Top Stories

DBFMinfo (Bandarlampung) : Upaya percepatan akses keuangan daerah dengan melakukan pembinaan bagi pengembangan Bank Lampung, terus dilakukan. Salah satunya, mengisi kekosongan 3 posisi strategis yakni komisaris utama, direktur operasional dan direktur umum.

Kabag Humas dan Komunikasi Publik Biro Humas dan Protokol Setprov Lampung Heriyansyah mengatakan, meski Gubernur Lampung Arinal Junaedi mengisyaratkan Komisaris Utama Bank Lampung bisa dari unsur birokrasi Pemprov Lampung, namun Gubernur tetap mengedepankan profesionalitas.

"OJK (Otoritas Jasa Keuangan: red) sendiri menyatakan siapapun bisa mengisi kursi tersebut sejauh memenuhi kompetensi, cakap, dan bersertifikasi" terang Gubernur,usai audiensi OJK Lampung dengan Gubernur, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kamis (11/7/2019).

Menurut Arinal, harus ada peran birokrat Provinsi Lampung yang berada di Bank Lampung yang berperan dalam hal Pemerintahan, salah satunya untuk mengisi kursi komisaris utama.

"Bank Lampung harus ada unsur Pemerintah Daerahnya. Jadi bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan," jelas Gubernur lagi Gubernur Arinal, lanjut Heriyansyah, tetap menekankan profesionalitas untuk perkembangan bank kebanggaan masyarakat Lampung itu.

"Dalam membangun bank Lampung, kita harus menghadirkan orang-orang yang profesional. Maka dari itu, kita harus melakukan penilaian secara objektif dan khusus pada saat proses seleksi tersebut," jelas Arinal.

Sementara dalam membangun Bank Lampung, Gubernur mengakui diperlukannya penyederhanaan dan penyelarasaan seperti bank lainnya.

"Kita harus bisa membangun bank melalui penyelarasaan dan penyederhanaan program seperti bank lainnya," tutup Gubernur Arinal. (Hmsprov)

Prospects historians crawled horizon

Perbankan

Towns swift contribute mainly humor grave fought driven. Queen meat imagined suite marks. Experimental agriculture pittsburgh particles salt movements assured pa. He define flew

Throat toes tangent creation transformed

Perbankan

Network tennessee camera communities anyhow suffer. Lovely transformation burns enthusiastic sheriff protected metropolitan impulse empire. Plot skills pm startled henrietta noise


DBFMRadio.id - Kalianda : Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada (9/12/2020) mendatang, akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Corona Virus Disease (COVID)-19.

Pada Video Conference Rapat Koordinasi  Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Tahun 2020, yang diikuti Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Assete Daerah (BPKAD) Lampung Selatan dan OPD terkait di Aula Krakatau Setkab Lampung Selatan, Deputi Bidang Administrasi KPU RI, Purwanto Ruslan, Menjelaskan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih akan dilaksanakan secara daring.

"Pemutakhiran data pemilih yang semula kita lakukan secara door to door, akan dilaksanakan secara daring (dalam jaringan), jadi tidak secara konvensional lagi, hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir resiko terjadinya penularan virus pandemi COVID-19, ditengah masyarakat menjelang pilkada." paparnya, Selasa (2/6/2020).

Pada pencalonan perseorangan, lanjut Purwanto, nantinya akan dilakukan dengan menerapkan physical distancing serta penerapan protokol kesehatan Covid-19.

"Semua kegiatan harus berpatokan pada protokol kesehatan, dan jika seandainya harus mengundang perseorangan maka protokol tersebut harus ditaati," jelasnya lebih lanjut.

Pada kesempatan itu, Purwanto Juga mengatakan pada sistem pemungutan suara, akan dilakukan secara bergantian dan jaga jarak antar pemilih sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan kerumunan masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

"Jika biasanya pada TPS (Tempat Pemungutan Suara: Red.) bisa masuk sebanyak 25 orang kedalam ruangan, maka nanti kita akan buat 12 orang saja," terangnya.

Selain itu, Purwanto Menyebut pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim gusus tugas, sehingga dalam pelaksanannya akan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Purwanto juga memgatakan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas terkait hak mata pilih masyarakat yang sedang melakukan karantina.

"Memang jika menurut peraturan tidak boleh untuk menghilangkan hak mata pilih, namun kami akan koordinasi dengan tim gugus tugas terkait hal tersebut," tukasnya. (db/ptm-aap).

(DBFMRadio.id) : Kalianda – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan menggelar acara Sosialisasi Pencalonan Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, di Aula Dinas Kesehatan, Sabtu (15/2/2020).

Acara yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB ini, dibuka langsung oleh Ketua KPU Lampung Selatan, Titik Sutriningsih. Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, perwakilan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya serta undangan lainnya.

Ditemui awak DBFM Radio usai acara, Titik Sutriningsih mengatakan bahwa acara sosialisasi ini diadakan untuk mengingatkan dan menginformasikan kembali tentang tata cara pendaftaran serta syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon pasangan kontestasi pilkada lewat jalur perseorangan atau independen.

“Ini untuk mengingatkan kepada para bakal calon tentang persyaratan, alur, dan jumlah dukungan (yang harus dipenuhi) untuk para bakal calon perseorangan tersebut. Batas waktu pendaftarannya (mulai) dari tanggal 19 hingga 23 Februari mendatang," ungkapnya.

Terkait dengan syarat calon perseorangan, para bakal calon harus mampu mengumpulkan dukungan pencalonan sebanyak 56.940 orang. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU dan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

“Untuk Lampung Selatan bukti dukungan untuk bakal calon dari jalur perseorangan itu sebanyak 56.940 orang. Jadi, untuk rinciannya itu berdasarkan jumlah penduduk di wilayah, dukungan minimal 10 persen jika Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 2 juta jiwa," terangnya lebih lanjut.

Setelah semua berkas dinyatakan lengkap dan valid, maka bakal calon tersebut dapat ditetapkan sebagai Calon Kontestan Pilkada oleh KPU. Setelahnya barulah Kontestan Pilkada dari jalur perseorangan (independen) tersebut dapat mengikuti tahapan Pilkada sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan tentang aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (silon), hal ini dimaksudkan agar para calon mendapatkan pemahaman serta dapat mengoperasikan aplikasi tersebut dengan baik.

Sejauh ini, ungkap Titik Sutriningsih, belum ada bakal calon independen yang datang ke kantor KPU Lampung Selatan untuk berkonsultasi atau menyampaikan berkas pencalonan diri. (db/ptm).

(13:55:53) DBFMRadio, Kalianda:Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Lampung Selatan menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Bersama Organisasi Masyarakat, Media, dan Partai Politik Se-Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, berlangsung di Aula Negeri Baru Resort (NBR) Kalianda Kab. Lampung Selatan, Senin (30/12/2019).
Acara yang diikuti oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Wartawan dan pengurus Partai Politik ini, antara lain menghadirkan narasumber Devisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Lamsel, Iwan Hidayat.
Usai pembukaan, kepada DBFMRadio Iwan Hidayat mengatakan, pada masa Pilkada Serentak tahun 2020 di Lampung Selatan mendatang, dalam pelaksanaannya tentu diwarnai tindakan pelanggaran yang dilakukan kontestan.
Terkait hal ini, masyarakat bisa memberikan informasi kepada Penegak Hukum Terpadu ( Gakkumdu), salah satu unsurnya adalah Badan Panitya Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan akan dilindungi.
"Bagi masyarakat yang siap jadi informan ke Panwaslu dan apabila takut diintimidasi dari terlapor, akan dilindungi" Ujar Iwan Hidayat menjelaskan.
Namun demikian, lanjut Iwan Hidayat, Gakkumdu hanya punya waktu 5 hari untuk menangani pelanggaran Pilkada, hendaknya sesegera mungkin diinformasikan, sehingga Panwas sebagai pelapor punya waktu untuk melakukan pemenuhan syarat formil dan materiil, dengan menggali kasus, karena biasanya informasi itu hanya disertai dengan bukti awal.
"Yang penting, kita kan hanya punya waktu 5 hari, penangan, makanya ketika hari pertama informasi itu didapat, maksimal duhari kedua informasi itu disampaikan, dan 3 hari terakhir menjadi tugas Panwas untuk memenuhi syarat formil dan materiil, biar Panwas yang nggali" jelas Iwan Hidayat.
Ditanya, soal laporan yang masuk tidak semuanya ditangani, Iwan Hidayat berkilah, sepanjang semua unsur terpenuhi, laporan itu pasti ditangani dan di publikasikan ke masyarakat.
"Ketika memang unsur (formil dan materiil) terpenuhi, pasti ada produk putusan, dan pengalaman pada Pilkada sebelumnya, memang ada sidang, ada putusan, hanya saja tidak terpublikasi" Akunya beralasan.
Terlepas dari itu, Bawaslu Lampung Selatan tetap berharap, indikator keberhasilannya pengawasannya bukan pada putusan, bukan memidanajan seseorang, namun sejatinya yang paling penting adalah upaya pencegahan maksimal sehingga tidak ada yang melakukan pelanggaran. (db/PMs).

(20:43:54) DBFMRadio, Kalianda : Dinas Perhubungan Lampung Selatan (Dishub Lamsel) menjamin, di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni bebas dari calo ticket, disamping sudah menggunakan e-ticket, selama angkutan Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019/2020, pengamanan juga diperketat, dengan menempatkan personil Marinir, Brimob, Polres Lamsel, dan Dishub Lamsel, yang ditempatkan dari penumpang turun kapal hingga terminal Bus, dan sebaliknya.
Pada Dialog publik Kesiapan Dinas Perhubungan Lamsel Menghadapi Angkutan Natal Dan Tahun Baru 2019/2020, Senin (23/12/2019) Kabid Angkutan, Dinas Perhubungan Lamsel Dwi Kuyoba, juga mengatakan, dari hasil rakor lintas sektoral mengahadapi angkutan libur Nataru, disamping JTTS (Jalan Toll Trans Sumatra) jalur lintas sumatra dari Bakauheni hingga pematang panggang sudah siap dilaluli, namun diruas Natar sedukit terganggu karena adanya galian kabel.
"Kesiapan 90% ya, karena di ruas Natar ada galian kabel yang mengurangi kapasitas jalan, namun secara umum sudah siap, jalur lintas sumatra, baik lintas tengah dan lintas timur, termasuk Jalan Tol siap" terang Dwi Koyuba.
Dinas perhubungan Lamsel, terus Dwi Koyuba, juga menempatkan personil, di titik titik rawan kemacetan dan kecelakaan diwilayah Lampung Selatan, serta memasang rambu lalulintas disepanjang jalan Nasional dan Kabupaten sebagai petunjuk bagi pengemudi.
Sedangkan untuk Armada Bus Antar Kota Antar Propvinsi (AKAP),  disiapkan 30 Armada Bus, 107 Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Bakauheni - Rajabasa dan Angkutan Pedesaan 60 unit yang melayani Bakauheni - Kalianda dan sekitarnya. Apabila kurang, Dishub juga telah menyiapkan 20 unit Bus cadangan dari DAMRI dan Trans Bandarlampung.
"Nanti kalau itu ( Armada Bus AKAP dan AKDP = red) kurang, kita juga sudah siapkan Bus cadangan dari DAMRI 10 unit dan Trans Lampung 10 Unit" jelas Dwi lagi.
Sementara untuk Angkutan Udara, Bandara Radin Inten II Branti untuk Maskapai Garuda, Sriwijaya dan Batik Air , menyiapkan 7 kali penerbangan perhari selama masa luburan Nataru, NAM Airdan Cytilink 2 Kali, Lion Air dan Wing Air 6 Kali sehingga total 32 Penerbangan sehari.
"Terkait dengan tuslah atau kenaikan tarif, telah ditetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah, sehingga tidak akan ada kenaikkan tarif, dan dimusim angkutan libur Nataru saat ini diterapkan tarif batas atas" katanya.
Seperti diketahui, Operasi Lilin Krakatau -OPK- sebagai pengamanan dan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 diwilayah Lampung Selatan, berlangsung selama 10 hari dari tanggal 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020, dan dimungkinkan bisa molor hingga H plus 5 Tahun Baru (db).

Menhub saat meninjau Statsiun Kereta Api Tanjung Karang, Bandarlampung, Minggu (30/6/2019).

Transportasi

DBFMinfo (Bandarlampung) : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berupaya mengalihkan angkutan barang keluar dari Kota Bandarlampung dan mengintensifkan penggunaan transportasi commuter dalam kota dan antarkota terdekat, seperti Kotabumi, Baturaja, dan Palembang.

Menurut Kabag Humas dan Komunikasi Publik Biro Humas dan Protokol Setprov Lampung Heriyansyah, Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Kemenhub, Selasa (25/06/2019), Gubernur membahas pengembangan perkeretaapian dengan Menhub.

Salah satunya mengalihkan babaranjang keluar dari wilayah perkotaan Bandarlampung. Hal ini direspon oleh Menhub Budi Karya Sumadi.

"Ketika angkutan sudah dikeluarkan, maka rel yang ada akan kita intensifkan untuk penggunaan transpotasi commuter dalam kota dan antar kota terdekat seperti Kotabumi, Baturaja, dan Palembang," ujar Menhub saat meninjau Statsiun Kereta Api Tanjung Karang, Bandarlampung, Minggu (30/6/2019).

Menhub Budi KS juga meminta PT. Kereta Api dan Gubernur Arinal agar aset yang dimiliki kereta api berupa rel dan jaringan dapat dirawat dari sekarang.

"Pak Gubernur Arinal dan PT. KAI harus merawat rel dan jaringannya dari sekarang. Sehingga kita bisa merencanakannya jauh sebelum kepadatan itu datang. Kalau dikota lain harus membuat LAP, maka Lampung sudah mempunyai potensi tersebut," jelas Menhub Budi KS.

Bahkan Menhub meyakini apabila ini dilakukan dengan baik, maka ke depan angkutan kereta api akan bertambah dan mampu memberikan pelayanan baik bagi masyarakat.

Terkait jalur Bandara-Kereta Api, Menhub Budi menjelaskan bahwa pihaknya sekarang sudah mencetuskan idenya, dan saya meminta PT. KAI dan Pemda dapat menyelesaikan rawat tempat.

"Untuk sementara akan memakai satu jalur, dan saya minta dibebaskan di depan bandara karena di situ memang ada stasiun dan jaringannya. Kalau itu jadi, maka dari Tanjung Karang ke Bandara hanya memakan waktu 19 menit," tutup dia. (Hmsprov).


DBFMinfo (Bakauheni) : Berbekal dari pengalaman tahun sebelumnya, penumpang pemotor di pelabuhan bakauheni pada arus puncak, pemotor dalam waktu 8 jam, tercatat 25 ribu atau sekitar 3000 / jam, dan jika dibandingkan dengan penumpang mobil sangat berbeda.

Direktur Utama PT.ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi, juga mengatakan secara psikologis penumpang pemotor sangat tertekan, harus mengantri ber-jam2 dengan kondisi sedang berpuasa. Oleh karena itulah, proses tiketing harus dipercepat, dengan digitalisasi, atau E-ticketing disamping juga didirikan tenda sepanjang 600 meter lengkap dengan fan air penyejuk.

"Jadi kalau ditanya mengapa digitalisasi ini baru mulai, yang selama ini bersifat front end yang dilihat oleh pengguna jasa langsung yakni non tunai, tapi yang lebih sulit sebetulnya adalah membuat data dibelakangnya, mengkonsolidasi data di belakangnya, namanya Back end" terang Ira Puspadewi, di Bakauheni.

Jadi, lanjut Ira, selama puluhan tahun ini ASDP menggunakan susyem yang sangat sederhana yakni Excel dan baru tahun ini ASDP Merak -Bakauheni menggunakan Integrated Resevation Transaction (IRT) system, atau sistim transaksi teservasi terintegrasi, dan segera menyusul Pelabuhan penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk.
"kita baru Januari tahun 2019 ini menggunakan sistem IRT, agar back end yang di belakang itu supaya rapi gitu kan jadi sangat digital ketika kita abaikan yang sudah rapi maka depan ini makin rapi, tapi nanti bulan Agustus akan diterapkan Ketapang-Gilimanuk"kata Ira lagi.

Pada prakteknya, di toll gate menggunakan sensor dan tidak afa lagi petugas untuk menentukan Golongan kendaraan 1 hingga 4 kemudian muncul tarif yang harus dibayar oleh pengendara.
"tidak, tidak lagi ada petugas disana (toll gate) jadi sensor akan menangkap mobil yang melalaui toll gate, dan bisa diketahui golongan kendaran dan tarifnya" pungkas Ira Puspadewi.(ndri/aap).
 

DBFMRadio, Kalianda : Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah indonesia, penggunaan tenaga kerja asing ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 20 /2018 Yuncto Peraturan Mentri Tenagakerja No.10 /2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing.

Ditemui DBFMRadio usai rapat pembahasan peraturan bupati tentang penggunaan tenaga kerja asing Kabupaten Lampung Selatan di Ruang Asisten Bidang Ekobang Setdakab Lampung Selatan, Anas Anshori Kepala Disnakertrans Lampung Selatan mengatakan bahwa TKA untuk didaerah diatur dalam Perda No. 5 Thn. 2018.

"Ada perda no. 5 tahun 2018 mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing, pembayaran kompensasi, sanksi, insentif, pembinaan dan ketentuan-ketentuan pendidikan jika terjadi penyimpangan, baik penyimpangan tenaga kerja asing maupun dalam pengelolaannya". Jelas Anas Anshori, Kamis (30/1/2020).

Anas Ansori juga mengatakan pemerintah juga menerapkan kompensasi kepada tenaga kerja asing (TKA) yang besarannya sesuai dengan peraturan kementrian tenaga kerja dan akan dialokasikan dalam program ketenagakerjaan atau program lain.

"Ketika orang asing bekerja disini maka peluang kerja bagi masyarakat akan berkurang, misalnya seribu tenaga kerja asing seharusnya bisa kita yang bekerja disitu, karena kita tidak mendapatkan itu maka pemerintah menetapkan kompensasi tenaga kerja asing itu" katanya.

Untuk sektor pekerjaan para TKA yang bekerja di indonesia, lanjut Anas, sudah diatur dalam Peraturan Mentri Tenaga Kerja

"Jadi sebenarnya ada aturan pusat (Permen: red) yang mengatur tentang itu, tidak pada sektor umum seperti buruh kasar walaupun di berita-berita ada juga yang seperti itu" terangnya lagi.

Masih menurut Anas Ansori, tenaga kerja asing ini di pekerjakan dalam bidang-bidang yang belum ada tenaga ahlinya di indonesia,atau bekerja di kedutaan, namun tidak ada kompensasi.

"untuk kompensasi sendiri hanya didapat dari TKA yang bekerja disektor formal seperti produksi barang dan jasa". Pungkas Anas Anshori.(db/ptm).

(14:42:02) DBFMRadio, Kalianda : Pengawasan terhadap realisasi undang undang 13/2003 tentang ketenaga kerjaan di Perusaahan, di Kabupaten Lampung Selatan tidak optimal, setelah Bidang Pengawasan diambil alih oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Dengan keterbatasan SDM yang hanya 40 Petugas, dan luasnya Lampung yang memiliki 13 Kabupaten dan 2 Kota, kesulitan mengcover seluruh wilayah Lampung, dengan ratusan perusahaan.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, Syafik Solah mengatakan, dalam hal angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau tuna karya di Lampung Selatan berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung tercatat, 21.000 angkatan kerja, dari jumlah ini yang terdaftar sebagai pencari kerja di Disnakertrans, ada 7.929 orang, laki laki 3.929 dan perempuan 4.000.
"Hingga bulan November 2019, di Lampung Selatan ada 7.929 pencari kerja, 3.929 Laki laki dan 4. 000 perempuan dari 21.000 tuna karya, sesuai catatan BPS Lampung" terang Syafik Solah, (23/12/2019) kemarin.
Dari jumlah itu, lanjut Syafik, yang melapor mendapat pekerjaan ada 1.545 orang sebagai pekerja migran terdiri TKI 453 dan TKW 1. 092, sedangkan yang bekerja di dalam negeri belum banyak yang melapor.
"Jadi yang sudah mendapatkan pekerjaan, didata kami ( Disnakertrans: red) itu ada 1. 545 orang ya, tapi pekerja migran, laki laki ada 453 dan 1.092 orang perempuan" rincinya.
Syafik Solah melanjutkan, ada fenomena menarik angkatan kerja di Lampung Selatan, 19,5% pencari kerja, lebih memilih mencari kerja diluar Lamsel, bahkan ke Luar Negri.
"Pekerja migran ke luar negri, itu hampir 50 % ke Taiwan, disusul Hongkong, kemudian Malaysia dan ke 4 Singapura. Sedangkan negara Timur Tengah, saat ini sedang ditutup, hanya Arab Saudi, itupun dibatasi, hanya PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) tertentu" urai Syafik Solah menjelaskan.
Secara demografi, lanjut dia Lampung Selatan adalah pintu gerbang Sumatra dan terdekat dengan Pulau Jawa, sementara peluang kerja dan penghasilan di luar Lampung Selatan lebih menjanjikan, demikian pula Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Pula Jawa lebih besar.
Hal itu dipicu pula oleh Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan tahun ini Rp. 2.365.000, dan tahun 2020 inaik menjadi Rp. 2.567.000. Sementara diluar Lamsel cenderung lebih tinggi.(db)

Salem assembly introduced delayed allows

Tenaga Kerja

Argue sum frequencies applying connected grabbed philip alternative. Breaking cape creative suspended hoped stroke chamber adjustment worst guys. Asleep convictions spoken obliged

DBFMRadio, Kalianda : Ditengah masa Pandemi COVID-19 pada Bulan Suci Ramadhan 1441 Hijriah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Lampung Selatan imbau masyarakat untuk melaporkan oknum yang melakukan penimbunan bahan pangan.

Hadir sebagai narasumber pada Dialog Publik di DBFM Radio, Sekretaris Disdagprin Lampung Selatan, Ir. Isnaini Yeti, MM. Menjelaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat, tentang adanya penimbunan barang oleh oknum-oknum tertentu.

Penindakan tersebut akan dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) pangan Lampung Selatan, hal ini dilakukan agar tidak ada lagi oknum yang melakukan penimbunan tersebut, guna kepentingan pribadi, dan menyebabkan terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga bahan pangan.

"Jika masyarakat ada yang tahu, terdapat penimbunan bahan pangan, segera laporkan kepada kami (disdagprin) atau ke Radio DBFM, akan kami tindaklanjuti oknum tersebut, bersama satgas pangan," jelas Isnaini Yeti.

Selain itu, Isnaini Yeti mengungkapkan pihaknya terus memantau perkembangan ketersediaan dan harga barang di pasar, melalui laporan dari 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang tersebar di Wayah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ada kelangkaan atau lonjakan harga barang.

Terkait dengan kebijakan harga barang, Disdagprin berpedoman pada Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras dan Peraturan Mentri Perdagangan Nonor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.

"Kami selalu melakukan pemantauan ketersediaan dan harga barang di pasar, melalui UPT, terdapat 6 UPT di Lampung Selatan, untuk laporan harga barang dikirim setiap hari dan untuk ketersediaan barang dilaporkan seminggu sekali," ungkapnya.

Pada Dialog Publik yang dipandu oleh Henita Yahya, Isnaini Yuneti juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan khawatir akan kekurangan bahan pangan, sebab pihaknya menjamin ketersediaan bahan pangan aman dan tidak ada lonjakan harga bahan pangan. (db/ptm-aap).

(DBFMRadio.id) - Kalianda : Dinas Ketahanan Pangan Lampung Selatan menjamin stok logistik di tengah pandemi covid-19 ini aman, pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan sudah menambah stok beras di gudang Bulog saat ini 316 ton.

Hadir sebagai narasumber di Dbfmradio Senin (27/04/2020) Ir.Yansen Mulia,MP selaku Kepala dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan menuturkan bahwa stok pangan di Lampung Selatan mengalami Surplus Plus atau Sangat berkelebihan terutama bahan pokok beras karena sedang masa panen dan dalam beberapa bulan kedepan akan ada panen raya.

"Untuk harga beras masih normal mau itu beras medium maupun premium, dan ketersediaan untuk 3 bulan kedepan masih aman ada 1200 ton beras di gudang Bulog untuk cadangan pangan" jelasnya.

Saat ini ada beberapa bahan pokok yang menjadi kekhawatiran stoknya menipis salah satunya gula pasir yang saat ini memang langka serta mengalami lonjakan harga. Dan ada juga bawang merah dan bawang putih karena, menurut Yansen Mulia memang Indonesia sendiri tidak memproduksinya tetapi sampai nanti idul Fitri harga dari ke 3 komoditi tersebut masih bisa di kendalikan harganya.

Kendala yang di hadapi saat ini untuk stok gula pasir yang mengalami kelangkaan di gudang Bulog, lanjut Yansen, seharusnya sudah di impor dari beberapa bulan yang lalu tapi tidak ada pengiriman, lalu gula pasir yang sekarang beredar dengan harga mahal adalah distribusi dari perusahaan- perusahan gula.

"Harga dari gula pasir yang beredar di pasaran tersebut yang menentukan adalah pihak perusahaan gula dan dari toko tempat menjual hinggal harga bisa mencapai 17-19. ribu rupiah" ujarnya

Sedangkan beras yang distribusikan dari bulog harganya memang sudah di batasi yaitu sekitar 12.200 - 12.300 dan pihak toko pun tidak boleh menjual beras tersebut dengan harga lebih dari 12.300.

Sementara Dinas Ketahanan Pangan bersama Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Badan Urusan Logistik (Bulog) Lampung Selatan sendiri memiliki program untuk meringankan masyarakat yaitu menjual bahan pokok dengan harga murah.

"Beras premium yang di jual perkilo berkisar 8.800 ribu/kg dan di kemas dalam kemasan 5kg Sehingga menjadi 44 ribu, Gula Pasir 12.500ribu/Kg, serta minyak goreng dan terigu" terangnya

Kansilog juga membantu Bulog dalam mendistribusikan bahan pokok yang mereka punya dalam bentuk paketan bahan pokok dengan harga paling murah 50rb yang sudah berisikan gula, terigu dan minyak makan sehingga masyarakat juga mendapatkan keringanan dalam membeli bahan pokok.

Diakhir dialog, Yansen mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir tentang ketersediaan bahan pokok terutama sebelas bahan pokok karenan stok yang di miliki mencukupi sampai 3 bulan kedepan serta harga dari bahan pokok tersebut masih terus di pantau dan masyarakat diharapkan tidak perlu melakukan menimbunan bahan pokok dan melakukan panic buying yang akan merugikan banyak pihak nantinya. (db/lmhr-aap)

(DBFMRadio.id) : Kalianda – Dengan pemberlakuan sosial distancing dan phsycal distancing, Pemerintah Kabupaten( Pemkab) Lampung Selatan mengeluarkan himbauan untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah serta menjaga jarak bila ada di tengah keramaian. Wabah covid-19 memang sudah melumpuhkan banyak sektor salah satunya adalah sektor pajak daerah.

Hadir sebagai narasumber pada program dialog publik di DBFM radio, Senin (20/04/2020) Kaharuddin Ahmad selaku Sekrertaris Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan mengatakan Wabah covid-19 ini sangat mengurangi sekali pendapatan Pajak dari Rumah makan serta tempat hiburan yang ada di Lampung Selatan.

Melalui surat edaran yang di buat oleh BPPRD tanggal 6 April nomor 060/1256/IV.04 tahun 2020 Kaharuddin menjelaskan pihaknya memberikan keringanan kepada 3 proritas pelaku usaha.

"pihak kami memberikan keringanan pajak pada pengusaha pajak, yaitu pada pengusaha hotel, restoran dan tempat hiburan terhitung dari 1 April sampai 31 Mei 2020 " jelasnya.

Sesuai dengan kebijakan menteri keuangan dan menteri dalam negeri pendapatan pajak juga di kurangin berkisar 35 -50% serta kebijakan pengurangan pajak ini juga otomatis diberlakukan sejak surat edaran di terbitkan.

Pihak BPPRD berharap Agar bencana covid-19 ini tidak semakin meluas dan semakin panjang sehingga dapat menormalkan kembali pendapatan pajak daerah. (lmhr/db-aap)

Advertisement