DBFMRadio.id, LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dan Pemkab Sumedang resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Berbagi Informasi dan Inovasi Daerah, yang berlangsung di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jumat (4/7/2025).
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi antardaerah.
Kolaborasi ini melibatkan 14 Perangkat Daerah dari Lampung Selatan, antara lain: Bappeda, BPPRD, BRIDA, BKD, DPMPTSP, Dinas Kominfo, Dinas Perindag, Dinas Dalduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Disdukcapil, dan Disnaker.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan bahwa Sumedang dipilih sebagai mitra karena dinilai sebagai salah satu daerah terbaik dalam penerapan inovasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
“Saya dikasih masukan, kalau mau belajar pemerintahan, ke Sumedang tempatnya. Maka kami niatkan ke sini untuk belajar. Kami ingin mengikuti kesuksesan Kabupaten Sumedang dalam membangun sistem pemerintahan yang inovatif dan teruji,” ujar Egi dalam sambutannya.
Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyambut baik dan merasa terhormat atas kunjungan serta komitmen kerja sama dari Pemkab Lampung Selatan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi sebagai langkah bersama menghadapi tantangan daerah.
“Ini sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Kita ini berbagi pengalaman, dan saya yakin Lampung Selatan pun memiliki banyak hal yang bisa kami pelajari,” ungkap Dony.
Dony menjelaskan, setiap daerah memiliki tantangan yang unik mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga pelayanan publik yang masih belum optimal. Untuk itu, Sumedang memilih jalur reformasi birokrasi dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai jawaban atas tantangan tersebut.
“Kami ubah budaya dari dilayani menjadi melayani, dari zona nyaman ke zona kompetitif, dan dari sistem manual ke digital. Transformasi ini dijalankan melalui platform digital oleh Dinas Kominfo, sehingga pelayanan dan pengawasan dilakukan secara digital,” jelasnya.
Kerja sama ini diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam mempercepat pembangunan dan modernisasi pemerintahan di Lampung Selatan, sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antardaerah dapat membuka jalan menuju tata kelola yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.
Dengan adanya sinergi ini, kedua daerah diharapkan dapat saling memperkaya, berbagi praktik baik, serta memperkuat jaringan antar pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan masa depan. (Indah/Siska)
