DBFMRadio.id - Dukungan terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat arus bawah. Salah satunya datang dari Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Lampung, Muhtadli, yang menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga imparsialitas Polri sebagai lembaga negara yang berada langsung di bawah Presiden.
Muhtadli menegaskan bahwa imparsialitas merupakan kunci utama agar Polri tetap utuh, profesional, dan dipercaya publik sebagai pengayom masyarakat yang berdiri di atas semua golongan, kelompok, serta kepentingan politik.
“Kami berpandangan bahwa posisi imparsialitas Polri adalah kunci agar Polri tetap dipercaya publik sebagai pengayom yang berdiri di atas semua golongan, kelompok, fatsun politik, serta bebas dari intervensi sektoral,” ujar Muhtadli, yang juga Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda, kepada awak media, Selasa (27/1/2026).
Ia mengatensi munculnya narasi peninjauan kembali secara administratif terkait gagasan pengalihan institusi Polri ke bawah kementerian tertentu. Menurutnya, wacana restrukturisasi tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena memiliki implikasi ketatanegaraan yang luas, termasuk dampak sosial politik dan penegakan hukum.
“Kami berpandangan perlu dilakukan kajian yang serius dan komprehensif. Jangan sampai narasi dan langkah administratif justru mempengaruhi stabilitas institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang selama ini telah berjalan dengan baik,” jelasnya.
Muhtadli menilai bahwa jika diperlukan penataan kelembagaan, langkah yang paling tepat adalah melalui pembaruan regulasi dan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian. Menurutnya, transformasi Polri menuju institusi yang profesional dan modern harus berbasis pada pelembagaan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip imparsialitas.
Selain itu, Muhtadli juga menyoroti peran Badan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga tersebut dinilainya sebagai jembatan strategis penyalur aspirasi masyarakat terkait isu hukum, penegakan hukum, serta reformasi kelembagaan kepolisian.
“Kritik dan aspirasi masyarakat terhadap kinerja kepolisian adalah hal yang produktif dan konstruktif. Itu merupakan mekanisme evaluasi agar Polri semakin kredibel dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Sebagai representasi pemuda, Muhtadli menegaskan komitmen Pemuda Muhammadiyah untuk terus mengawal transformasi Polri agar tetap berada pada koridor hukum yang benar.
“Kami berkomitmen mengawal institusi Polri agar tetap berada di jalur hukum. Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan pembenahan internal, demi mewujudkan Polri yang semakin dicintai rakyat dan mampu menegakkan hukum tertinggi, yakni keselamatan serta kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Arya)
