DBFMRadio.id — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat memfasilitasi penyediaan 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi insan pers.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi bagi wartawan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan kelompok profesi yang berperan penting dalam penyampaian informasi kepada publik.
“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Karena itu, kami ingin wartawan memperoleh hak dan informasi yang jelas. Program rumah subsidi ini adalah wujud kehadiran negara, sejalan dengan program Presiden Prabowo,” tegas Menteri Ara.
Ia juga menantang PWI untuk segera menyiapkan data serta melakukan sosialisasi secara masif kepada wartawan di seluruh Indonesia agar program tersebut tepat sasaran dan dapat direalisasikan secara optimal. Bahkan, Menteri Ara menargetkan 5.000 unit rumah subsidi tersebut harus terserap seluruhnya pada tahun 2026.
“Deal, ya?” tanya Menteri Ara.
“Ya, deal,” jawab Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir.
Menanggapi hal itu, Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian terhadap kesejahteraan insan pers. Ia menegaskan, PWI siap menggerakkan seluruh jaringannya untuk memastikan program ini dapat diakses secara luas, tidak hanya oleh anggota PWI, tetapi juga oleh seluruh wartawan yang membutuhkan hunian layak.
“Terima kasih kepada Menteri PKP yang telah menyediakan fasilitas pengadaan rumah bagi wartawan. Kami berharap seluruh wartawan di Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini,” ujarnya.
Menurut Munir, program ini menjadi angin segar, terutama bagi wartawan yang selama ini kesulitan memiliki rumah akibat keterbatasan penghasilan.
Dorong Sosialisasi Program KPR FLPP
Selain penyediaan rumah subsidi bagi wartawan, Menteri Ara juga meminta dukungan PWI untuk membantu menyosialisasikan program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) kepada masyarakat luas.
KPR FLPP merupakan program subsidi perumahan dari pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga tetap 5 persen selama masa tenor, cicilan ringan, jangka waktu hingga 20 tahun, serta uang muka yang terjangkau.
Melalui dukungan PWI, Menteri Ara berharap informasi terkait pembelian rumah subsidi dapat dipahami secara luas oleh masyarakat, termasuk wartawan, sekaligus meminimalisasi potensi misinformasi terkait program perumahan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat dijadwalkan menggelar sosialisasi nasional bersama Kementerian PKP, BP Tapera, developer, serta agen properti pada Selasa, 9 Desember 2025, yang akan dipusatkan di Kantor PWI Pusat.
“Kami mengajak seluruh pengurus PWI provinsi dan kabupaten/kota serta anggota untuk mengikuti sosialisasi ini,” kata Akhmad Munir.
Ia menambahkan, program ini sangat relevan mengingat PWI memiliki sekitar 35.000 anggota di seluruh Indonesia yang berpotensi mengakses skema KPR FLPP. Dengan penghasilan sekitar Rp2–3 juta per bulan, seorang wartawan dinilai sudah bisa memiliki rumah subsidi dengan cicilan sekitar Rp1.080.000 per bulan.
“Alhamdulillah, program ini menjadi solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan insan pers,” pungkas Munir.
Program penyediaan 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan ini juga menjadi bagian dari kontribusi Kementerian PKP dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. (Arya)
