DBFMRadio.id – Dalam upaya memperkuat pembangunan yang inklusif, Kalyanamitra bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berkomitmen menghadirkan desa berperspektif gender, di mana setiap warga memiliki peran dan kesempatan yang setara tanpa ada yang tertinggal (no one left behind).
Komitmen ini ditegaskan melalui Workshop Program Pengembangan Komunitas tentang Pembangunan Desa Berperspektif Gender yang diselenggarakan Kalyanamitra di Hotel Negeri Baru Resort, Kalianda, Jumat (17/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, Camat Natar, serta sejumlah peserta dari berbagai unsur masyarakat dan organisasi.
Direktur Kalyanamitra, Ika Agustina, menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta terhadap kebijakan pembangunan desa yang berperspektif gender, berbagi praktik baik, serta menyusun strategi bersama menuju pembangunan desa yang berkeadilan sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya membangun secara fisik, tetapi juga membangun manusia dan keadilan sosial. Prinsipnya, no one left behind,” ujar Ika.
Ia menambahkan, Kalyanamitra telah aktif sejak 1985 dengan fokus memperjuangkan suara perempuan dan kelompok rentan agar diakomodasi dalam kebijakan pembangunan di berbagai tingkatan.
“Di Lampung Selatan, kami sudah bekerja sama lebih dari 10 tahun, khususnya di Kecamatan Natar. Kami terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar perempuan turut berperan aktif dalam pembangunan desa,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan, Erdiyansyah, yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan salam dari Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama yang berhalangan hadir.
Dalam sambutannya, Erdiyansyah menyampaikan apresiasi atas konsistensi Kalyanamitra dalam mendukung penguatan desa berkeadilan gender.
“Kehadiran Kalyanamitra membawa dampak positif bagi pembangunan desa di Lampung Selatan. Ini bentuk nyata kemitraan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Erdiyansyah menjelaskan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah 2.109,74 km² dengan 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan. Menurutnya, pembangunan ke depan harus mempertimbangkan ketahanan sosial dan kesetaraan gender sebagai fondasi utama.
“Kita hidup di era digital dan menghadapi tantangan perubahan iklim serta dinamika sosial ekonomi global. Karena itu, perempuan di desa bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan, penggerak ketahanan pangan, pelestari lingkungan, dan pelayan masyarakat,” tandasnya.
Workshop ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat desa untuk membangun lingkungan sosial yang inklusif, setara, dan berkelanjutan. (Arya)
