DBFMRadio.id – Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan mulai memproses agenda kegiatan job fit Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II.


Sekretaris BKD Lampung Selatan, M. Dharma Kurniawan, mengungkapkan pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung terkait permintaan panitia seleksi (pansel) untuk penyelenggaraan job fit tersebut.


“Sudah. Kita telah berkonsultasi sejak minggu kemarin,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).


Dharma menjelaskan, job fit merupakan metode untuk mengevaluasi kesesuaian antara karakteristik individu dengan persyaratan jabatan, mencakup kepribadian, keterampilan, serta pengalaman. Namun, pihaknya belum memastikan apakah job fit akan berlaku untuk seluruh pejabat eselon II atau hanya sebagian saja.


“Belum tahu, kita masih menunggu arahan pimpinan,” katanya.


Terkait anggaran, Dharma memastikan kegiatan job fit telah diakomodasi melalui APBD Tahun Anggaran 2025 yang di-pos-kan di BKD.


“Anggaran sudah di-pos-kan. Kalau angkanya saya lupa rinciannya berapa. Untuk jadwal pelaksanaannya, doakan secepatnya,” tandasnya.


Selain job fit, BKD Lampung Selatan juga mulai menyiapkan seleksi terbuka (Selter) JPT Pratama atau yang lebih dikenal dengan lelang jabatan eselon II.


“Dalam waktu dekat, setelah uji kompetensi rampung, kita akan menggelar Selter. Kemungkinan untuk mengisi posisi JPTP yang saat ini masih diduduki pelaksana tugas atau Plt,” jelas Dharma.


Sama seperti job fit, anggaran untuk kegiatan Selter juga telah dianggarkan melalui APBD 2025, meski Dharma mengaku belum ingat detail nominalnya.


Lebih lanjut, pihaknya juga masih menunggu kepastian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait batas penggunaan izin pengajuan proses pelantikan pejabat.


“Informasinya, di atas tanggal 21 Agustus tidak perlu izin atau 6 bulan setelah pelantikan. Harapan kami, ada surat resminya untuk ini,” ungkap Dharma.


Dengan langkah ini, BKD Lampung Selatan memastikan proses penataan pejabat struktural di lingkungan Pemkab berjalan sesuai aturan, sekaligus mengisi kekosongan jabatan agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. (Arya)