DBFMRadio.id - Jakarta : Ketentuan bagi orang yang terpapar Corona Virus, yang bisa saja tanpa gejala, dan hidup bebas bersosialisasi di tengah masyarakat, seharusnya melakukan karantina pribadi setelah dari hasil rappid test dinyatakan positif.

Jika hal itu benar2 ada, menurut Juru bicara Pemerintah Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 Achmad Yurianto, apabila tidak terlindungi dengan cara menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau New Normal, akan sangat besar kemungkinannya, akan menularkan.

Oleh karena itu, adaptasi kebiasaan baru mutlak harus dijalankan, basis perubahan ini adalah pada edukasi yang terus menerus, oleh keluarga.

"Kita sangat berharap, peran keluarga dalam perubahan adaptasi kebiasaan baru ini harus dilakukan brrsama sama" ujar Ahmad Yurianto, Selasa (2/6/2020).

Beberapa daerah, lanjut Ahmad Yurianto, secara bertahap akan mulai mengimplementasikan kebiasaan baru, sejalan dengan mulai dijalankan kembali aktivitas produktif, dalam rangka untuk mempertahankan kinerja.

Meskipun demikian, tegasnya lagi, New Normal ini bukan sebuah eforia yang bisa saja diekspresikan dengan merasa bebas melakukan tindakan apapun, dengan mengabaikan protokol kesehatan.

"New normal ini hendaknya tidak disikapi dengan eforia, bebas melakukan tindakan apapun apalagi mengabaikan protokol kesehatan Covid 19" kata Ahmad Yurianto.

Pada bagian lain, Ahmad Yurianto juga menjelaskan dalam melaksanakan kebiasaan baru ini banyak yang akan dirubah, namun bukan sesuatu yang sulit, karena pada dasarnya, sudah pernah dilakukan.

"Memang, banyak yang akan kita rubah, namun sebenarnya tidak terlalu sulit, karena memang petubahan itu sudah biasa kita lakukan" ujar Yurianto.

Sementara untuk perkembangan data kasus Covid 19, Ahmad Yurianto menyebut, hingga pukul 12.00 WIB, Gugus Tugas telah menyelesaikan pemeriksaan spesimen dan terferifikasi 9.409 spesimen, dan masih tersisa 1.143 spesimen. Sehingga yang telah diperiksa dengan total pemeriksaan 342.466 Spesimen, baik dengan real time PCR maupun dengan test cepat mulekuler.

Sedangkan konfirmasi Covid 19 positif, lanjut Yurianto, bertambah 609 orang, sehingga menjadi 27.549 orang.

"penambahan 609 itu tersebar di beberapa propinsi, seperti Jawa Timur 213 kasus, Papua 94 kasus, DKI Jakarta 60 kasus, Sulawesi Selatan 44 Kasus, Sumatra Selatan 24, dan ada 4 propinsi yang melaporkan hanya 1 positif, dan 11 provinsi nihil." terang dia.

Dalam pada itu, Angka sembuh meningkat 298 orang sehingga totalnya menjadi 7. 935 orang, meninggal 22, 417 Kabupaten/Kota terdampak di 34 Provinsi. Orang Dalam Pemantauan (ODP) 48.023, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 13.213 orang.(fmb9/db/aap).

DBFMRadio, Kalianda : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara Virtual melalui media siaran TVRI, di Ruang Video Conference, Aula Rajabasa, Kantor Bupati setempat.

Turut mengikuti upacara tersebut, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, Sekretaris Daerah, Thamrin beserta para Kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Kegiatan upacara itu, diselenggarakan langsung dari ruang Garuda Kepresidenan Bogor, dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).

Pada kesempatan itu, Joko Widodo mengatakan Pancasila merupakan salah satu bintang penjuru yang menggerakkan persatuan Indonesia ditengah pandemi Corona Virus Disease (Covid)-19, yang dalam menghadapinya memerlukan kesabaran serta kedisiplinan seluruh lapisan masyarakat.

"Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini (2020) kita laksanakan ditengah pandemi COVID-19, yang menguji daya juang kita (Indonesia) sebagai Bangsa, menguji pengorbanan, kedisiplinan dan kepatuhan dan ketenangan dalam mengambil semua kebijakan dengan cepat dan tepat," Jelasnya.

Jokowi juga berpesan agar nilai pacasila harus tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta pengambilan keputusan.

"Nilai yang bekerja dalam kehidupan kita, dalam mengambil keputusan dan kebijakan," pesan Jokowi. (Db/ptm-aap).

DBFMRadio, Jakarta : Pandemi Covid 19 berdampak pada sendi kehidupan manusia di dunia, tidak juga di Indonesia, bersifat multi dimensional, tidak hanya pada aspek kesehatan, namun aspek sosial, ekonomi, budaya dan perilaku kehidupan.

Untuk itulah, Menurut Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) HM Asrorun Ni'am Sholeh, penanganan wabah Covid 19 harus menjadi komitmen pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia.

"Pemerintah harus berkomitmen untuk menangani wabah Covid 19 namun juga diperlukan kepedulian seliruh elemen masyarakat." kata Asrorun N Sholeh, saat Live Teleprersconfrence di Media Centre GTPPC 19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Utan Kayu Jakarta Timur, Senin (18/5/2020).

MUI, lanjut dia, sebagai wadah ulama dan zu'ama serta cendekiawan muslim Indonesia terus melakukan ikhtiar dan upaya dalam memberikan kontribusi keagamaan, guna penanggulangan Covid 19, serta menetapkan Fatwa.

"hingga saat ini sudah ada 5 Fatwa yang ditetapkan untuk panduan umat muslim, disamping itu, MUI juga membentuk Satgas Covid 19 dalam perspektif keagamaan."lanjut Asrorun N Sholeh.

Salah satu diantara ke -5 Fatwa itu, kata Asrorun lagi, adalah Fatwa Nomor 23/2020, tentang pemanfaatan zakat infak dan shadaqoh untuk penanggulangan Covid 19 dan dampaknya yang disusun sebagai implementasi kehadiran ulama untuk mengatasi pandemi Covid 19.

Dikatakannya, zakat merupakan ibadah ma'doh sebagai simbol ketaatan dan ketertundukan sebagai umat muslim kepada Alllah SWT, yang bersifat vertikal.

"dilain pihak zakat merupakan salah satu pranata keagamaan yang menjamin keadilan sosial, menjadi solusi atas permasalahan ekonomi dan sosial sehingga tidak muncul ketimpangan ditengah masyarakat, zakat sebagai salah satu instrumen membangun kesetiakawanan sosial." terangnya.

Ditengah wabah pandemi Covid 19 yang perlu perhatian serius, disamping aspek kesehatan juga aspek ekonomi, untuk itulah komisi fatwa MUI menegaskan, zakat boleh dimanfaatkan untuk penanggulangan Covid 19.

"Boleh (dimanfaatkan) namun harus sesuai ketentuan, seperti distribusi langsung kepada mustahik, mka penerima adalah merupakan salah satu diantara 8 syarat yang telah ditetapkan, muslim yang fakir, miskin, amil, mualaf, terlilit hutang, atau perbudakan" rinci Asrorudin N Sholeh.(FMB9/db-aap).

DBFMRadio, Jakarta : Mencegah penyebaran Covid 19, tidak hanya menjalankan protokol kesehatan seperti menjaga jarak (physical distancing), menggunakan masker, tidak berkerumun, mencuci tangan sesering mungkin, namun lebih dari itu, mencari siapa yang tidak rentan dalam menjalankan kegiatan sosial.

Sekalipun dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB), ada beberapa sektor usaha yang masih dijinkan buka, namun tidak berarti semua bebas menjalankan usahanya.

Jurubicara Pemerintah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid (GTPPC) 19 Achmad Yurianto mengatakan, kelompok usia diatas 45 tahun memiliki kerentanan yang lebih besar dibanding dibawahnya.

Oleh karena itu, Pemerintah menempatkan kelompok muda dengan imunitas baik diberi kesempatan menjalan usaha.

"Kelompok usia diatas 45 tahun memang lebih rentan terpapar, dibanding usia 45 tahun keatas, karena memiliki imunitas baik, makanya kelompok muda dibrti kesempatan menjalankan usaha" ujar Achmad Yurianto saat  Live Teleprersconfrence di Media Centre GTPPC 19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Utan Kayu Jakarta Timur, Kamis (14/5/2020).

Achmad Yurianto mencontohkan, jenis usaha disektor transportasi, pemerintah memberikan kesempatan pada kelompok udia muda untuk menjalankannya. Namun demikian, tetap dalam kerangka PSBB, artinya, sektor aktifitas yang dilarang atau dibatasi tetap berlaku.

"Misalnya disektor transportasi, kita beri kesempatan pada kelompok muda untuk menjalankannya, namun harus tetap mentaati PSPB mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan masih diberlakukan" terang Achmad Yurianto lagi.

Dibagian lain A. Yurianto juga mengatakan, sektor yang diijinkan kembali di jalankan oleh tenaga muda, meskipun demikian tidak berarti membebaskan mereka dari protokol kesehatan. Pemerintah tegasnya, hingga saat ini tidak melakukan relaksasi sedikitpun, terkait dengan kegiatan PSBB.

"Namun kita sudah mulai mendisiplinkan diri dan berhati hati dengan memaksimalkan apa yang dilakukan dalam konteks PSBB" tukas A. Yurianto..(FMB9/db-aap).

DBFMRadio, Kalianda : Situasi pandemi Corona Virus Disease (COVID)-19 berdampak pada tidak adanya peningkatan pajak daerah, namun demikian upaya pembagunan sistem serta database tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Dengan pembangunan sistem tersebut dan penekanan inovasi, Kasatgas Direktorat Litbag KPK, Niken Arianti berharap dapat meningkatkan pajak daerah setelah pandemi COVID-19 usai. Pada database potensi pajak, nantinya Pemda harus menyusun databese aktual dan potensial.

"Kalau sudah ada sistem akan lebih mudah, disini ada data base yang meminta pemda menyiapkan database yang memuat identitas, data objek, kisaran kewajiban pajak, data catatan regulasi kepatuhan pajaknya," jelas Niken Ariyanti melalui Video Confrence, Rabu (20/5/2020).

Selain itu, lanjut Niken Ariati, Pemda juga melakukan pemutakhiran dan integrasi database, sehingga dapat mempermudah dalam penanganan pajak daerah.

"Bisa menahan izinya, hingga saat mereka patuh wajib pajak, dan ini kita berharap ada integrasi, tadi juga sudah dijelaskan harus ada post to post antara instansi terkait," jelasnya lebih lanjut.

Pada Videoconvrence yang diikuti Sekda dan Kepala OPD Pemkab Lampung selatan diruang Video Convrence, Niken juga berharap sudah banyak sistem yang telah digunakan daerah, sehingga akan lebih memudahkan dalam penginputan data. (db/ptm-aap).

DBFMRadio, Jakarta : Pemerintah Indonesia melalai Gugus Tugss Percepatan Pencegahan Covid (GTPPC) 19, bekerja keras untuk melindungi keselamatan rakyat dari Pandemi Covid 19 dan menyelamatkan perekonomian agar keduanya dapat selamat dari serangan virus corona.

Selain menetapkan dan mengimplementasikan PSBB, untuk mengurangi penyebaran Covid 19, Kementrian Perdagangan juga menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Protokol Kesehatan untuk pasar rakyat dan modern.

Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto saat Live Telepressconverence di Media Centre GTPPC 19 Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (14/5/2020) mengatakan, pengelola pasar rakyat dan modern harus menyiapkan dan memastikan mengikuti protokol kesehatan dan memastikan pedagang dan pembeli negatif covid 19 yang dibuktikan dengan hasil Rappid Test.

Selain itu, lanjut Agus Suparmanto, pintu masuk pasar/pusat perbelanjaan harus dilengkapi gate untuk mengontrol jumlah pengunjung, yakni 30% dari biasanya dengan 2.30 Menit, waktu interval berkunjung.

"Pengelola Pasar tradisional maupun modern dipintu masuknya harus dilengkapi dengan pagar untuk mengontrol jumlah pengunjung yang dibatasi hanya 30% dengan interval berkunjung 2 1/2 jam dan dipastikan antar pengunjung menghindari kontak fisik" terang Agus Suparmanto.

Sementara untuk pengunjung /pembeli, juga wajib mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak antar pengunjung, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah masuk pasar serta nenghindari pembayaran tunai diritail modern, kecuali di pasar rakyat, dan menyiapkan kantong plastik belanjaan.

Sejalan dengan himbauan pemerintah, lanjut Agus, untuk melakukan aktivitas dari rumah, dimiinta untuk melakukan perdagangan digital baik melalui penghantar ojol atau secara e commers.

"Masyarakat diminta untuk melakukan transaksi belanja secara online, bisa melalui ojol atau belanja E Commers" kata Agus Suparmanto.

Menjelang lebaran ini, Mentri Perdagangan Agus Suparmanto juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak pannic buying, karena dirinya menjamin kebutuhan pokok tersedia dengan jumlah yang cukup dan dengan harga terjangkau.

"Tidak usah panic buying, pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok untuk lebaran, bisa mencukupi kebutuhan masyarakat harganyapun terjangkau" pungkasnya. (FMB9/db-aap).

DBFMRadio, Jakarta : Sejatinya, kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid (GTPPC) 19 yang mengkoordinasikan dari tingkat pusat sampai ke daerah, bukan hanya terkait dengan upaya untuk menemukan kasus positif konfirmasi Covid 19, namun juga menginginkan ada perubahan perilaku pada masyarakat.

Juru bicara pemerintah GTPPC 19 Achmad Yurianto mengatakan, dalam rangka mendapatkan layanan konsultasi medis, ada teknologi konsultasi medis yang cepat tanpa harus langsung melaksanakan kunjungan ke rumah sakit.

"Hal ini akan lebih menguntungkan karena akan mengurangi kemungkinan terjadinya resiko tertular penyakit dalam perjalanan atau pada saat menunggu saat konsultasi medis di rumah sakit" kata Achmad Yurianto pada Live Teleprersconfrence Media Centre GTPPC 19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Utan Kayu Jakarta Timur, Rabu (7/5/2020).

Dikatakan Yurianto, upaya untuk menghentikan pandemi Covid 19 ini harus berbasis pada komunitas dan komunikasi menjadi penting agar diperoleh kesepahaman, misalnya soal pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"oleh karena itu komunikasi dengan semua pihak harus kita lakukan dengan efektif untuk suatu pemahaman yang sama detail dan mampu dilaksanakan oleh masyarakat baik, serta transparan ini menjadi penting sebagai contoh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar" katanta lagi.

Acmad Yurianto berharap PSBB ini dimaknai oleh seluruh lapisan masyarakat, yang disampaikan melalui tokoh masyarakat, agama atau tokoh adat.

"hendaknya PSBB ini dimaknai oleh semua masyarakat melalui tokoh tokoh panutan yang ada di masyarakat baik tokoh agama dan tokoh adat" harapnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun dbfmradio.id, dari Media Centre GTPPC 19, jumlah specimen yang telah diperiksa dengan menggunakan real time PCR, 128.383 specimen dari 93.976 orang.

Sedangkan untuk konfirmasi positif bertambah 338 orang, sehingga menjadi 12.776 orang. Namun demikian untuk Konfirmasi positif sembuh ada 64 orang sehingga menjadi 2.381 orang.

Sementara kasus konfirmasi positif COVID 19 meninggal, bertambah 35 orang, menjadi 930 orang Untuk ODP bertambah 2.729 sehingga menjadi 243.455 orang, untuk PDP bertambah 1.576 sehingga menjadi 28.508 dan sudah 354 Kabupaten/ Kota yang terdampak di 34 Provinsi. (FMB9/db-aap).

More Articles ...