Keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik di daerah tidak hanya bergantung pada besarnya program yang dirancang pemerintah. Di balik setiap agenda pembangunan, terdapat persoalan mendasar yang menentukan seberapa jauh pemerintah daerah mampu bergerak, yakni kapasitas dan ruang fiskal.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Bupati Lampung Selatan sekaligus Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Radityo Egi Pratama. Ia mendorong lahirnya kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan agar pemerintah kabupaten memiliki ruang gerak yang proporsional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Egi saat mengikuti Rapat Dewan Pengurus Apkasi terkait Keadilan Fiskal Daerah melalui Zoom Meeting dari Lamban Rakyat Lampung Selatan, Rabu (16/9/2026).
Rapat tersebut menjadi ruang bagi jajaran pengurus Apkasi untuk membahas berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten. Selain bertukar pandangan, forum juga menghimpun aspirasi para kepala daerah yang nantinya menjadi bahan komunikasi dan rekomendasi Apkasi kepada pemerintah pusat.
Bagi Egi, persoalan fiskal memiliki kaitan erat dengan kemampuan daerah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program nyata yang dirasakan masyarakat.
Di satu sisi, pemerintah kabupaten dituntut terus meningkatkan pembangunan serta kualitas pelayanan publik. Namun di sisi lain, kemampuan fiskal setiap daerah memiliki keterbatasan dan karakteristik yang berbeda.
“Kita sadar betul bahwa apa yang kita hadapi hari ini di setiap daerah berdampak signifikan terhadap realisasi visi dan misi kita sebagai kepala daerah. Karena itu, kita berharap ada kebijakan fiskal yang mampu memberikan ruang bagi daerah untuk terus bergerak dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Egi.
Menurutnya, berbagai program pemerintah pusat selama ini telah memberikan manfaat hingga ke tingkat masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan.
Meski demikian, pemerintah kabupaten masih menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah melahirkan banyak program yang menyentuh akar rumput. Namun, di sisi lain, kita juga dihadapkan pada tantangan yang relatif tidak ringan. Mudah-mudahan kehadiran kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dapat menjadi harapan baru bagi daerah,” kata Egi.
Bagi pemerintah kabupaten, ruang fiskal bukan sekadar persoalan angka dalam struktur anggaran. Ruang tersebut menentukan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga berbagai kebutuhan publik lainnya.
Karena itu, Egi berharap pembahasan yang dilakukan Apkasi tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat menghasilkan rumusan bersama yang memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten.
Dengan kapasitas fiskal yang lebih proporsional, pemerintah daerah diharapkan memiliki keleluasaan lebih besar dalam memastikan program pembangunan tetap berkelanjutan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
“Harapannya, apa yang menjadi cita-cita bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah dapat benar-benar terealisasi ke depan,” tutur Egi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Apkasi Joune James Esau Ganda menegaskan bahwa keadilan fiskal daerah menjadi salah satu pokok penting dalam pembahasan forum tersebut.
Menurut Joune, pemerintah kabupaten di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Perbedaan kebutuhan, kapasitas ekonomi, potensi daerah, hingga tantangan pembangunan membuat kemampuan setiap kabupaten dalam mengelola fiskal tidak berada pada kondisi yang sama.
Karena itu, menurut dia, kerangka kebijakan fiskal nasional perlu mempertimbangkan keberagaman tersebut sehingga ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintah daerah dapat disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan serta tanggung jawab yang harus dijalankan.
“Pokok utama kita adalah membahas keadilan fiskal daerah, terutama bagaimana kebijakan fiskal nasional dapat memberikan ruang yang lebih proporsional bagi daerah dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya,” ujar Joune.
Masukan dari para pengurus Apkasi dalam forum tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi bahan komunikasi dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.
Forum ini diharapkan melahirkan rumusan yang konstruktif sekaligus memperkuat posisi Apkasi dalam menyuarakan kepentingan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, pembahasan mengenai keadilan fiskal tidak hanya menjadi agenda antarpemerintah, tetapi juga bagian dari upaya memastikan setiap daerah memiliki kemampuan yang memadai untuk menerjemahkan kebijakan pembangunan ke dalam pelayanan yang nyata bagi masyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Badruzzaman, Kepala BPKAD Lampung Selatan Rini Ariasih, Kepala Bagian Kerja Sama Muhammad Ali, serta jajaran terkait lainnya. (Jasmin)
