DBFMRadio.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memetakan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan hingga tingkat desa melalui Ekspose Hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2025. Hasil analisis tersebut menjadi pijakan penting dalam memperkuat kebijakan serta intervensi penanganan kerawanan pangan secara terpadu dan berkelanjutan.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan koordinasi jejaring keamanan pangan daerah serta Pola Pangan Harapan (PPH) itu digelar di Aula Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (16/12/2025). Ekspose FSVA diikuti oleh perwakilan perangkat daerah terkait sebagai upaya menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, Eka Riantinawati, menyampaikan bahwa FSVA merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi ketahanan pangan daerah secara komprehensif. Melalui FSVA, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang masih berada dalam kategori rawan pangan beserta faktor penyebabnya.
“Berdasarkan hasil analisis FSVA, masih terdapat desa di Kabupaten Lampung Selatan yang masuk dalam kategori rawan pangan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Eka.
Ia menegaskan, FSVA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis, melainkan menjadi dasar bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Menurutnya, penanganan kerawanan pangan tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
“FSVA ini menjadi dasar bersama bagi pemerintah daerah. Penanganan kerawanan pangan bukan hanya tugas Dinas Ketahanan Pangan, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah,” jelasnya.
Eka juga mengungkapkan adanya dinamika jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Faktor tersebut turut memengaruhi tingkat kerentanan pangan, sehingga diperlukan langkah penanganan yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Melalui hasil FSVA 2025, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun intervensi yang lebih efektif, mulai dari peningkatan akses dan ketersediaan pangan, penguatan produksi pangan lokal, hingga perbaikan kualitas gizi masyarakat.
“Setiap perangkat daerah memiliki peran melalui program dan kegiatan yang saling mendukung, sehingga upaya penguatan ketahanan pangan dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Eka.
Ia menambahkan, ekspose FSVA ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan lebih optimal.
Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap jumlah desa yang masuk kategori rawan pangan dapat ditekan secara bertahap, sekaligus mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah. (Arya)
