DBFMRadio.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih serius mengantisipasi kenaikan harga beras yang masih menjadi komoditas utama penyumbang inflasi nasional.
Pesan tersebut disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Selasa (19/8/2025). Rapat diikuti oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Dulkahar, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan melalui zoom meeting dari ruang Kabag Perekonomian, kantor bupati setempat.
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pengendalian harga beras harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Saya minta harga beras ini bisa turun. Ini bukan hanya soal angka inflasi, tetapi menyangkut daya beli masyarakat. Jangan sampai kenaikan harga beras terus berlanjut dan membebani rakyat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan bahwa inflasi nasional tercatat sebesar 2,37 persen. Inflasi terjadi pada empat bulan terakhir, dengan Juli mencatat inflasi 0,03 persen dan inflasi tahun kalender mencapai 1,69 persen.
Ateng menyebut beras menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,06 persen, disusul tomat, bawang merah, cabai rawit, dan bensin.
“Selama tiga bulan terakhir, beras selalu masuk dalam lima besar komoditas penyumbang inflasi. Karena itu, pada Agustus ini perlu diwaspadai agar tidak memberikan andil lebih tinggi lagi,” jelasnya.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, TPID Lampung Selatan langsung turun ke lapangan untuk melakukan monitoring harga beras premium di sejumlah pasar tradisional. Langkah ini ditempuh guna memastikan ketersediaan stok dan menekan potensi kenaikan harga yang dapat berdampak langsung pada masyarakat.
Melalui koordinasi intensif dan pemantauan harga secara berkala, Pemkab Lampung Selatan berharap stabilitas harga pangan, khususnya beras sebagai kebutuhan pokok utama, dapat tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu. (Arya)