Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus mendorong penguatan tata kelola data pertanahan dan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi geospasial. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mereplikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (Sisgita) yang dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
Replikasi inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Lampung Selatan membangun basis data yang lebih akurat, terintegrasi, mudah diperbarui, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama replikasi dan pemanfaatan aplikasi Sisgita oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama sejumlah pemerintah daerah lainnya dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Penandatanganan berlangsung di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Ciputat, Senin (21/9/2026).
Bupati Radityo Egi Pratama mengatakan, penerapan Sisgita di Lampung Selatan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan data sekaligus mengoptimalkan potensi PAD.
“Hari ini saya menandatangani kerja sama replikasi dan pemanfaatan aplikasi Sisgita bersama sejumlah pemerintah daerah di Kota Tangerang Selatan,” kata Bupati Egi.
Sisgita merupakan sistem berbasis Geographic Information System (GIS) yang memadukan data pertanahan dan perpajakan dalam bentuk informasi spasial.
Melalui sistem tersebut, bidang tanah dan objek pajak dapat dipetakan secara digital sehingga proses pemutakhiran, pencocokan, serta validasi data dapat dilakukan dengan lebih terintegrasi.
Salah satu bagian penting dalam sistem ini adalah integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2.
Keterhubungan kedua data tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai keterkaitan antara bidang tanah dengan objek pajak yang melekat di dalamnya.
Bagi Lampung Selatan, penguatan basis data tersebut memiliki arti penting dalam mendukung pengelolaan pajak daerah. Data yang tersusun secara terpadu dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi pajak secara lebih akurat.
Lebih dari sekadar pendataan, informasi tersebut dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
Replikasi Sisgita juga tidak hanya dimaknai sebagai adopsi sebuah aplikasi. Kerja sama tersebut membuka ruang bagi Pemkab Lampung Selatan untuk melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan daerah yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem integrasi data pertanahan dan perpajakan.
Pemanfaatan teknologi geospasial diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kualitas pemutakhiran data, serta mempermudah pemerintah dalam melakukan pemetaan objek tanah dan pajak.
Dengan basis data yang lebih terintegrasi, pemerintah memiliki instrumen pendukung untuk melihat potensi wilayah secara lebih menyeluruh.
Pada akhirnya, pengembangan Sisgita di Lampung Selatan diarahkan bukan hanya untuk memperkuat administrasi pertanahan dan perpajakan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Data yang akurat, transparan, dan mudah diperbarui menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber PAD untuk mendukung pembangunan daerah.
Replikasi Sisgita menjadi bagian dari transformasi digital Pemkab Lampung Selatan menuju tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi, berbasis data, dan memanfaatkan teknologi geospasial. (Jasmin)
