Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kemandirian fiskal dengan mengikuti ajang penilaian Creative Financing 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Ajang ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam mendorong lahirnya kepala daerah berjiwa wirausaha melalui penerapan konsep Entrepreneur Government, yakni pendekatan inovatif dalam menggali dan mengelola sumber pembiayaan pembangunan secara kreatif dan berkelanjutan.
Dalam sesi pemaparan yang digelar secara virtual pada Selasa (14/4/2026), Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memaparkan berbagai strategi pembiayaan kreatif yang telah dan akan dijalankan oleh pemerintah daerah.
Menurut Egi, pihaknya terus mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Pemkab Lampung Selatan berupaya menghadirkan terobosan dalam pembiayaan daerah agar pembangunan tetap berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Supriyanto bersama jajaran pejabat terkait dari ruang rapat BPKAD, sementara Bupati Egi mengikuti paparan secara daring dari Jakarta.
Selain sebagai ajang penilaian, kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi serta pemenuhan data dukung sebagai bagian dari proses evaluasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus memperkuat kemandirian keuangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya inovasi pembiayaan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ia menyebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting yang mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.
“Daerah harus terus melakukan terobosan dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi aktif mencari sumber pembiayaan alternatif,” kata Agus.
Adapun indikator penilaian Creative Financing mencakup berbagai aspek strategis, seperti inovasi pajak dan retribusi, pengelolaan BUMD, pemanfaatan CSR, pengelolaan barang milik daerah dan BLUD, hingga penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Tak hanya itu, aspek digitalisasi juga menjadi sorotan, meliputi implementasi SIPD, KKPD, ETPD, SPBE, serta capaian opini laporan keuangan daerah.
Rencananya, penganugerahan Creative Financing 2026 untuk regional Sumatra akan digelar di Palembang pada 22 April 2026, dengan kategori penghargaan bagi satu gubernur, tiga bupati, dan tiga wali kota terbaik.
Melalui keikutsertaan ini, Pemkab Lampung Selatan berharap mampu memperkuat posisi sebagai daerah yang adaptif, inovatif, dan mandiri secara fiskal, sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. (Jasmin)
