Realisasi Belanja APBD TA 2019 Rendah, Karena Peyerapan Anggaran Dibawah 80%

Hankam
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

DBFMRadio.id : Kalianda - Pelaksanaan intensivikasi dan extensifikasi pendapatan daerah, diarahkan  dalam rangka pencapaian dan pendapatan dari sektor bagi hasil  pajak dan bukan pajak guna realisasi anggaran secara   maksimal.

sehingga realisasi Pendapatan Asli  Daerah (PAD) tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 275.464 Milyar dari target Rp. 276.906 MIilyar atau terealisasi 99.48 %, ditambah  penerimaan pendapatan lain-lain yang syah maka penerimaan APBD 2019 sebesar Rp. 1.404 T dari target  Rp. 1.447 T atau terealisasi 97.63 %. Sedangkan realisasi Belanja Rp. 2.148 T.  Atau hanya  67.18 % dari target realisasi.

Ketua Panitia Khusus DPRD Lampung Selatan M. Akyas dalam laporannya pada Rapat Paripurna DPRD Lampung selatan secara Virtual Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun anggran 2019, juga menyebut,  salah satu penyebab tidak terealisasinya anggaran Belanja, karena rendahnya penyerapan anggara dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti  di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya terealisasi 59.45 % dan OPD lainnya dibawah 80 %.

“Belanja hanya terealisasi 2 koma 148 Triyun rupiah, atau hanya 59,45 persen dari target, hal ini disebabkan rendahnya penyerapan anggaran di Dinas PUPR yang hanya 59.45 persen dan Dinas lainnya hanya dibawah 80 persen’ jelas M. Akyas, Rabu (10/06/2020).

Untuk itulah, Lanjut M.Akyas, Pansus menyampaikan saran dan  rekomendasi, pengelolaan keuangan daerah di Tahun Anggaran 2019 mendekati kesesuaian secara umum meskipun ada beberapa yang tidak menggembirakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, maka DPRD memberikan saran Pemerintah daerah agar bersungguh-sungguh menggali sumber  potensi PAD dengan melakukan pendataan sumber-sumber PAD yang ada di Lampung Selatan, sehingga anggaran daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Dalam buku LKPJ Bupati Lampung Selatan, dalam penyerapan belanja daerah belum optimal, karena adanya efisiensi anggaran daerah dan tertundanya pembangunan fisik sehingga berimbas meningkatnya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran: Red) untuk itu, kami berharap agar perencanaan belanja daerah agar dipersiapkan secara matang” Jelas Ketua Pansus.

Bupati Lampung selatan, H. Nanang Ermanto, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Hendry Rosyadi, diselenggarakan secara Virtual ini mengikutinya dari Ruang rajabasa Setdakab Lamsung selatan bersama beberapa Kepala OPD dan  Forkopimda.(db/ptm/aap)