17:30:26 DBFMRadio.id : Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan -PPATK- dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pendekatan berbasis risiko atua Risk Based Approach, dengan parameter tertentu untuk menetapkan suatu daerah mendapat perhatian khusus atau tidak. Seperti indikator keamanan, situasi politik dan indikator yang terkait dengan masalah ekonomi.
Menurut Kepala PPATK Dian Edina Rae, sangat beralasan apabila PPATK memberi perhatian khusus kepada Papua, betapa tidak, ada dua hal yang perlu perhatian di Papua, pertama ada situasi keamanan yang masih tetap rawan dan yang terkait dengan masalah ekonomi.
Dian Edina menilai agak mengkhawatirkan, karena jika dicermati, sejatinya APBD Papua cukup besar, rata rata diatas 14 Triliun Rupiah, dan dana Otoritas Khusus -Otsus-
di atas 8 triliun rupiah.
"Ini jumlah yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan penduduk Papua yang hanya 3 jutaan." Kata Dian Edina Rae, dalam sebuah wawancara, yang diterima dbfmradio.id Jum'at (25/6/2021).
Hasil analisis dan pemeriksaan PPATK di Papua, ada indikasi korupsi, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 82 transaksi keuangan yang mencurigakan, dengan 52 pelaku dalam wadah organisasi.
Yang menarik dari perilaku koruptif di Papua, Menurut Dian, ada beberapa kelompok orang yang terlibat di dalamnya, pejabat politik berkolusi dengan pejabat birokrasi, vendor, rekanan pemerintah daerah serta yayasan, organisasi masyarakat dan individu.
"Hal ini menunjukkan bahwa persoalan di Papua tidak sederhana, dengan wilayah yang demikian luas dan dengan sistem pembayaran yang masih berbasis pada chas carry di Papua ini, memerlukan penanganan tersendiri." tegas Dian.
Menjawab pertanyaan apakah ada transaksi mencurigakan penggunaan APBD dan dana Otsus mengalir ke Kelompok Kriminal Bersenjata -KKB- atau OPM, Dian Edina Rae, mengaku tidak mudah menelisiknya.
"Apakah anggaran yang ditarik menyalahi prosedur itu di gunakan oleh KKB atau OPM, karena menggunakan transaksi cash, sangat sulit di lacak." Aku Dian lagi.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan Dian Edina mengakui, memang ada indikasi bahwa ada anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua, ditarik tidak mengikuti prosedur yang seharusnya.
"Transaksinya menggunakan rekening pribadi, setelah ditarik baru dipergunakan, inilah yang mempersulit PPATK dalam melacak keperuntukan dana yang sebenarnya." Tutup Dian Edina Rae.(db-rell-aap).
