lampung Selatan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke- 4 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Nanang Ermanto memaparkan bahwa laporan itu, termasuk laporan APBD, neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran dan lainnya.

"Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, dengan pendapatan daerah di anggarkan sebesar Rp. 2.298.517.351.276 Terelialisasi Rp. 2.279.592.336.840,81 atau terelialisasi sebesar 99,18%," ungkapnya.

Adapun rincian kelompok Pendapatan Daerah tersebut, Lanjut Bupati Nanang Ermanto, yakni Pendapatan Asli Daerah, yang terealisasi sebesar Rp. 275.464.317.224,17 atau terealisasi sebesar 99,48%, Pendapatan Transfer yang terealisasi sebesar Rp. 1.842.515.110.976,62 atau terealisasi sebesar 99,10%, Lain-lain Pendapatan yang sah yang terealisasi sebesar Rp. 161.612.908.640,02 atau terealisasi sebesar 99,52%.

Jika dibandingkan dengan total realisasi pendapatan tahun 2018 dengan Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, mengalami peningkatan sebesar 9,74%. (db/ptm-aap).

Advertisement