05:57:20 DBFMRadio.id : Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional -BKKBN- bekerja sama dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau -Komnas PT- Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia -PKJS-UI- dan Fatayat Nahdlatul Ulama, Kamis (20/1/2021) menggelar webinar “Sosialisasi Pemahaman Hubungan Perilaku Merokok dan Stunting untuk BKKBN Perwakilan Provinsi dan Tim Pendamping Keluarga -TPK-
Menurut Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan -Litbang- BKKBN Muhammad Rizal Martua Damanik, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang Sehat cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, percepatan penurunan stanting menjadi keharusan dalam RPJMN tahun 2020-2024 pemerintah telah mentargetkan pada 2024 angka stanting turun menjadi 14 persen.
Berdasarkan data studi status gizi balita di Indonesia tahun 2021, lanjut Martua Damanik, tren prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan penurunan. Namun angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih menempati peringkat ke 108 dari 132 negara.
"Trend prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan penurunan, namun demikian angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, menempati peringkat ke 108 dari 132 negara yang diurutkan berdasarkan prevalensi stunting balita terendah hingga tertinggi" rinci MRM Damanik.
Sementara pembicara lain dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Bernie Endyarni Medise, menjelaskan ada kaitan antara perilaku merokok dengan kejadian stunting pada anak sejak dalam masa kandungan, yaitu orang tua perokok menyebabkan secondhand smoke yang memberi efek langsung pada tumbuh kembang anak.
"Ada kaitannya (perilaku merokok dengan Stanting), bahkan saat masih dikandung. Asap rokoknya, memberi efek langsung pada tumbuh kembang bayi" jelas dia.
Sedangkan dari sisi ekonomi, rokok juga menghabiskan sebagian pendapatan keluarga. Menurut peneliti PKJS-UI Risky Kusuma Hartono, penelitian PKJS-UI tahun 2018 menunjukkan peningkatan pengeluaran rokok, yang dibarengi oleh penurunan pengeluaran makanan sumber protein dan karbohidrat, yang tentu saja akan memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi stunting anak.(@Ng).
05:57:20 DBFMRadio.id : Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional -BKKBN- bekerja sama dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau -Komnas PT- Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia -PKJS-UI- dan Fatayat Nahdlatul Ulama, Kamis (20/1/2021) menggelar webinar “Sosialisasi Pemahaman Hubungan Perilaku Merokok dan Stunting untuk BKKBN Perwakilan Provinsi dan Tim Pendamping Keluarga -TPK-
Menurut Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan -Litbang- BKKBN Muhammad Rizal Martua Damanik, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang Sehat cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, percepatan penurunan stanting menjadi keharusan dalam RPJMN tahun 2020-2024 pemerintah telah mentargetkan pada 2024 angka stanting turun menjadi 14 persen.
Berdasarkan data studi status gizi balita di Indonesia tahun 2021, lanjut Martua Damanik, tren prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan penurunan. Namun angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih menempati peringkat ke 108 dari 132 negara.
"Trend prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan penurunan, namun demikian angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, menempati peringkat ke 108 dari 132 negara yang diurutkan berdasarkan prevalensi stunting balita terendah hingga tertinggi" rinci MRM Damanik.
Sementara pembicara lain dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Bernie Endyarni Medise, menjelaskan ada kaitan antara perilaku merokok dengan kejadian stunting pada anak sejak dalam masa kandungan, yaitu orang tua perokok menyebabkan secondhand smoke yang memberi efek langsung pada tumbuh kembang anak.
"Ada kaitannya (perilaku merokok dengan Stanting), bahkan saat masih dikandung. Asap rokoknya, memberi efek langsung pada tumbuh kembang bayi" jelas dia.
Sedangkan dari sisi ekonomi, rokok juga menghabiskan sebagian pendapatan keluarga. Menurut peneliti PKJS-UI Risky Kusuma Hartono, penelitian PKJS-UI tahun 2018 menunjukkan peningkatan pengeluaran rokok, yang dibarengi oleh penurunan pengeluaran makanan sumber protein dan karbohidrat, yang tentu saja akan memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi stunting anak.(@Ng).
DBFMRadio.id : Kalianda - Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengatakan, sesuai instruksi Mendagri Nomor 48 tahun 2021, tanggal 18 Oktober 2021 seluruh vaksin harus selesai. 40% untuk lansia dan 50% untuk 12 tahun keatas.
"Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mengadakan gebyar vaksin menuju herd immunity, insyaallah dengan gebyar vaksin ini Lampung Selatan bisa berjalan dengan baik untuk masyarakat dengan antusias masyarakat yang luar biasa", ujarnya pada Gebyar Vaksinasi Covid-19 Lampung Selatan Menuju Herd Immunity, di GOR Way Handak Kalianda Lampung Selatan, Senin (11/10/2021).
Dengan adanya gebyar vaksin menandakan kebermasaan pemerintah daerah dengan masyarakat menuju kondisi ekonomi Lampung Selatan yang stabil.
Nanang Ermanto juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat (kepala desa, para camat dan beserta jajaran) mengajak masyarakatnya untuk vaksinasi.
"Saat ini kita berada di zona orange dan PPKM Level 2. Kalau tanggal 18 Oktober 2021 tidak terlaksana Lampung Selatan akan kembali naik level 3 yang akan menimbulkan suatu pekerjaan yang luar biasa", kata Nanang Ermanto.
Pemerintah juga menjamin vaksin yang digunakan untuk masyarakat luas dengan standar keamanan dan telah melewati uji klinik yang ketat, aman dan efektif.
"Saya harapkan dengan kegiatan vaksin pada hari ini akan menimbulkan suatu yang positif bagi masyarakat Lamsel dan gebyar vaksin di GOR way handak pada hari ini akan melayani vaksin setiap hari. Gebyar juga dilakukan setaip kecamatan di Lampung Selatan", tutup Nanang Ermanto
Lampung Selatan Segera Herd Immunity.
Ditempat yang sama, Duta Vaksin Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto, menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan sebagai duta vaksin Lampung Selatan.
Winarni Nanang Ermanto juga menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah Lampung Selatan dan semua pihak untuk bagaimana Lampung Selatan penyediaan vaksin yang maksimal dan juga memberikan vaksin kepada masyarakat agar Lampung Selatan cepat herd immunity.
"Disini saya selaku duta vaksin hanya bisa mengucapkan terimakasih kepada semua jajaran pemerintah daerah yang telah berusaha selama ini bagaimana masyarakat Lampung Selatan paham tentang vaksin dan mau di vaksin, penyediaan vaksin yang ada segera dilakukan", ujarnya
Sementara, dalam laporannya Kepala Dinas Kesehatan Joniyansyah, SKM, MM mengatakan, tujuan kegiatan yakni tercapainya vaksinasi untuk mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan dan meningkatkan cakupan imunisasi covid-19 pada seluruh sasaran vaksinasi hingga mencapai minimal 70%.
'Disamping itu,meningkatkan cakupan vaksinasi covid-19 pada usia lanjut 60 tahun keatas mencapai minimal 40%. Menurunkan kasus covid-19 secara signifikan sekaligus covid-19 dengan gejala baru." Terang dia.
Launching Gebyar Vaksinasi Covid-19 Menuju Herd Immunity Lampung Selatan tahun 2021, ini dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan dikabupaten Lampung Selatan.
"Sasaran vaksinasi Lampung Selatan selanjutnya, kelompok 12 tahun keatas sampai 59 tahun dan lansia 60 tahun keatas" tutup Joniyansyah.
Hadir pada kegiatan itu, Sekda Thamrin, S.Sos, MM, Ketua DWP Yanie Thamrin, anggota forkopimda, Para Asisten Sekda, para kepala OPD terkait dan para camat beserta forkopimcam hadir melalu Virtual zoom meeting.(db-bngpsp-aap).
DBFMRadio.id : Kalianda - Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengatakan, sesuai instruksi Mendagri Nomor 48 tahun 2021, tanggal 18 Oktober 2021 seluruh vaksin harus selesai. 40% untuk lansia dan 50% untuk 12 tahun keatas.
"Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mengadakan gebyar vaksin menuju herd immunity, insyaallah dengan gebyar vaksin ini Lampung Selatan bisa berjalan dengan baik untuk masyarakat dengan antusias masyarakat yang luar biasa", ujarnya pada Gebyar Vaksinasi Covid-19 Lampung Selatan Menuju Herd Immunity, di GOR Way Handak Kalianda Lampung Selatan, Senin (11/10/2021).
Dengan adanya gebyar vaksin menandakan kebermasaan pemerintah daerah dengan masyarakat menuju kondisi ekonomi Lampung Selatan yang stabil.
Nanang Ermanto juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat (kepala desa, para camat dan beserta jajaran) mengajak masyarakatnya untuk vaksinasi.
"Saat ini kita berada di zona orange dan PPKM Level 2. Kalau tanggal 18 Oktober 2021 tidak terlaksana Lampung Selatan akan kembali naik level 3 yang akan menimbulkan suatu pekerjaan yang luar biasa", kata Nanang Ermanto.
Pemerintah juga menjamin vaksin yang digunakan untuk masyarakat luas dengan standar keamanan dan telah melewati uji klinik yang ketat, aman dan efektif.
"Saya harapkan dengan kegiatan vaksin pada hari ini akan menimbulkan suatu yang positif bagi masyarakat Lamsel dan gebyar vaksin di GOR way handak pada hari ini akan melayani vaksin setiap hari. Gebyar juga dilakukan setaip kecamatan di Lampung Selatan", tutup Nanang Ermanto
Lampung Selatan Segera Herd Immunity.
Ditempat yang sama, Duta Vaksin Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto, menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan sebagai duta vaksin Lampung Selatan.
Winarni Nanang Ermanto juga menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah Lampung Selatan dan semua pihak untuk bagaimana Lampung Selatan penyediaan vaksin yang maksimal dan juga memberikan vaksin kepada masyarakat agar Lampung Selatan cepat herd immunity.
"Disini saya selaku duta vaksin hanya bisa mengucapkan terimakasih kepada semua jajaran pemerintah daerah yang telah berusaha selama ini bagaimana masyarakat Lampung Selatan paham tentang vaksin dan mau di vaksin, penyediaan vaksin yang ada segera dilakukan", ujarnya
Sementara, dalam laporannya Kepala Dinas Kesehatan Joniyansyah, SKM, MM mengatakan, tujuan kegiatan yakni tercapainya vaksinasi untuk mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan dan meningkatkan cakupan imunisasi covid-19 pada seluruh sasaran vaksinasi hingga mencapai minimal 70%.
'Disamping itu,meningkatkan cakupan vaksinasi covid-19 pada usia lanjut 60 tahun keatas mencapai minimal 40%. Menurunkan kasus covid-19 secara signifikan sekaligus covid-19 dengan gejala baru." Terang dia.
Launching Gebyar Vaksinasi Covid-19 Menuju Herd Immunity Lampung Selatan tahun 2021, ini dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan dikabupaten Lampung Selatan.
"Sasaran vaksinasi Lampung Selatan selanjutnya, kelompok 12 tahun keatas sampai 59 tahun dan lansia 60 tahun keatas" tutup Joniyansyah.
Hadir pada kegiatan itu, Sekda Thamrin, S.Sos, MM, Ketua DWP Yanie Thamrin, anggota forkopimda, Para Asisten Sekda, para kepala OPD terkait dan para camat beserta forkopimcam hadir melalu Virtual zoom meeting.(db-bngpsp-aap).
13:23:22 DBFMRadio.id - Way Urang - Ikatan Bidan Indonesia -IBI- Ranting Way Urang Lampung Selatan menggelar Bakti Sosial di Dusun Lakar Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Senin (21/6/2021).
Bakti Sosial dalam rangka memperingati HUT IBI ke-70 dan HARGANAS Tahun 2021 ini, menurut Ketua IBI Ranting Way Urang Nyimas Evi Safitri Maya Sari, S.Tr.Keb. pihaknya memberikan pelayanan terkait Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), seperti Imunisasi, Sistim Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDTK) dan layanan KB.
"Kami memberikan Pelayanan KIA, Imunisasi, SDTK, Pelayanan KB IUD dan Implant kepada warga masyarakat didusun Lakar ini" terang Bidan Evi Safitri, didampingi Sekretaris IBI ranting Way Urang Juni Ekawati, S.Tr.Keb beserta para anggota.
Sedangkan tujuan diselenggarakannya bakti sosial ini, kata Evi, Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan mendasari peningkatan kualitas dan kuantitas hidup seseorang dalam bermasyarakat.
" Untuk meningkatkan kualitas hidup para Ibu, kami memberikan pelayanan kepada Ibu Hamil, Bayi Balita, Ibu Menyusui dan Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak. Bagi Bayi Balita kebutuhan akan Imunitas menjadi sangat penting untuk mendapat kekebalan tubuh dan terhindar dari penyakit, dan Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak." terangnya lagi, sembari menjelaskan, Dalam agenda HUT IBI baik Pusat, Cabang maupun Ranting, memiliki agenda rutin tahunan yang dilaksanakan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun IBI.
Dari keterangan tertulis yang diperoleh dbfmradio.id menyebut, antusias warga masyarakat yang memiliki Bayi Balita serta Ibu Menyusui dan Ibu Hamil cukup besar, namun, IBI membatasi jumlah peserta sesuai Protokol Kesehatan, hanya difokuskan kepada Bayi, Balita yang membutuhkan Vaksinasi 5 Dasar Lengkap.
"Kami tetap menerapkan protokol Kesehatan, makanya peserta kami batasi, hanya Bayi dan Balita untuk di vaksin 5 Dasar Lengkap" tutup Bidan Evi Safitri.(db-aap).
13:23:22 DBFMRadio.id - Way Urang - Ikatan Bidan Indonesia -IBI- Ranting Way Urang Lampung Selatan menggelar Bakti Sosial di Dusun Lakar Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Senin (21/6/2021).
Bakti Sosial dalam rangka memperingati HUT IBI ke-70 dan HARGANAS Tahun 2021 ini, menurut Ketua IBI Ranting Way Urang Nyimas Evi Safitri Maya Sari, S.Tr.Keb. pihaknya memberikan pelayanan terkait Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), seperti Imunisasi, Sistim Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDTK) dan layanan KB.
"Kami memberikan Pelayanan KIA, Imunisasi, SDTK, Pelayanan KB IUD dan Implant kepada warga masyarakat didusun Lakar ini" terang Bidan Evi Safitri, didampingi Sekretaris IBI ranting Way Urang Juni Ekawati, S.Tr.Keb beserta para anggota.
Sedangkan tujuan diselenggarakannya bakti sosial ini, kata Evi, Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan mendasari peningkatan kualitas dan kuantitas hidup seseorang dalam bermasyarakat.
" Untuk meningkatkan kualitas hidup para Ibu, kami memberikan pelayanan kepada Ibu Hamil, Bayi Balita, Ibu Menyusui dan Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak. Bagi Bayi Balita kebutuhan akan Imunitas menjadi sangat penting untuk mendapat kekebalan tubuh dan terhindar dari penyakit, dan Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak." terangnya lagi, sembari menjelaskan, Dalam agenda HUT IBI baik Pusat, Cabang maupun Ranting, memiliki agenda rutin tahunan yang dilaksanakan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun IBI.
Dari keterangan tertulis yang diperoleh dbfmradio.id menyebut, antusias warga masyarakat yang memiliki Bayi Balita serta Ibu Menyusui dan Ibu Hamil cukup besar, namun, IBI membatasi jumlah peserta sesuai Protokol Kesehatan, hanya difokuskan kepada Bayi, Balita yang membutuhkan Vaksinasi 5 Dasar Lengkap.
"Kami tetap menerapkan protokol Kesehatan, makanya peserta kami batasi, hanya Bayi dan Balita untuk di vaksin 5 Dasar Lengkap" tutup Bidan Evi Safitri.(db-aap).
16:19:49 DBFMRadio.id : Kalianda - ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto, menjenguk Abhan Sultanul Alam (2,4) yang mengidap thalassemia mayor dan leukimia di Desa Kedaton Simpur, Kecamatan Kalianda, Jum'at (18/6/2021).
Pada kesempatan itu, Winarni memberikan semangat serta dukungan kepada keluarga Abhan, terutama kepada Desi (24) ibu kandung dari anak berusia 2,4 Tahun itu.
"Nanti kalo ada apa-apa ngomong ya, kami akan sering-sering kesini. Jangan putus asa, vonis dokter itu belum tentu terjadi, dokter juga manusia sama seperti kita. Semua yang ada dunia ini, semesta ini, Allah yang berkuasa," ujar Winarni memberi semangat kepada ibu dari tiga anak itu.
Dalam kunjungan singkat itu, winarni mendoakan Abhan agar terus semangat dan kuat. Dengan demikian, diharapkan Abhan mampu menjalani menjalani berbagai proses pengobatan sehingga keadaannya lekas pulih.
"Sehat ya Abhan, kami berdoa semoga Abhan segera diangkat penyakitnya, sehat, nanti besar bisa jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, sholeh dan berbakti kepada kedua orang tua," ujarnya lebih lanjut.
Sementara, Ibu Kandung Abhan, Desi, mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan beserta jajaran yang telah perduli dan mendukung kesembuhan anaknya.
"Alhamdulillah seneng banget, terimakasih sudah diberi support, bisa mengeluarkan keluh kesah, ternyata masih banyak yang sayang, seneng dan bersyukur banget dapet kunjungan, dapet perhatian lebihlah dari pemerintah," ungkapnya.
Desi mengatakan, sebelumnya Abhan telah divonis mengidap stunting. Hal itu terungkap pada saat Abhan di periksa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan, saat masih berusia 10 Bulan.
Pada saat itu kondisi tubuh Abhan sudah kurus dengan perut sedikit buncit yang disebabkan adanya pembengkakan limpah. Disisi lain, terdapat pula kelebihan sel darah putih (leukosit) yang berakibat menekan produksi keping darah (trombosit) dan sel darah merah (eritrosit).
"Emang sebenernya udah sakit-sakitan dirumah itu, umur sepuluh bulanan. Jadi kita gak pernah bawa ke medis, bawa ke orang pinter. Begitu kondisinya bener-bener drop banget barulah dibawa RS Bob Bazar, Banyak yang bilang katanya stunting," ujar desi menjelaskan kronologis anaknya.
Setelah menjalani berbagai proses pemeriksaan lainnya, lanjut Desi, Abhan kembali divonis mengidap TB Paru, sehingga harus menjalani pengobatan selama 6 Bulan. Kemudian Abhan juga harus menjalani transfusi darah sebanyak 6 hingga 7 Tahun selama setahun, hingga akhirnya divonis mengidap talasemia mayor pada beberapa bulan yang lalu.
"Sudah dirujuk ke imanuel bu, saya gak tega bu anak sekecil ini harus suntik sana suntik sini sampe harus diambil darahnya, saya sampe nangis. Seminggu sekali harus diambilin darahnya di lab bu, sampe gak keluar (darah) dan dicari lagi," jelas desi serasa mengeluarkan keluh kesahnya kepada Ketua TP PKK Lampung Selatan.
Ditempat yang sama, Direktur Utama Bob Bazar Lampung Selatan, dr. Media Apriliana, mengatakan agar pihak keluarga tidak segan-segan berkonsultasi kepada pihak Rumah Sakit bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti dalam proses pengobatan.
"Kalo bingung, ada yang mau ditanyakan, gak papa dateng aja kerumah sakit. Nanti dikasih tau jalurnya, proses pengobatannya seperti apa," ungkapnya.
Kelainan Darah
Thalassemia merupakan kelainan darah yang disebabkan oleh faktor genetik sehingga mengakibatkan protein yang ada di dalam sel darah merah (hemoglobin) tidak berfungsi secara normal. Zat besi yang diperoleh tubuh dari makanan seharusnya digunakan oleh sumsum tulang untuk menghasilkan hemoglobin. Fungsi hemoglobin dalam sel darah merah sendiri sangat penting, yaitu mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.
Pengidap thalasemia memiliki sedikit kadar hemoglobin yang berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, tingkat oksigen dalam tubuh pengidap pun ikut rendah.
Bebeberapa gejala yang dapat dialami jika tubuh kekurangan oksigen, mudah mengantuk, letih, pingsan, sulit bernapas. (db/ptm-aap).
16:19:49 DBFMRadio.id : Kalianda - ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto, menjenguk Abhan Sultanul Alam (2,4) yang mengidap thalassemia mayor dan leukimia di Desa Kedaton Simpur, Kecamatan Kalianda, Jum'at (18/6/2021).
Pada kesempatan itu, Winarni memberikan semangat serta dukungan kepada keluarga Abhan, terutama kepada Desi (24) ibu kandung dari anak berusia 2,4 Tahun itu.
"Nanti kalo ada apa-apa ngomong ya, kami akan sering-sering kesini. Jangan putus asa, vonis dokter itu belum tentu terjadi, dokter juga manusia sama seperti kita. Semua yang ada dunia ini, semesta ini, Allah yang berkuasa," ujar Winarni memberi semangat kepada ibu dari tiga anak itu.
Dalam kunjungan singkat itu, winarni mendoakan Abhan agar terus semangat dan kuat. Dengan demikian, diharapkan Abhan mampu menjalani menjalani berbagai proses pengobatan sehingga keadaannya lekas pulih.
"Sehat ya Abhan, kami berdoa semoga Abhan segera diangkat penyakitnya, sehat, nanti besar bisa jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, sholeh dan berbakti kepada kedua orang tua," ujarnya lebih lanjut.
Sementara, Ibu Kandung Abhan, Desi, mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan beserta jajaran yang telah perduli dan mendukung kesembuhan anaknya.
"Alhamdulillah seneng banget, terimakasih sudah diberi support, bisa mengeluarkan keluh kesah, ternyata masih banyak yang sayang, seneng dan bersyukur banget dapet kunjungan, dapet perhatian lebihlah dari pemerintah," ungkapnya.
Desi mengatakan, sebelumnya Abhan telah divonis mengidap stunting. Hal itu terungkap pada saat Abhan di periksa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan, saat masih berusia 10 Bulan.
Pada saat itu kondisi tubuh Abhan sudah kurus dengan perut sedikit buncit yang disebabkan adanya pembengkakan limpah. Disisi lain, terdapat pula kelebihan sel darah putih (leukosit) yang berakibat menekan produksi keping darah (trombosit) dan sel darah merah (eritrosit).
"Emang sebenernya udah sakit-sakitan dirumah itu, umur sepuluh bulanan. Jadi kita gak pernah bawa ke medis, bawa ke orang pinter. Begitu kondisinya bener-bener drop banget barulah dibawa RS Bob Bazar, Banyak yang bilang katanya stunting," ujar desi menjelaskan kronologis anaknya.
Setelah menjalani berbagai proses pemeriksaan lainnya, lanjut Desi, Abhan kembali divonis mengidap TB Paru, sehingga harus menjalani pengobatan selama 6 Bulan. Kemudian Abhan juga harus menjalani transfusi darah sebanyak 6 hingga 7 Tahun selama setahun, hingga akhirnya divonis mengidap talasemia mayor pada beberapa bulan yang lalu.
"Sudah dirujuk ke imanuel bu, saya gak tega bu anak sekecil ini harus suntik sana suntik sini sampe harus diambil darahnya, saya sampe nangis. Seminggu sekali harus diambilin darahnya di lab bu, sampe gak keluar (darah) dan dicari lagi," jelas desi serasa mengeluarkan keluh kesahnya kepada Ketua TP PKK Lampung Selatan.
Ditempat yang sama, Direktur Utama Bob Bazar Lampung Selatan, dr. Media Apriliana, mengatakan agar pihak keluarga tidak segan-segan berkonsultasi kepada pihak Rumah Sakit bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti dalam proses pengobatan.
"Kalo bingung, ada yang mau ditanyakan, gak papa dateng aja kerumah sakit. Nanti dikasih tau jalurnya, proses pengobatannya seperti apa," ungkapnya.
Kelainan Darah
Thalassemia merupakan kelainan darah yang disebabkan oleh faktor genetik sehingga mengakibatkan protein yang ada di dalam sel darah merah (hemoglobin) tidak berfungsi secara normal. Zat besi yang diperoleh tubuh dari makanan seharusnya digunakan oleh sumsum tulang untuk menghasilkan hemoglobin. Fungsi hemoglobin dalam sel darah merah sendiri sangat penting, yaitu mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.
Pengidap thalasemia memiliki sedikit kadar hemoglobin yang berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, tingkat oksigen dalam tubuh pengidap pun ikut rendah.
Bebeberapa gejala yang dapat dialami jika tubuh kekurangan oksigen, mudah mengantuk, letih, pingsan, sulit bernapas. (db/ptm-aap).
21:37:57 DBFMRadio.id : Jakarta - Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) meluncurkan penelitian mengenai “Densitas dan Aksesibilitas Rokok Batangan Anak-Anak Usia Sekolah di DKI Jakarta: Gambaran dan Kebijakan Pengendalian”.
Studi ini menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta, termasuk anak usia sekolah, masih sangat mudah dalam mengakses rokok batangan karena masih padatnya warung rokok eceran, bahkan di dekat area sekolah. Harga rokok batangan yang murah juga membuat rokok semakin terjangkau.
Kebijakan berupa pelarangan penjualan rokok batangan melalui revisi regulasi Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan serta menaikkan harga rokok dibutuhkan untuk menekan tingkat keterjangkauan rokok, terutama pada anak-anak.
Ketua Peneliti, Risky Kusuma Hartono, Ph.D mengungkapkan, berdasarkan data International Health Metric Evaluation (IHME) tahun 2017, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kematian yang tinggi akibat paparan rokok, termasuk penyakit jantung dan berbagai jenis kanker.
"Data klaim BPJS Kesehatan juga menyebutkan bahwa penyakit akibat rokok seperti penyakit jantung menempati urutan pertama dengan biaya sebesar Rp. 10,6 triliun dan kanker sebesar Rp. 3,4 triliun pada 2018." terang Risky Kusuma Hartono, Rabu (16/6/2021).
Menurut dia, belum ada regulasi khusus yang mengatur pembatasan penjualan rokok secara eceran per batang di Indonesia berakibat pada terhambatnya efektivitas pengendalian konsumsi rokok. Harga rokok juga termasuk dalam kategori murah yaitu Rp 1.000-4.000 per batang.
"Oleh karena itu, studi ini memberikan bukti kepadatan warung rokok eceran dan melakukan survei untuk melakukan assessment terhadap aksesibilitas penjualan rokok batangan di DKI Jakarta." tuturnya menjelaskan.
Dipilihnya DKI Jakarta, menurut Rizky, karena merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup padat yang memungkin untuk menemukan warung rokok eceran menggunakan google maps.
"Pencarian lokasi warung rokok eceran dilanjutkan menggunakan google street view. Studi ini juga mencatat lokasi sekolah di DKI Jakarta. " ujarnya.
Risky Kusuma Hartono menjelaskan, data sekolah diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.
"Survei juga menanyakan potensial kebijakan restriksi penjualan rokok eceran secara kuasi eksperimen. Pemilihan sampel dilakukan dengan sistematik random sampling dengan jumlah sampel minimal adalah 62 penjual warung rokok eceran." kata Rizky.
Di Jakarta 61.2% Warung Rokok Dekat Sekolah.
Berdasarkan hasil penelusuran kepadatan warung rokok eceran di DKI Jakarta, lanjut dia, menunjukkan 8.371 warung rokok eceran di DKI Jakarta dengan warung rokok terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur (3.085 warung rokok) dan Jakarta Barat (2.139 warung rokok).
Apabila dibandingkan dengan luas wilayah per km2, secara rata-rata terdapat ± 15 warung rokok eceran setiap 1 km2 di DKI Jakarta. Sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, didapati bahwa ± 1 warung rokok eceran setiap 1.000 penduduk di DKI Jakarta.
Sedangkan berdasarkan lokasi sekolah (SD, SMP, SMA/SMK), terdapat ± 8 warung rokok eceran di setiap area sekitar sekolah di DKI Jakarta. Sebanyak 61,2% warung rokok berlokasi ≤100 meter dari area sekolah.
Dari sisi promosi oleh penjual, sebagian besar warung memiliki media promosi rokok berupa banner atau spanduk sebanyak 80,7%. Terdapat 11,3% warung pernah melakukan promosi rokok eceran berupa gratis produk lain. Selain itu, terdapat 58,1% warung memperbolehkan konsumen untuk membeli rokok eceran secara berhutang.
Hasil studi juga menunjukkan bahwa rokok menempati produk penjualan tertinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya seperti sembako maupun jajanan. Merek rokok batangan terlaris merupakan merk yang top tier (merek rokok yang cukup terkenal). Dari sisi harga, rerata penjualan rokok secara batangan termasuk dalam kategori murah, yaitu ± Rp1.500,00 per batang.
Dalam rangka mengendalikan kemudahan dan keterjangkauan pembelian rokok kepada anak, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan, di antaranya Warung rokok eceran yang masih sangat padat dan dapat dengan mudah diakses oleh penduduk DKI Jakarta termasuk anak-anak.
Maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu mendukung opsi pelarangan penjualan rokok secara batangan pada revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Para penanggap dari beberapa kementerian merespons hasil penelitian PKJS-UI
“Untuk target penurunan prevalensi perokok, yang paling penting adalah upaya untuk pembatasan sampai pada pelarangan. Bagaimana upaya kegiatan-kegiatan dalam menurunkan target itu, salah satunya dengan edukasi”, ujar Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan RI Ojak Simon Manurung.
Sementara Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr. Endang Sri Wahyuningsih, menyampaikan harapannya dari hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan dasar untuk menyusun regulasi tentang upaya pengendalian tembakau di Provinsi DKI Jakarta.
"Kami berharap hasil penelitian ini dijadikan rekomendasi untuk menyusun Regulasi pengendalian tembakau di DKI" harap dia.(db-aap).
21:37:57 DBFMRadio.id : Jakarta - Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) meluncurkan penelitian mengenai “Densitas dan Aksesibilitas Rokok Batangan Anak-Anak Usia Sekolah di DKI Jakarta: Gambaran dan Kebijakan Pengendalian”.
Studi ini menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta, termasuk anak usia sekolah, masih sangat mudah dalam mengakses rokok batangan karena masih padatnya warung rokok eceran, bahkan di dekat area sekolah. Harga rokok batangan yang murah juga membuat rokok semakin terjangkau.
Kebijakan berupa pelarangan penjualan rokok batangan melalui revisi regulasi Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan serta menaikkan harga rokok dibutuhkan untuk menekan tingkat keterjangkauan rokok, terutama pada anak-anak.
Ketua Peneliti, Risky Kusuma Hartono, Ph.D mengungkapkan, berdasarkan data International Health Metric Evaluation (IHME) tahun 2017, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kematian yang tinggi akibat paparan rokok, termasuk penyakit jantung dan berbagai jenis kanker.
"Data klaim BPJS Kesehatan juga menyebutkan bahwa penyakit akibat rokok seperti penyakit jantung menempati urutan pertama dengan biaya sebesar Rp. 10,6 triliun dan kanker sebesar Rp. 3,4 triliun pada 2018." terang Risky Kusuma Hartono, Rabu (16/6/2021).
Menurut dia, belum ada regulasi khusus yang mengatur pembatasan penjualan rokok secara eceran per batang di Indonesia berakibat pada terhambatnya efektivitas pengendalian konsumsi rokok. Harga rokok juga termasuk dalam kategori murah yaitu Rp 1.000-4.000 per batang.
"Oleh karena itu, studi ini memberikan bukti kepadatan warung rokok eceran dan melakukan survei untuk melakukan assessment terhadap aksesibilitas penjualan rokok batangan di DKI Jakarta." tuturnya menjelaskan.
Dipilihnya DKI Jakarta, menurut Rizky, karena merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup padat yang memungkin untuk menemukan warung rokok eceran menggunakan google maps.
"Pencarian lokasi warung rokok eceran dilanjutkan menggunakan google street view. Studi ini juga mencatat lokasi sekolah di DKI Jakarta. " ujarnya.
Risky Kusuma Hartono menjelaskan, data sekolah diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.
"Survei juga menanyakan potensial kebijakan restriksi penjualan rokok eceran secara kuasi eksperimen. Pemilihan sampel dilakukan dengan sistematik random sampling dengan jumlah sampel minimal adalah 62 penjual warung rokok eceran." kata Rizky.
Di Jakarta 61.2% Warung Rokok Dekat Sekolah.
Berdasarkan hasil penelusuran kepadatan warung rokok eceran di DKI Jakarta, lanjut dia, menunjukkan 8.371 warung rokok eceran di DKI Jakarta dengan warung rokok terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur (3.085 warung rokok) dan Jakarta Barat (2.139 warung rokok).
Apabila dibandingkan dengan luas wilayah per km2, secara rata-rata terdapat ± 15 warung rokok eceran setiap 1 km2 di DKI Jakarta. Sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, didapati bahwa ± 1 warung rokok eceran setiap 1.000 penduduk di DKI Jakarta.
Sedangkan berdasarkan lokasi sekolah (SD, SMP, SMA/SMK), terdapat ± 8 warung rokok eceran di setiap area sekitar sekolah di DKI Jakarta. Sebanyak 61,2% warung rokok berlokasi ≤100 meter dari area sekolah.
Dari sisi promosi oleh penjual, sebagian besar warung memiliki media promosi rokok berupa banner atau spanduk sebanyak 80,7%. Terdapat 11,3% warung pernah melakukan promosi rokok eceran berupa gratis produk lain. Selain itu, terdapat 58,1% warung memperbolehkan konsumen untuk membeli rokok eceran secara berhutang.
Hasil studi juga menunjukkan bahwa rokok menempati produk penjualan tertinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya seperti sembako maupun jajanan. Merek rokok batangan terlaris merupakan merk yang top tier (merek rokok yang cukup terkenal). Dari sisi harga, rerata penjualan rokok secara batangan termasuk dalam kategori murah, yaitu ± Rp1.500,00 per batang.
Dalam rangka mengendalikan kemudahan dan keterjangkauan pembelian rokok kepada anak, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan, di antaranya Warung rokok eceran yang masih sangat padat dan dapat dengan mudah diakses oleh penduduk DKI Jakarta termasuk anak-anak.
Maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu mendukung opsi pelarangan penjualan rokok secara batangan pada revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Para penanggap dari beberapa kementerian merespons hasil penelitian PKJS-UI
“Untuk target penurunan prevalensi perokok, yang paling penting adalah upaya untuk pembatasan sampai pada pelarangan. Bagaimana upaya kegiatan-kegiatan dalam menurunkan target itu, salah satunya dengan edukasi”, ujar Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan RI Ojak Simon Manurung.
Sementara Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr. Endang Sri Wahyuningsih, menyampaikan harapannya dari hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan dasar untuk menyusun regulasi tentang upaya pengendalian tembakau di Provinsi DKI Jakarta.
"Kami berharap hasil penelitian ini dijadikan rekomendasi untuk menyusun Regulasi pengendalian tembakau di DKI" harap dia.(db-aap).
17:38:42 DBFMRadio.id : Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memberikan fasilitas kepada Tim Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan berupa kantor sekretariat, kantor yang diberikan tidak hanya untuk tim seasembada gizi melainkan untuk forum Kabupaten/kota sehat.
Tim swasembada gizi akan memberikan pembinaan keseluruh pelosok daerah khusunya Lampung Selatan, bertujuan untuk menciptakan suasana dan pemahaman kepada masyarakat untuk lingkungan sehat, pola hidup bersih sehat, tatanan-tatanan hidup sehat.
"Sebagai Duta Swasembada Gizi saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena ketika kita punya wadah, baik forum Kabupaten/kota sehat dan tim swasembada gizi bisa berkoordinasi dengan baik", ujar Ketua TP PKK Hj. Winarni Nanang Ermanto saat mengunjungi kantor sekretariat Tim swasembada gizi sekaligus mengikuti webinar secara virtual, di Kalianda, Senin (24/05/2021).
Dalam program swasembada gizi, lanjut Winarni, akan memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya mengkonsumsi gizi baik sehat dan seimbang.
"Program swasembada gizi juga bukan hanya memahami tentang bagaimana mengkonsumsi gizi baik sehat dan seimbang, tetapi bagaimana mendapatkan sumber dari gizi yang baik secara mandiri dan berkelanjutan". Katanya.
Sementara, Tim juga akan mengedukasi untuk mengkonsumsi gizi baik sehat dan seimbang juga memberikan motivasi, monitoring kepada masyarakat, memberikan bantuan kepada keluarga yang tidak mampu agar mendapatkan sumber gizi secara mandiri dan berkelanjutan.
Adanya program swasembada gizi ini, akan sangat berguna tentang pemahaman konsumsi gizi baik dan seimbang serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar mendapatkan ilmu-ilmu untuk meningkatkan ekonomi supaya mendapatkan sumber gizi.
"Ketika masyarakat sejahtera dan ekonomi meningkat maka dipastikan tidak akan ada lagi anak yang lahir Stunting", tutup Winarni saat diwawancara dbfmradio.id (db-bgpsp-aap).
17:38:42 DBFMRadio.id : Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memberikan fasilitas kepada Tim Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan berupa kantor sekretariat, kantor yang diberikan tidak hanya untuk tim seasembada gizi melainkan untuk forum Kabupaten/kota sehat.
Tim swasembada gizi akan memberikan pembinaan keseluruh pelosok daerah khusunya Lampung Selatan, bertujuan untuk menciptakan suasana dan pemahaman kepada masyarakat untuk lingkungan sehat, pola hidup bersih sehat, tatanan-tatanan hidup sehat.
"Sebagai Duta Swasembada Gizi saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena ketika kita punya wadah, baik forum Kabupaten/kota sehat dan tim swasembada gizi bisa berkoordinasi dengan baik", ujar Ketua TP PKK Hj. Winarni Nanang Ermanto saat mengunjungi kantor sekretariat Tim swasembada gizi sekaligus mengikuti webinar secara virtual, di Kalianda, Senin (24/05/2021).
Dalam program swasembada gizi, lanjut Winarni, akan memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya mengkonsumsi gizi baik sehat dan seimbang.
"Program swasembada gizi juga bukan hanya memahami tentang bagaimana mengkonsumsi gizi baik sehat dan seimbang, tetapi bagaimana mendapatkan sumber dari gizi yang baik secara mandiri dan berkelanjutan". Katanya.
Sementara, Tim juga akan mengedukasi untuk mengkonsumsi gizi baik sehat dan seimbang juga memberikan motivasi, monitoring kepada masyarakat, memberikan bantuan kepada keluarga yang tidak mampu agar mendapatkan sumber gizi secara mandiri dan berkelanjutan.
Adanya program swasembada gizi ini, akan sangat berguna tentang pemahaman konsumsi gizi baik dan seimbang serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar mendapatkan ilmu-ilmu untuk meningkatkan ekonomi supaya mendapatkan sumber gizi.
"Ketika masyarakat sejahtera dan ekonomi meningkat maka dipastikan tidak akan ada lagi anak yang lahir Stunting", tutup Winarni saat diwawancara dbfmradio.id (db-bgpsp-aap).
22:42:41DBFMRadio.id : Kalianda - Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bandarlampung melakukan advokasi program nasional keamanan pangan desa, pasar pangan aman dari bahan berbahaya dan pengawalan pangan jajanan anak usia sekolah.
Kegiatan ini ini dilakukan BPOM bertujuan untuk mengubah komunitas desa, komunitas pasar dan komunitas sekolah agar dapat berdaya, berantisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitas masing-masing.
Kepala Balai Besar BPOM Bandarlampung Susan Gracia Arpan, mengatakan BPOM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
"Tugas dari BPOM sendiri adalah melaksanakan kebijakan meliputi pengawasan obat, bahan obat , narkotika, obat tradisional suplemen kesehatan , kosmetik dan makanan olahan." terang Susan Gracia Arpan, di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (16/03/2021).
Susan juga menjelaskan sesuai dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat maka badan POM melakukan upaya penjaminan, keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.
Untuk itulah, BPOM perlu dukungan serta komitmen pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan desa, pasar dan sekolah yang telah di intervensi dan mereplikasi program di kabupaten/kota.
"Tahun ini kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu lokus program kami, dengan rincian satu pasar intervensi untuk menjadi pasar pangan aman dari bahan berbahaya" ungkapnya.
Tidak hanya pasar, BPOM juga telah memilih beberapa desa yang ada di Lampung Selatan yang akan di intervensi untuk program keamanan pangan desa. Diantaranya desa Kalisari, desa kekiling, desa sumber sari serta desa cinta mulya.
Setelah desa dan pasar, sasaran badan pom selanjutnya adalah memilih 50 sekolah yang ada di Lampung Selatan yang akan menerima sosialisasi keamanan pangan jajanan pangan usia sekolah.
"Nanti akan di pilih 12 sekolah yang akan di intervensi lebih lanjut dalam kegiatan jajan pangan anak sekolah ini" tuturnya.
Susan menambahkan, untuk ketiga program nasional ini provinsi Lampung sudah meraih juara nasional yaitu pada program pengawalan jajanan anak usia sekolah se-Indonesia.
"Kami juga telah mengajukan permohonan kepada bapak bupati untuk memperpanjang MOU antara Lampung Selatan dengan Balai Besar BPOM Lampung yang sudah berakhir pada tahun ini" ujar dia. (db-ldmhr).
22:42:41DBFMRadio.id : Kalianda - Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bandarlampung melakukan advokasi program nasional keamanan pangan desa, pasar pangan aman dari bahan berbahaya dan pengawalan pangan jajanan anak usia sekolah.
Kegiatan ini ini dilakukan BPOM bertujuan untuk mengubah komunitas desa, komunitas pasar dan komunitas sekolah agar dapat berdaya, berantisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitas masing-masing.
Kepala Balai Besar BPOM Bandarlampung Susan Gracia Arpan, mengatakan BPOM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
"Tugas dari BPOM sendiri adalah melaksanakan kebijakan meliputi pengawasan obat, bahan obat , narkotika, obat tradisional suplemen kesehatan , kosmetik dan makanan olahan." terang Susan Gracia Arpan, di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (16/03/2021).
Susan juga menjelaskan sesuai dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat maka badan POM melakukan upaya penjaminan, keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.
Untuk itulah, BPOM perlu dukungan serta komitmen pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan desa, pasar dan sekolah yang telah di intervensi dan mereplikasi program di kabupaten/kota.
"Tahun ini kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu lokus program kami, dengan rincian satu pasar intervensi untuk menjadi pasar pangan aman dari bahan berbahaya" ungkapnya.
Tidak hanya pasar, BPOM juga telah memilih beberapa desa yang ada di Lampung Selatan yang akan di intervensi untuk program keamanan pangan desa. Diantaranya desa Kalisari, desa kekiling, desa sumber sari serta desa cinta mulya.
Setelah desa dan pasar, sasaran badan pom selanjutnya adalah memilih 50 sekolah yang ada di Lampung Selatan yang akan menerima sosialisasi keamanan pangan jajanan pangan usia sekolah.
"Nanti akan di pilih 12 sekolah yang akan di intervensi lebih lanjut dalam kegiatan jajan pangan anak sekolah ini" tuturnya.
Susan menambahkan, untuk ketiga program nasional ini provinsi Lampung sudah meraih juara nasional yaitu pada program pengawalan jajanan anak usia sekolah se-Indonesia.
"Kami juga telah mengajukan permohonan kepada bapak bupati untuk memperpanjang MOU antara Lampung Selatan dengan Balai Besar BPOM Lampung yang sudah berakhir pada tahun ini" ujar dia. (db-ldmhr).
DBFMRadio.id : Jakarta - Untuk meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19, tahun ini pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam empat tahap melalui bank pemerintah, kemudian program sembako dari Januari - Desember 2021 nilainya Rp.200.000 per bulan, selanjutnya Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan selama 4 bulan Januari - April nilainya Rp.300.000/bulan/KK.
“Kalau yang untuk beli sembako ya beli sembako, jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Hati-hati nih yang bapak-bapak terutama. Jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini.” pesanan presiden Joko Widodo pada Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia tahun 2021, belum lama ini.
Pada peluncuran bantuan sosial tersebut, Menteri Sosial, Tri Rismaharini juga berpesan kepada penerima agar tidak menggunakan bantuan sosial tunai untuk membeli rokok.
Menanggapi pesan presiden, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) mendukung demi peningkatan kualitas manusia, jangan sampai justru dimanfaatkan untuk beli rokok sehingga mengancam balik peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Ketua PKJS-UI Aryana Satrya, M.M, Ph.D, dalam keterangan tertulis kepada dbfmradio.id mengatakan, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 melaporkan bahwa jumlah perokok aktif usia 15 tahun ke atas mencapai 33,8 persen dari populasi Indonesia.
"Selain itu, prevalensi perokok di kalangan remaja 10-18 tahun mengalami peningkatan dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018." katanya, Jum'at (8/1/2021).
Lebih lanjut, Aryana Satrya, mengatakan, data Susenas 2016 dan 2017 menunjukkan prevalensi merokok kelompok berpendapatan rendah meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan yang lebih tinggi.
"Perilaku merokok pada keluarga Indonesia yang tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan negeri kita." katanya lagi.
Secara konseptual, bantuan sosial (bansos) akan meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari dapat lebih tercukupi. Namun, peningkatan konsumsi tersebut tidak terkecuali untuk barang non-essensial seperti rokok.
Tambahan pendapatan dari bantuan sosial dapat digunakan untuk membiayai konsumsi rokok. Hal ini dibuktikan dengan studi PKJS-UI yang menunjukkan penerima bantuan sosial berkorelasi positif dengan perilaku merokok, dengan efek tertinggi terjadi pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
"PKH yang didistribusikan secara tunai meningkatkan pendapatan rumah tangga secara langsung sehingga rumah tangga dapat menggunakannya untuk membeli rokok." lanjut ke dia.
Pada bagian lain, Aryana Satrya, menjelaskan, Penerima bansos memiliki kecenderungan merokok lebih tinggi jika dibandingkan dengan bukan penerima bansos. Penerima PKH memiliki peluang 11 persen poin lebih tinggi untuk merokok dibandingkan bukan penerima PKH.
Pola ini konsisten untuk masing- masing kategori bantuan sosial, kelompok pendapatan, dan data Susenas 2016. Data panel Indonesian Family Life Survey (IFLS) menunjukkan bahwa penerima bansos memiliki peluang lebih besar menjadi perokok jika dibandingkan bukan penerima bansos.
"Sementara Penerima PKH memiliki pengeluaran rokok Rp3.660/kapita per minggu dan 3,5 batang/kapita per minggu lebih tinggi jika dibandingkan dengan bukan penerima PKH." rinci dia.(db-setneg-rell).
DBFMRadio.id : Jakarta - Untuk meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19, tahun ini pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam empat tahap melalui bank pemerintah, kemudian program sembako dari Januari - Desember 2021 nilainya Rp.200.000 per bulan, selanjutnya Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan selama 4 bulan Januari - April nilainya Rp.300.000/bulan/KK.
“Kalau yang untuk beli sembako ya beli sembako, jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Hati-hati nih yang bapak-bapak terutama. Jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini.” pesanan presiden Joko Widodo pada Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia tahun 2021, belum lama ini.
Pada peluncuran bantuan sosial tersebut, Menteri Sosial, Tri Rismaharini juga berpesan kepada penerima agar tidak menggunakan bantuan sosial tunai untuk membeli rokok.
Menanggapi pesan presiden, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) mendukung demi peningkatan kualitas manusia, jangan sampai justru dimanfaatkan untuk beli rokok sehingga mengancam balik peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Ketua PKJS-UI Aryana Satrya, M.M, Ph.D, dalam keterangan tertulis kepada dbfmradio.id mengatakan, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 melaporkan bahwa jumlah perokok aktif usia 15 tahun ke atas mencapai 33,8 persen dari populasi Indonesia.
"Selain itu, prevalensi perokok di kalangan remaja 10-18 tahun mengalami peningkatan dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018." katanya, Jum'at (8/1/2021).
Lebih lanjut, Aryana Satrya, mengatakan, data Susenas 2016 dan 2017 menunjukkan prevalensi merokok kelompok berpendapatan rendah meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan yang lebih tinggi.
"Perilaku merokok pada keluarga Indonesia yang tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan negeri kita." katanya lagi.
Secara konseptual, bantuan sosial (bansos) akan meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari dapat lebih tercukupi. Namun, peningkatan konsumsi tersebut tidak terkecuali untuk barang non-essensial seperti rokok.
Tambahan pendapatan dari bantuan sosial dapat digunakan untuk membiayai konsumsi rokok. Hal ini dibuktikan dengan studi PKJS-UI yang menunjukkan penerima bantuan sosial berkorelasi positif dengan perilaku merokok, dengan efek tertinggi terjadi pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
"PKH yang didistribusikan secara tunai meningkatkan pendapatan rumah tangga secara langsung sehingga rumah tangga dapat menggunakannya untuk membeli rokok." lanjut ke dia.
Pada bagian lain, Aryana Satrya, menjelaskan, Penerima bansos memiliki kecenderungan merokok lebih tinggi jika dibandingkan dengan bukan penerima bansos. Penerima PKH memiliki peluang 11 persen poin lebih tinggi untuk merokok dibandingkan bukan penerima PKH.
Pola ini konsisten untuk masing- masing kategori bantuan sosial, kelompok pendapatan, dan data Susenas 2016. Data panel Indonesian Family Life Survey (IFLS) menunjukkan bahwa penerima bansos memiliki peluang lebih besar menjadi perokok jika dibandingkan bukan penerima bansos.
"Sementara Penerima PKH memiliki pengeluaran rokok Rp3.660/kapita per minggu dan 3,5 batang/kapita per minggu lebih tinggi jika dibandingkan dengan bukan penerima PKH." rinci dia.(db-setneg-rell).
(DBFMRadio.id) : Kalianda - Kasus Positif Covid19 di Lampung Selatan Semakin meningkat, karena hampir setiap hari ada permintaan rujukan kasus Covid-19 dari berbagai puskesmas di seluruh kecamatan di Lampung Selatan. Sehingga, ruang Isolasi di rumah sakit rujukan tidak dapat menampung lagi.
Hal ini disampaikan Jubir Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan Kristi Endarwati pada rapat pembahasan tentang permohonan rekomendasi pembelajaran tatap muka dan antisipasi penyebaran covid-19 pada libur natal dan tahun baru 2020 di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (21/12/2020).
Kristi mengungkapkan total kasus sampai tanggal 20 Desember 2020 ada 318 pasien
" Ada 318 pasien, meninggal 14 pasien, suspek atau probable meninggal 57 pasien" ungkapnya.
Kristi Endarwati menambahkan peningkatan kasus dari bulan Oktober sampai Desember 2020 sangat tinggi, seperti contoh kasus di Minggu ke 49 dalam satu Minggu ada 22 kasus, Minggu ke 50 ada 30 kasus.
"Minggu ke 51 tertanggal 14 sampai 20 Desember 2020 dalam satu Minggu mencapai 56 kasus dan hampir semua kasus yang saat ini ada di dasari dengan gejala" ujarnya.
Kristi juga menjelaskan kapasitas tempat tidur ruang isolasi dirumah sakit bandar Lampung maupun di Lampung Selatan semuanya sudah penuh.
"Setiap harinya puskesmas minta tolong untuk dicarikan tempat tidur untuk ruang isolasi karena mereka mau merujuk" tegasnya.
Dan setiap hari juga ada laporan meninggal dari kasus Covid-19 baik dari Kasus terkonfirmasi ataupun Suspek.
Mengakhiri laporannya Kristi mengatakan positif rapid di Lampung Selatan ada 38%, yang seharusnya dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa harusnya pihak pemerintah melakukan test pcr setiap minggunya sebanyak 1000 test namun karena keterbatasan hal tersebut belum bisa di lakukan dan hal ini berarti Kasus covid-19 di Lampung Selatan belum terkendali secara maksimal.( db/lmhr-aap)
(DBFMRadio.id) : Kalianda - Kasus Positif Covid19 di Lampung Selatan Semakin meningkat, karena hampir setiap hari ada permintaan rujukan kasus Covid-19 dari berbagai puskesmas di seluruh kecamatan di Lampung Selatan. Sehingga, ruang Isolasi di rumah sakit rujukan tidak dapat menampung lagi.
Hal ini disampaikan Jubir Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan Kristi Endarwati pada rapat pembahasan tentang permohonan rekomendasi pembelajaran tatap muka dan antisipasi penyebaran covid-19 pada libur natal dan tahun baru 2020 di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (21/12/2020).
Kristi mengungkapkan total kasus sampai tanggal 20 Desember 2020 ada 318 pasien
" Ada 318 pasien, meninggal 14 pasien, suspek atau probable meninggal 57 pasien" ungkapnya.
Kristi Endarwati menambahkan peningkatan kasus dari bulan Oktober sampai Desember 2020 sangat tinggi, seperti contoh kasus di Minggu ke 49 dalam satu Minggu ada 22 kasus, Minggu ke 50 ada 30 kasus.
"Minggu ke 51 tertanggal 14 sampai 20 Desember 2020 dalam satu Minggu mencapai 56 kasus dan hampir semua kasus yang saat ini ada di dasari dengan gejala" ujarnya.
Kristi juga menjelaskan kapasitas tempat tidur ruang isolasi dirumah sakit bandar Lampung maupun di Lampung Selatan semuanya sudah penuh.
"Setiap harinya puskesmas minta tolong untuk dicarikan tempat tidur untuk ruang isolasi karena mereka mau merujuk" tegasnya.
Dan setiap hari juga ada laporan meninggal dari kasus Covid-19 baik dari Kasus terkonfirmasi ataupun Suspek.
Mengakhiri laporannya Kristi mengatakan positif rapid di Lampung Selatan ada 38%, yang seharusnya dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa harusnya pihak pemerintah melakukan test pcr setiap minggunya sebanyak 1000 test namun karena keterbatasan hal tersebut belum bisa di lakukan dan hal ini berarti Kasus covid-19 di Lampung Selatan belum terkendali secara maksimal.( db/lmhr-aap)
DBFMRadio : Kalianda - Pemakaman jenazah Covid-19 kerap menimbulkan perdebatan, pasalnya banyak masyarakat yang sering mempertanyakan mengenai prosedur pemakaman korban.
Mulai dari pemandian jenazah, pengkafanan, bahkan mengenai ketentuan pemakaman sesuai syariat agama masing-masing jenazah Covid-19.
Kepala Instalasi Forensik dan Pulasara Jenazah RSUD Bob Bazar, dr. C. Andriyani, Sp. Fm. M.H. Kes, pada Dialog publik DBFM Radio, Kamis (10/12/2020), mengatakan pemakaman jenazah Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan virus korona, sesuai dengan ketentuan pemerintah.
"Yang pasti sih, pemakaman sesuai dengan protokol Covid-19 dan sesuai dengan aturan agama masing-masing, yang perlu digaris bawahi adalah kami tidak sendiri dan mengajak salah satu anggota keluarga dengan APD level tiga," ungkapnya.
Setelah jenazah dimakamkan, petugas Covid-19 RSUD Bob Bazar juga akan melakukan tes swab kepada salah satu anggota keluarga korban, sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap keluarga tersebut.
"Keluarganya pun akan kami tes swab, salah satu anggota keluarga akan kami ambil, dalam arti disini kami tetap memikirkan agar tidak ada omongan mengcovidkan," ujarnya.
Selain itu, Pemerintah kabupaten Lampung Selatan juga menyiapkan pemakaman khusus bagi jenazah Covid-19, yang mendapatkan penolakan dari masyarakat tempat tinggal semula.
Pada dialog publik yang diselenggarakan di studio DBFM, Andriyani juga menjelaskan, pemakaman tersebut juga dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang telah melalui tahapan pelatihan oleh tim kesehatan.
"Kami (Tim RSUD Bob Bazar ; red) meminta bantuan dari Tim Satpol PP, untuk kami latih secara penanganan untuk ke pemakaman, sudah berjalan dan mereka juga memberikan masukan dan berita kepada kami, mereka bahkan sudah mengambil jenazah tersebut dari Lampung tengah untuk dimakamkan di Lampung Selatan, tapi warga Lampung Selatan," jelasnya. (db/ptm-aap).
DBFMRadio : Kalianda - Pemakaman jenazah Covid-19 kerap menimbulkan perdebatan, pasalnya banyak masyarakat yang sering mempertanyakan mengenai prosedur pemakaman korban.
Mulai dari pemandian jenazah, pengkafanan, bahkan mengenai ketentuan pemakaman sesuai syariat agama masing-masing jenazah Covid-19.
Kepala Instalasi Forensik dan Pulasara Jenazah RSUD Bob Bazar, dr. C. Andriyani, Sp. Fm. M.H. Kes, pada Dialog publik DBFM Radio, Kamis (10/12/2020), mengatakan pemakaman jenazah Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan virus korona, sesuai dengan ketentuan pemerintah.
"Yang pasti sih, pemakaman sesuai dengan protokol Covid-19 dan sesuai dengan aturan agama masing-masing, yang perlu digaris bawahi adalah kami tidak sendiri dan mengajak salah satu anggota keluarga dengan APD level tiga," ungkapnya.
Setelah jenazah dimakamkan, petugas Covid-19 RSUD Bob Bazar juga akan melakukan tes swab kepada salah satu anggota keluarga korban, sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap keluarga tersebut.
"Keluarganya pun akan kami tes swab, salah satu anggota keluarga akan kami ambil, dalam arti disini kami tetap memikirkan agar tidak ada omongan mengcovidkan," ujarnya.
Selain itu, Pemerintah kabupaten Lampung Selatan juga menyiapkan pemakaman khusus bagi jenazah Covid-19, yang mendapatkan penolakan dari masyarakat tempat tinggal semula.
Pada dialog publik yang diselenggarakan di studio DBFM, Andriyani juga menjelaskan, pemakaman tersebut juga dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang telah melalui tahapan pelatihan oleh tim kesehatan.
"Kami (Tim RSUD Bob Bazar ; red) meminta bantuan dari Tim Satpol PP, untuk kami latih secara penanganan untuk ke pemakaman, sudah berjalan dan mereka juga memberikan masukan dan berita kepada kami, mereka bahkan sudah mengambil jenazah tersebut dari Lampung tengah untuk dimakamkan di Lampung Selatan, tapi warga Lampung Selatan," jelasnya. (db/ptm-aap).
DBFMRadio.id : Kalianda- Rapat Kordinasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di laksanakan di aula Krakatau kantor bupati Lampung Selatan, Selasa (27/10/2020).
Rapat yang di pimpin Sekretaris daerah Pemkab Lamsel Thamrin ini juga di hadiri PJS bupati Lampung Selatan Sulpakar, asisten bidang pemerintahan dan kesra Supriyanto, kepala OPD serta camat se-Lampung Selatan.
Pada rapat tersebut masing-masing OPD menyampaikan laporan kerjanya masing-masing termasuk Kepala dinas kesehatan Lampung Selatan dr.Jimmy B. Hutapea menyampaikan update pasien covid-19 di Lampung Selatan hingga tanggal 26 malam tadi berjumlah 112 orang yang sebelumnya nya hanya berjumlah 106 orang.
"Jumlah pasien Covid-19 kita saat ini ada 112 pasien yang sblmnya hanya 106 org bertambah hingga tadi malam ada 6 orang pasien" ungkapnya.
Jimmy juga menjelaskan, Pasien yang masih di isolasi di rumah sakit dan isolasi mandiri ada sebanyak 16 orang, yang sudah selesai isolasi ada 33 orang dan meninggal 3 orang. Total jumlah pasien ini di mulai dari tanggal 18 Maret 2020 hinggap 26 November.
Dari 112 orang sekitar 65% atau sebanyak 65 orang pasien paling banyak dari kecamatan Natar, Jati Agung, dan juga Kalianda.
"Di kecamatan Natar ada 46 orang, kecamatan jati agung sebanyak 27 orang dan Kalianda sebanyak 10 orang dan masih ada 31 pasien yang masing menunggu hasil swab dari lakesda Provinsi" jelasnya.
"dari 112 pasien, 40% pasien yang tidak memiliki gejala dan 55% pasien penderita covid-19 adalah laki -laki" lanjut dr Jimmy.
Mengakhiri laporannya Jimmy berharap kepada camat untuk satgas covid-19 di desa agar lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas terlebih kepada masyarakat yang baru melakukan perjalanan dari zona merah dan melakukan screening.
Mengingat juga bahwa seluruh Puskesmas di Lampung Selatan sudah di lengkapi dengan fasilitas rapid test.
"Minimal di lakukan pengecekan suhu tubuh, menggali informasi apakah ada indikasi yang mengarah ke gejala covid-19, bila ada langsung rujuk ke Puskesmas dan pihak puskesmas akan melakukan rapid test" pungkasnya. (db/lmhr-aap)
DBFMRadio.id : Kalianda- Rapat Kordinasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di laksanakan di aula Krakatau kantor bupati Lampung Selatan, Selasa (27/10/2020).
Rapat yang di pimpin Sekretaris daerah Pemkab Lamsel Thamrin ini juga di hadiri PJS bupati Lampung Selatan Sulpakar, asisten bidang pemerintahan dan kesra Supriyanto, kepala OPD serta camat se-Lampung Selatan.
Pada rapat tersebut masing-masing OPD menyampaikan laporan kerjanya masing-masing termasuk Kepala dinas kesehatan Lampung Selatan dr.Jimmy B. Hutapea menyampaikan update pasien covid-19 di Lampung Selatan hingga tanggal 26 malam tadi berjumlah 112 orang yang sebelumnya nya hanya berjumlah 106 orang.
"Jumlah pasien Covid-19 kita saat ini ada 112 pasien yang sblmnya hanya 106 org bertambah hingga tadi malam ada 6 orang pasien" ungkapnya.
Jimmy juga menjelaskan, Pasien yang masih di isolasi di rumah sakit dan isolasi mandiri ada sebanyak 16 orang, yang sudah selesai isolasi ada 33 orang dan meninggal 3 orang. Total jumlah pasien ini di mulai dari tanggal 18 Maret 2020 hinggap 26 November.
Dari 112 orang sekitar 65% atau sebanyak 65 orang pasien paling banyak dari kecamatan Natar, Jati Agung, dan juga Kalianda.
"Di kecamatan Natar ada 46 orang, kecamatan jati agung sebanyak 27 orang dan Kalianda sebanyak 10 orang dan masih ada 31 pasien yang masing menunggu hasil swab dari lakesda Provinsi" jelasnya.
"dari 112 pasien, 40% pasien yang tidak memiliki gejala dan 55% pasien penderita covid-19 adalah laki -laki" lanjut dr Jimmy.
Mengakhiri laporannya Jimmy berharap kepada camat untuk satgas covid-19 di desa agar lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas terlebih kepada masyarakat yang baru melakukan perjalanan dari zona merah dan melakukan screening.
Mengingat juga bahwa seluruh Puskesmas di Lampung Selatan sudah di lengkapi dengan fasilitas rapid test.
"Minimal di lakukan pengecekan suhu tubuh, menggali informasi apakah ada indikasi yang mengarah ke gejala covid-19, bila ada langsung rujuk ke Puskesmas dan pihak puskesmas akan melakukan rapid test" pungkasnya. (db/lmhr-aap)
DBFMRadio.id : Jakarta, Dalam 4 tahun terakhir, kenaikan harga rokok hanya berkisar Rp. 400,- saja per batang. Padahal, kenaikan itu sangat berpengaruh pada upaya pencegahan kemiskinan, penurunan stunting, dan pencapaian target pembangunan lain.
Selain itu, data Riskesdas 2018 juga menunjukkan peningkatan prevalensi perokok anak menjadi 9,1%. Hal ini dapat menjadi hambatan untuk mempersiapkan SDM yang unggul, menuju bonus demografi 2030.
Media officer PKJS-UI, Ni Made Shellasih dalam keterangan tertulis kepada dbfmradio.id mengatakan, CISDI, Komnas PT, PKJS UI, dan JP3T berinisiatif mengumpulkan suara publik untuk mendukung Pemerintah, khususnya Mentri Keuagan Sri Mulyani untuk menaikkan harga rokok melalui website pulihkembali.org sejak bulan Agustus 2020.
"Hasil dukungan suara publik tersebut, akan diumumkan melalui acara Malam Perhitungan Suara Festival Pemilu Harga yang akan dilaksanakan Jum'at, 23 Oktober 2020, pukul 19:00-21:00 WIB" terang Shella, Jum'at (23/10/2020).
Dikatakan Shella, Malam perhitungan suara merupakan puncak acara dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2020.
"Pemapar yang hadir pun berasal dari anak-anak, perempuan muda, korban rokok serta tamu spesial lainnya" tutup Shella.. (db-aap).
DBFMRadio.id : Jakarta, Dalam 4 tahun terakhir, kenaikan harga rokok hanya berkisar Rp. 400,- saja per batang. Padahal, kenaikan itu sangat berpengaruh pada upaya pencegahan kemiskinan, penurunan stunting, dan pencapaian target pembangunan lain.
Selain itu, data Riskesdas 2018 juga menunjukkan peningkatan prevalensi perokok anak menjadi 9,1%. Hal ini dapat menjadi hambatan untuk mempersiapkan SDM yang unggul, menuju bonus demografi 2030.
Media officer PKJS-UI, Ni Made Shellasih dalam keterangan tertulis kepada dbfmradio.id mengatakan, CISDI, Komnas PT, PKJS UI, dan JP3T berinisiatif mengumpulkan suara publik untuk mendukung Pemerintah, khususnya Mentri Keuagan Sri Mulyani untuk menaikkan harga rokok melalui website pulihkembali.org sejak bulan Agustus 2020.
"Hasil dukungan suara publik tersebut, akan diumumkan melalui acara Malam Perhitungan Suara Festival Pemilu Harga yang akan dilaksanakan Jum'at, 23 Oktober 2020, pukul 19:00-21:00 WIB" terang Shella, Jum'at (23/10/2020).
Dikatakan Shella, Malam perhitungan suara merupakan puncak acara dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2020.
"Pemapar yang hadir pun berasal dari anak-anak, perempuan muda, korban rokok serta tamu spesial lainnya" tutup Shella.. (db-aap).
DBFMRadio.id : Jakarta , Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia ( PKJS -UI) telah melakukan penelitian "Gejala Sakit, Produktivitas, dan Utilisasi Kesehatan pada Pengguna Rokok Elektronik & Konvensional (Dual User) di Indonesia".
Hasil penelitian ini, diseminarkan secara webinar, Kamis, 6 Agustus 2020, melalui aplikasi zoom meeting.
Menurut Media Officer PKJS-UI Shella, studi ini menunjukkan bahwa rokok elektronik yang dianggap sebagai alat untuk berhenti dari rokok konvensional, justru menjadi barang yang digunakan untuk melengkapi rokok konvensional sehingga muncul pengguna ganda (dual user).
"Dual user memiliki probabilitas mengidap penyakit dan komplikasi lebih tinggi, produktivitas lebih rendah, dan pengeluaran kesehatan lebih tinggi dibandingkan single user" terang Shella dalam siaran perssnya, Jum'at (7/8/2020).
Menurut Shella, seperti dikatakan Ketua PKJS-UI, Ir. Aryana Satrya, M.M., Ph.D pada Webinar, rokok elektronik dianggap sebagai alternatif yang lebih sehat ataupun alat untuk berhenti mengonsumsi rokok konvensional.
"Ternyata justru menciptakan perokok dual user yang menjadi beban ganda bagi penggunanya" Kata Shella mengutip Ketua PKJS - UI.
Dengan demikian, lanjut dia, pengendalian konsumsi rokok baik pada rokok elektronik maupun rokok konvensional harus dipertegas dan diimplementasikan untuk membantu pencapaian SDGs dan perwujudan visi Indonesia, yaitu SDM Unggul, Indonesia Maju melalui manusia yang sehat dan berkualitas.
Sementara Ketua peneliti, Faizal Rahmanto Moeis, mengatakan penemuan studi ini menunjukkan rokok elektronik bukan menjadi substitusi rokok konvensional melainkan sebagian besar perokok elektronik adalah dual user dengan rokok konvensional sehingga keduanya memiliki hubungan saling melengkapi.
“Hal ini menunjukkan bahwa dual user akan mengalami double burden yang akan berdampak ganda pada indikator-indikator yang ditunjukkan dalam studi" katanya.
Kemudian, tambah Faizal, jika melihat perbandingan antara single user perokok elektronik dengan single user perokok konvensional, menunjukkan bahwa masing-masing jenis rokok tetap memiliki risiko pada kesehatan. Oleh karena itu, Faizal menyebutkan bahwa sebenarnya berhenti merokok, lebih baik daripada beralih rokok.
Menanggapi hasil penitian ini, Ari Wulan Sari dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakatdan Kebudayaan (PMK) menyatakan, hasil penelitian ini akan membantu Kemenko PMK dalam pengambilan kebijakan. Namun, menurutnya, bebab rokok konvensional (rokok bakar : red) semakin berat ditambah rokok ekektronik, sementara regulasi untuk larangan merokok belum ada.
"Kalau menurut saya sebetulnya tadi disampaikan bahwa kita tuh udah punya beban rokok konvensional ditambah lagi sekarang rokok elektronik sementara kita juga belum punya regulasi yang cukup mumpuni" aku Ari Wulan Sari.
Disamping itu, lanjutnya, penelitian ini akan lebih baik Apabila ada perbandingan dengan yang tidak merokok. Kemudian data perokok elektronik pemula, karena yang menarik dari rokok elektronik adalah taste atau rasanya, seperti, strawberry, bluebarry yang pada awalnya anak2 tidak tau bahwa yang diisap itu adalah rokok.
"Tadi kan baru cuma perokok saja, baik konvensional maupun elektrik, kalau kita ngomongin productivity kita juga ngomongnya tentang yang tidak merokok terus yang kemudian Apakah ada penjelasan mengenai usia pertama untuk rokok elektronik, karena saya melihat kalau rokok elektronik sendiri itu sangat menarik anak muda terkait dengan rasa ada rasa macam-macam, rasa stroberi rasa blueberry dan lain lain" sambung dia lagi.
Ari Wulan Sari juga mengatakan, mungkin ada masukan untuk kedepannya kemudian mengenai pengendalian konsumsi dan pemasaran sangat sepakat. Kalau berbicara soal tembakau, harus meluat dua sisi, demand dan supplay.
"Ngomongin soal tembakau baik itu produk konvensional maupun rokok elektronik itu ada dua hal yang perlu kita lihat, sisi demand dan sisi supply untuk supaya sendiri Kita tahu bahwa di Indonesia ini termasuk mudah untuk mendapatkan makanya anak kecil pun juga bisa beli rokok diwarung" tukas Ari.(db-rll-aap).
DBFMRadio.id : Jakarta , Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia ( PKJS -UI) telah melakukan penelitian "Gejala Sakit, Produktivitas, dan Utilisasi Kesehatan pada Pengguna Rokok Elektronik & Konvensional (Dual User) di Indonesia".
Hasil penelitian ini, diseminarkan secara webinar, Kamis, 6 Agustus 2020, melalui aplikasi zoom meeting.
Menurut Media Officer PKJS-UI Shella, studi ini menunjukkan bahwa rokok elektronik yang dianggap sebagai alat untuk berhenti dari rokok konvensional, justru menjadi barang yang digunakan untuk melengkapi rokok konvensional sehingga muncul pengguna ganda (dual user).
"Dual user memiliki probabilitas mengidap penyakit dan komplikasi lebih tinggi, produktivitas lebih rendah, dan pengeluaran kesehatan lebih tinggi dibandingkan single user" terang Shella dalam siaran perssnya, Jum'at (7/8/2020).
Menurut Shella, seperti dikatakan Ketua PKJS-UI, Ir. Aryana Satrya, M.M., Ph.D pada Webinar, rokok elektronik dianggap sebagai alternatif yang lebih sehat ataupun alat untuk berhenti mengonsumsi rokok konvensional.
"Ternyata justru menciptakan perokok dual user yang menjadi beban ganda bagi penggunanya" Kata Shella mengutip Ketua PKJS - UI.
Dengan demikian, lanjut dia, pengendalian konsumsi rokok baik pada rokok elektronik maupun rokok konvensional harus dipertegas dan diimplementasikan untuk membantu pencapaian SDGs dan perwujudan visi Indonesia, yaitu SDM Unggul, Indonesia Maju melalui manusia yang sehat dan berkualitas.
Sementara Ketua peneliti, Faizal Rahmanto Moeis, mengatakan penemuan studi ini menunjukkan rokok elektronik bukan menjadi substitusi rokok konvensional melainkan sebagian besar perokok elektronik adalah dual user dengan rokok konvensional sehingga keduanya memiliki hubungan saling melengkapi.
“Hal ini menunjukkan bahwa dual user akan mengalami double burden yang akan berdampak ganda pada indikator-indikator yang ditunjukkan dalam studi" katanya.
Kemudian, tambah Faizal, jika melihat perbandingan antara single user perokok elektronik dengan single user perokok konvensional, menunjukkan bahwa masing-masing jenis rokok tetap memiliki risiko pada kesehatan. Oleh karena itu, Faizal menyebutkan bahwa sebenarnya berhenti merokok, lebih baik daripada beralih rokok.
Menanggapi hasil penitian ini, Ari Wulan Sari dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakatdan Kebudayaan (PMK) menyatakan, hasil penelitian ini akan membantu Kemenko PMK dalam pengambilan kebijakan. Namun, menurutnya, bebab rokok konvensional (rokok bakar : red) semakin berat ditambah rokok ekektronik, sementara regulasi untuk larangan merokok belum ada.
"Kalau menurut saya sebetulnya tadi disampaikan bahwa kita tuh udah punya beban rokok konvensional ditambah lagi sekarang rokok elektronik sementara kita juga belum punya regulasi yang cukup mumpuni" aku Ari Wulan Sari.
Disamping itu, lanjutnya, penelitian ini akan lebih baik Apabila ada perbandingan dengan yang tidak merokok. Kemudian data perokok elektronik pemula, karena yang menarik dari rokok elektronik adalah taste atau rasanya, seperti, strawberry, bluebarry yang pada awalnya anak2 tidak tau bahwa yang diisap itu adalah rokok.
"Tadi kan baru cuma perokok saja, baik konvensional maupun elektrik, kalau kita ngomongin productivity kita juga ngomongnya tentang yang tidak merokok terus yang kemudian Apakah ada penjelasan mengenai usia pertama untuk rokok elektronik, karena saya melihat kalau rokok elektronik sendiri itu sangat menarik anak muda terkait dengan rasa ada rasa macam-macam, rasa stroberi rasa blueberry dan lain lain" sambung dia lagi.
Ari Wulan Sari juga mengatakan, mungkin ada masukan untuk kedepannya kemudian mengenai pengendalian konsumsi dan pemasaran sangat sepakat. Kalau berbicara soal tembakau, harus meluat dua sisi, demand dan supplay.
"Ngomongin soal tembakau baik itu produk konvensional maupun rokok elektronik itu ada dua hal yang perlu kita lihat, sisi demand dan sisi supply untuk supaya sendiri Kita tahu bahwa di Indonesia ini termasuk mudah untuk mendapatkan makanya anak kecil pun juga bisa beli rokok diwarung" tukas Ari.(db-rll-aap).
DBFMRadio.id : Jakarta, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) merupakan institusi yang bergerak dalam kajian dan penelitian mengenai Jaminan Sosial, termasuk menangani isu Ekonomi dan Kesehatan, melalui riset, diskusi, dan pelatihan.
Media Officer PKJS-UI Shella mengatakan, PKJS -UI telah melakukan penelitian yang berjudul "Gejala Sakit, Produktivitas, dan Utilisasi Kesehatan pada Pengguna Rokok Elektronik & Konvensional (Dual User) di Indonesia". Hasil penelitian ini, akan diseminarkan secara webinar, Kamis, 6 Agustus 2020, melalui aplikasi zoom meeting.
"Dengan berakhirnya penelitian tersebut, kami akan mengadakan kegiatan Webinar Diseminasi Hasil Penelitian dalam bentuk diskusi online melalui Aplikasi Zoom Meeting, pada kamis, 6 Agustus 2020" kata Shella, Senin (3/8/2020).
Webinar ini, lanjut dia, selain sebagai informasi juga untuk rekomendasi dan diharapkan ada umpan balik, terhadap dampak perilaku konsumsi rokok electronik dan konvensional.
"Kami berharap dapat memberikan informasi, rekomendasi, dan mendapatkan umpan balik terhadap dampak perilaku konsumsi rokok elektronik dan konvensional untuk memperkuat kebijakan publik ke depannya" tukasnya.
Diketahui, Webinar yang dimoderatori Rohani Budi Prihatin dari Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan - DPR RI ini, akan menampilkan narasumber Tim Penelitian PKJS - UI Faizal Rahmanto Moeis, dengan 5 penanggap, masing masing Riskiyana Sukandhi Putra, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyatakat PPN & Bappenas Pungkas Bahjuri Ali, Rama Prima Syahti Fauzi, Kepala Bidang Penyakit Tidak menular, Kemenko PMK RI, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kemenkeu, Pande Putu Oka Kusumawardani dan Nirwala Dwi Heryanto Dlrektur Tehnis dan Fasilitad Beacukai Dirjen BCBJ Kemenkeu.(db-rill-aap).
DBFMRadio.id : Jakarta, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) merupakan institusi yang bergerak dalam kajian dan penelitian mengenai Jaminan Sosial, termasuk menangani isu Ekonomi dan Kesehatan, melalui riset, diskusi, dan pelatihan.
Media Officer PKJS-UI Shella mengatakan, PKJS -UI telah melakukan penelitian yang berjudul "Gejala Sakit, Produktivitas, dan Utilisasi Kesehatan pada Pengguna Rokok Elektronik & Konvensional (Dual User) di Indonesia". Hasil penelitian ini, akan diseminarkan secara webinar, Kamis, 6 Agustus 2020, melalui aplikasi zoom meeting.
"Dengan berakhirnya penelitian tersebut, kami akan mengadakan kegiatan Webinar Diseminasi Hasil Penelitian dalam bentuk diskusi online melalui Aplikasi Zoom Meeting, pada kamis, 6 Agustus 2020" kata Shella, Senin (3/8/2020).
Webinar ini, lanjut dia, selain sebagai informasi juga untuk rekomendasi dan diharapkan ada umpan balik, terhadap dampak perilaku konsumsi rokok electronik dan konvensional.
"Kami berharap dapat memberikan informasi, rekomendasi, dan mendapatkan umpan balik terhadap dampak perilaku konsumsi rokok elektronik dan konvensional untuk memperkuat kebijakan publik ke depannya" tukasnya.
Diketahui, Webinar yang dimoderatori Rohani Budi Prihatin dari Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan - DPR RI ini, akan menampilkan narasumber Tim Penelitian PKJS - UI Faizal Rahmanto Moeis, dengan 5 penanggap, masing masing Riskiyana Sukandhi Putra, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyatakat PPN & Bappenas Pungkas Bahjuri Ali, Rama Prima Syahti Fauzi, Kepala Bidang Penyakit Tidak menular, Kemenko PMK RI, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kemenkeu, Pande Putu Oka Kusumawardani dan Nirwala Dwi Heryanto Dlrektur Tehnis dan Fasilitad Beacukai Dirjen BCBJ Kemenkeu.(db-rill-aap).
DBFMRadio.id : Jakarta, Sebagai komitmen untuk memberikan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/ UHC), pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi layanan kesehatan dengan meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014.
Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), kepesertaan JKN telah mencapai 224,1 juta atau 83 persen dari total populasi Indonesia. Jumlah ini masih di bawah target pemerintah yaitu cakupan 100 persen pada tahun 2019.
Untuk itulah, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) bersama dengan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK-UI), University of New South Wales (UNSW) Sydney, dan The London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) melakukan studi Pembiayaan Kesehatan yang Bermanfaat bagi Kaum Miskin: Evaluasi Ekuitas Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia.
Dengan berakhirnya rangkaian studi tersebut, PKJS -UI melakukan Diseminasi Hasil Penelitian dalam bentuk diskusi Webinar,Kamis, 16 Juli 2020.
Menurut Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) UI, Aryana Satriya, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mberikan informasi dan umpan balik tentang ekuitas pembiayaan sistem kesekatan Indinesia.
"Kami berharap dapat memberikan informasi, rekomendasi dan mendapatkan umpan balik terhadap topik evaluasi ekuitas pembiayaan dalam sistem kesehatan Indonesia" katanya Kamis (16/7/2020).
Sebagai lembaga penelitian yang berpartisipasi dalam memajukan perlindungan sosial di Indonesia, lanjut dia, PKJS -UI menyadari bahwa kemajuan terhadap pencapaian UHC perlu dievaluasi untuk mengidentifikasikan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan.
"Diseminasi hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk mengembangkan kebijakan strategis dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas program jaminan kesehatan nasional" terus Aryana Satria.
Sementara dalam paparannya, Staf Ahli Mentri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, dalam kurun waktu 2014 -Mei 2020, pemerintah telah mrnggelontorkan bantuan untuk kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), miskin dan tidak mampu sebesar Rp. 179,6 Trilyun.
Kemudian, Pemerintah juga telah mendukung untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) untuk 17.7 juta jiwa dan subsidi iuran untuk Pekerha Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III kepada 3.3 juta jiwa.
"PPU telah diberikan kepada 17 juta 700 ribu jiwa, untuk PBPU yakni pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya, dan BP kelas 3 untuk 30.3 juta jiwa" terangnya lagi.
Kunta Wibawa juga merinci, dukungan prmerintah mengatasi defisit pada 2015-2018 memcapai Rp. 35.7 Trilyun. Sementara menggadapi pandemi Covid 19, pemerintah menambahkan Rp. 75 Trilyun.
"Sehingga total alokasi belanja kesehatan tahun 2020, mencapai Rp.214.1 Trlyun,meningkat 89.3% dari anggaran 2019, sebesar Rp.113.1 Trilyun" rincinya.
Sedangkan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalsum Komaryani menyatakan, secara umum, distribusi utilisasi atas manfaat JKN Iebih banyak pro-rich dan masyarakat miskin menerima Iebih sedikit manfaat, daripada kelompok sosial ekonomi tinggi. "Meskipun pemanfaatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Iebih pro miskin dan pemanfaatan di fasilitas kesehatan milik swasta Iebih pro kaya" tegas Kalsum Komaryani
Menurutnya, Pembiayaan indirect taxes, Social Health Insurance atau JKN dan Private Health Insurance mengalami regresif.
"Sebaliknya pembiayaan direct taxes, perusahaan dan OOP (Out-Of Packet) mengalami progresif. Karena, beban OOP yang tinggi pada pelayanan rawat inap termasuk pada mereka yang memiliki asuransi/jaminan kesehatan" terangnya lagi.
Dalam penyeienggaraan sistem kesehatan, lanjut dia, selalu ada porsi OOP, porsi idealnya tergadap total belanja kesehatan, sesuai benchmark WHO antara 15 - 20%
"Dari hasil monitoring, porsi OPP tinggi, menjadikan rumah tangga rentan jatuh miskin apabila sakit. Sehingga pendanaan pemerintah membantu menurunkan risiko kesehatan dan menurunkan hambatan finansial untuk akses kepada semua jenis layanan kesehatan" pungkasnya.(db/aap).
DBFMRadio.id : Jakarta, Sebagai komitmen untuk memberikan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/ UHC), pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi layanan kesehatan dengan meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014.
Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), kepesertaan JKN telah mencapai 224,1 juta atau 83 persen dari total populasi Indonesia. Jumlah ini masih di bawah target pemerintah yaitu cakupan 100 persen pada tahun 2019.
Untuk itulah, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) bersama dengan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK-UI), University of New South Wales (UNSW) Sydney, dan The London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) melakukan studi Pembiayaan Kesehatan yang Bermanfaat bagi Kaum Miskin: Evaluasi Ekuitas Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia.
Dengan berakhirnya rangkaian studi tersebut, PKJS -UI melakukan Diseminasi Hasil Penelitian dalam bentuk diskusi Webinar,Kamis, 16 Juli 2020.
Menurut Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) UI, Aryana Satriya, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mberikan informasi dan umpan balik tentang ekuitas pembiayaan sistem kesekatan Indinesia.
"Kami berharap dapat memberikan informasi, rekomendasi dan mendapatkan umpan balik terhadap topik evaluasi ekuitas pembiayaan dalam sistem kesehatan Indonesia" katanya Kamis (16/7/2020).
Sebagai lembaga penelitian yang berpartisipasi dalam memajukan perlindungan sosial di Indonesia, lanjut dia, PKJS -UI menyadari bahwa kemajuan terhadap pencapaian UHC perlu dievaluasi untuk mengidentifikasikan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan.
"Diseminasi hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk mengembangkan kebijakan strategis dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas program jaminan kesehatan nasional" terus Aryana Satria.
Sementara dalam paparannya, Staf Ahli Mentri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, dalam kurun waktu 2014 -Mei 2020, pemerintah telah mrnggelontorkan bantuan untuk kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), miskin dan tidak mampu sebesar Rp. 179,6 Trilyun.
Kemudian, Pemerintah juga telah mendukung untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) untuk 17.7 juta jiwa dan subsidi iuran untuk Pekerha Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III kepada 3.3 juta jiwa.
"PPU telah diberikan kepada 17 juta 700 ribu jiwa, untuk PBPU yakni pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya, dan BP kelas 3 untuk 30.3 juta jiwa" terangnya lagi.
Kunta Wibawa juga merinci, dukungan prmerintah mengatasi defisit pada 2015-2018 memcapai Rp. 35.7 Trilyun. Sementara menggadapi pandemi Covid 19, pemerintah menambahkan Rp. 75 Trilyun.
"Sehingga total alokasi belanja kesehatan tahun 2020, mencapai Rp.214.1 Trlyun,meningkat 89.3% dari anggaran 2019, sebesar Rp.113.1 Trilyun" rincinya.
Sedangkan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalsum Komaryani menyatakan, secara umum, distribusi utilisasi atas manfaat JKN Iebih banyak pro-rich dan masyarakat miskin menerima Iebih sedikit manfaat, daripada kelompok sosial ekonomi tinggi. "Meskipun pemanfaatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Iebih pro miskin dan pemanfaatan di fasilitas kesehatan milik swasta Iebih pro kaya" tegas Kalsum Komaryani
Menurutnya, Pembiayaan indirect taxes, Social Health Insurance atau JKN dan Private Health Insurance mengalami regresif.
"Sebaliknya pembiayaan direct taxes, perusahaan dan OOP (Out-Of Packet) mengalami progresif. Karena, beban OOP yang tinggi pada pelayanan rawat inap termasuk pada mereka yang memiliki asuransi/jaminan kesehatan" terangnya lagi.
Dalam penyeienggaraan sistem kesehatan, lanjut dia, selalu ada porsi OOP, porsi idealnya tergadap total belanja kesehatan, sesuai benchmark WHO antara 15 - 20%
"Dari hasil monitoring, porsi OPP tinggi, menjadikan rumah tangga rentan jatuh miskin apabila sakit. Sehingga pendanaan pemerintah membantu menurunkan risiko kesehatan dan menurunkan hambatan finansial untuk akses kepada semua jenis layanan kesehatan" pungkasnya.(db/aap).
DBFMRadio.id - Kalianda, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto membuka Rembug Stunting dan Penandatanganan Komitmen Penanganan Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 di Aula Rajabasa Setdakab Lampung Selatan, Selasa (30/06/2020).
Dalam sambutannya, H.Nanang Ermanto mengatakan, meski kondisi negara kita saat ini masih dalam masa pandemi Covid 19, termasuk di wilayah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan semua pihak bahu membahu dalam mencegah penyebaran virus di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
Meskipun dalam kondisi Pandemi Covid 19, kata Bupati, pelayanan di semua sektor harus tetap berjalan untuk mempercepat pemulihan dan keberlangsungan hajat hidup masyarakat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah dicananangkan oleh pemerintah.
"Pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti atau berkurang, termasuk penanggulangan stunting harus tetap berjalan sebagai salah satu prioritas daerah dan nasional sebagaimana diperintahkan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan promotif dan preventif dalam penanganan stunting harus tetap digalakkan" jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto sebagai Duta Swasembada gizi mengajak semua pihak untuk bersama menyukseskan program swasembada gizi demi mengurangi jumlah Stunting yang ada di Lampung Selatan.
"Melalui kesempatan yang baik ini, saya sebagai Duta Swasembada Gizi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, mengajak semua pihak untuk mensukseskan Program Swasembada Gizi yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi Stunting yang terjadi pada anak-anak kita di Lampung Selatan" Ujarnya.
Karena Masalah Stunting bukan hanya tanggung jawab Pemerintah untuk menyelesaikan, namun juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membiasakan berperilaku Hidup Bersih dan Sehat serta perilaku gizi seimbang.
Dengan dilaksanakannya Rembug Stanting ini, diharapkan percepatan pencegahan dan penanggulang Stanting di Kabupaten Lampung Selatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan indikator kesehatan masyarakat yang menetapkan 3 variable prevalensi gizi.
"Berdasarkan hasil riset kesehatan Dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018 dalam pembangunan kesehatan masyarakat menetapkan bahwa variabel prevalensi balita gizi buruk ada tiga, prevalensi balita buruk dan sangat buruk, prevalensi balita sangat pendek dan pendek serta prevalensi balita sangat kurus dan kurus, merupakan tiga variable yang harus dikerjakan bersama" terang Winarni.
Oleh karena itu, lanjut Winarni, Kegiatan ini dapat mencapai tujuan utama dari pencanangan ini adalah membangun komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Selatan.
Selanjutnya Winarni juga berharap, jika semua ini dilakukan dengan dukungan dan komitmen yang tinggi, maka stunting di Kabupaten Lampung Selatan bisa turun dan dicegah bersamasama.
"Oleh karena itu mari kita maksimalkan kader posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik" tutup Winarni.(db:lmhr/aap).
DBFMRadio.id - Kalianda, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto membuka Rembug Stunting dan Penandatanganan Komitmen Penanganan Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 di Aula Rajabasa Setdakab Lampung Selatan, Selasa (30/06/2020).
Dalam sambutannya, H.Nanang Ermanto mengatakan, meski kondisi negara kita saat ini masih dalam masa pandemi Covid 19, termasuk di wilayah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan semua pihak bahu membahu dalam mencegah penyebaran virus di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
Meskipun dalam kondisi Pandemi Covid 19, kata Bupati, pelayanan di semua sektor harus tetap berjalan untuk mempercepat pemulihan dan keberlangsungan hajat hidup masyarakat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah dicananangkan oleh pemerintah.
"Pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti atau berkurang, termasuk penanggulangan stunting harus tetap berjalan sebagai salah satu prioritas daerah dan nasional sebagaimana diperintahkan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan promotif dan preventif dalam penanganan stunting harus tetap digalakkan" jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto sebagai Duta Swasembada gizi mengajak semua pihak untuk bersama menyukseskan program swasembada gizi demi mengurangi jumlah Stunting yang ada di Lampung Selatan.
"Melalui kesempatan yang baik ini, saya sebagai Duta Swasembada Gizi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, mengajak semua pihak untuk mensukseskan Program Swasembada Gizi yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi Stunting yang terjadi pada anak-anak kita di Lampung Selatan" Ujarnya.
Karena Masalah Stunting bukan hanya tanggung jawab Pemerintah untuk menyelesaikan, namun juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membiasakan berperilaku Hidup Bersih dan Sehat serta perilaku gizi seimbang.
Dengan dilaksanakannya Rembug Stanting ini, diharapkan percepatan pencegahan dan penanggulang Stanting di Kabupaten Lampung Selatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan indikator kesehatan masyarakat yang menetapkan 3 variable prevalensi gizi.
"Berdasarkan hasil riset kesehatan Dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018 dalam pembangunan kesehatan masyarakat menetapkan bahwa variabel prevalensi balita gizi buruk ada tiga, prevalensi balita buruk dan sangat buruk, prevalensi balita sangat pendek dan pendek serta prevalensi balita sangat kurus dan kurus, merupakan tiga variable yang harus dikerjakan bersama" terang Winarni.
Oleh karena itu, lanjut Winarni, Kegiatan ini dapat mencapai tujuan utama dari pencanangan ini adalah membangun komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Selatan.
Selanjutnya Winarni juga berharap, jika semua ini dilakukan dengan dukungan dan komitmen yang tinggi, maka stunting di Kabupaten Lampung Selatan bisa turun dan dicegah bersamasama.
"Oleh karena itu mari kita maksimalkan kader posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik" tutup Winarni.(db:lmhr/aap).