Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperketat penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN) melalui inspeksi mendadak (sidak) secara acak usai apel mingguan, Senin (28/9/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab di lingkungan pemerintahan daerah. ASN yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dipastikan akan menghadapi tindak lanjut, mulai dari pembinaan hingga sanksi disiplin sesuai ketentuan kepegawaian.
Sidak tersebut tidak dilakukan dengan menyasar seluruh perangkat daerah sekaligus, melainkan menggunakan metode undian untuk menentukan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi sampel pemeriksaan.
Melalui mekanisme ini, Pemkab Lampung Selatan ingin memastikan pengawasan berlangsung secara objektif dan merata, tanpa memberikan kesempatan kepada ASN untuk memperkirakan kapan pemeriksaan akan dilakukan.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, M. Darmawan, menjelaskan bahwa metode undian dipilih sebagai solusi agar pemeriksaan tetap efektif di tengah banyaknya perangkat daerah dan jumlah pegawai yang harus diawasi.
“Jadi kita tidak mungkin memeriksa semua orang satu per satu di seluruh perangkat daerah. Karena itu kita ambil sampel melalui undian. Perangkat daerah yang terpilih itulah yang kita sidak dan kita hitung kehadirannya,” kata Darmawan.
Dalam pelaksanaannya, tim pemeriksa mencatat jumlah ASN yang seharusnya mengikuti apel pada perangkat daerah terpilih, kemudian membandingkannya dengan jumlah pegawai yang benar-benar hadir.
ASN yang tercatat tidak mengikuti apel selanjutnya diverifikasi untuk memastikan alasan ketidakhadirannya, termasuk memeriksa ada atau tidaknya surat tugas maupun keterangan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan ini menjadi tahapan penting untuk membedakan pegawai yang tidak hadir karena menjalankan tugas kedinasan atau alasan sah lainnya dengan pegawai yang mengabaikan kewajiban tanpa keterangan.
Darmawan menegaskan, hasil sidak tidak berhenti pada pencatatan jumlah kehadiran. Setiap temuan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembinaan dan penegakan disiplin secara berjenjang.
Bagi ASN yang terbukti tidak hadir tanpa alasan yang sah, penanganan akan dimulai dari atasan langsung, kemudian dapat diteruskan kepada Inspektorat dan unsur kepegawaian sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menyebut, ketidakhadiran dalam apel mingguan bukan persoalan sepele, sebab kehadiran merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ASN dalam menjalankan kewajiban sebagai aparatur pemerintah.
“Semua ada tindak lanjutnya. Yang tidak hadir dalam apel sebelumnya juga sudah kita tindaklanjuti. Ada hukumannya, sesuai dengan kriteria mereka yang tidak hadir,” tegasnya.
Menurut Darmawan, penerapan sanksi bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, melainkan menjadi bagian dari pembinaan agar seluruh ASN memahami dan mematuhi ketentuan disiplin kepegawaian.
Pemkab Lampung Selatan ingin memastikan bahwa kedisiplinan tidak hanya muncul ketika pemeriksaan berlangsung, tetapi tumbuh menjadi kesadaran dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, mengatakan pola sidak secara acak sengaja diterapkan agar pemeriksaan tidak dapat diprediksi oleh para pegawai.
Menurutnya, apabila jadwal sidak ditentukan pada pekan tertentu, ASN berpotensi hanya mempersiapkan diri menjelang pemeriksaan. Karena itu, waktu dan perangkat daerah yang menjadi sasaran pemeriksaan dilakukan secara acak.
“Kalau nanti kita tentukan di Minggu pertama atau kedua, semua orang akan siap-siap. Karena itu kita lakukan secara acak. Kapan saja kita lihat waktu yang tepat,” kata Edy.
Dengan pola tersebut, seluruh ASN diharapkan senantiasa menjaga kedisiplinan, baik saat apel mingguan maupun ketika melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Edy mengungkapkan, penerapan sidak acak mulai menunjukkan dampak terhadap tingkat kehadiran ASN dalam apel mingguan di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Ia menilai, jumlah peserta apel setiap Senin kini terlihat semakin ramai dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya perhatian pegawai terhadap kewajiban mengikuti apel.
Setiap apel Senin sekarang ramai terus. Kehadirannya signifikan. Makanya undiannya kita acak, jadi mereka harus hadir terus,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan akan tetap dilaksanakan secara konsisten. ASN yang terbukti melanggar ketentuan disiplin akan dipanggil dan diproses sesuai tingkat pelanggarannya.
Bentuk sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga tindakan disiplin secara berjenjang berdasarkan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Melalui penerapan sidak acak dan tindak lanjut yang konsisten, Pemkab Lampung Selatan berupaya mengubah pola kedisiplinan ASN dari sekadar kepatuhan karena adanya pemeriksaan menjadi kesadaran dalam menjalankan kewajiban sebagai aparatur negara.
Kehadiran dalam apel mingguan diharapkan tidak lagi dipandang sebagai rutinitas seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab, koordinasi, serta komitmen bersama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Pengawasan yang dilakukan secara acak juga menjadi pengingat bahwa setiap ASN memiliki kewajiban menjaga integritas dan profesionalitas, tanpa bergantung pada ada atau tidaknya pemeriksaan.
Dengan demikian, sidak bukan sekadar instrumen untuk menemukan pelanggaran, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja pemerintahan yang lebih tertib, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.
Pemkab Lampung Selatan berharap, melalui pembinaan dan penegakan aturan yang berkelanjutan, kedisiplinan dapat tumbuh sebagai budaya kerja yang melekat pada setiap aparatur, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Jasmin)
