Menghadapi berbagai potensi ancaman bencana alam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai memperkuat langkah strategis dalam membangun sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang lebih terintegrasi.
Tidak hanya mengandalkan kesiapan petugas, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengenali risiko, memahami jalur evakuasi, hingga melakukan penyelamatan diri ketika situasi darurat terjadi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung, Deden Ridwansyah, di rumah dinas bupati, Selasa (3/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antara Pemkab Lampung Selatan dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), terutama dalam menghadapi ancaman tsunami, aktivitas Gunung Anak Krakatau, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung, Deden Ridwansyah, menyampaikan bahwa Lampung Selatan memiliki karakteristik geografis dengan sejumlah potensi kerawanan bencana yang membutuhkan perhatian serius.
Selain ancaman banjir dan tanah longsor saat musim hujan, wilayah tersebut juga memiliki risiko gempa bumi megathrust dan tsunami, termasuk dampak dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Di sisi lain, aktivitas penyeberangan yang berlangsung selama 24 jam juga menjadi perhatian tersendiri. Kondisi tersebut menuntut kesiapan personel dan layanan pencarian serta pertolongan yang dapat diandalkan setiap saat.
Menurut Deden, penanganan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sinergi antara Basarnas, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan ketika bencana terjadi.
Basarnas juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana dan Kampung Rescue. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan warga dalam menghadapi situasi darurat di lingkungan masing-masing.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyambut baik penguatan koordinasi dan kolaborasi bersama Basarnas.
Menurutnya, kerja sama lintas lembaga merupakan salah satu faktor penting dalam membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih tangguh terhadap berbagai risiko bencana.
“Tentu kami mengapresiasi kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai output positif. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selalu terbuka terhadap kolaborasi, terutama dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana,” ujar Egi.
Ia menegaskan, ancaman bencana di Lampung Selatan tidak boleh dipandang sebelah mata. Dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau, potensi tsunami, hingga karhutla merupakan sejumlah risiko yang harus diantisipasi melalui perencanaan dan kesiapan yang matang.
Namun, menurut Egi, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dibangun melalui koordinasi antarlembaga. Edukasi dan simulasi langsung kepada masyarakat harus menjadi bagian penting dari strategi mitigasi.
Masyarakat perlu memahami karakteristik ancaman di wilayahnya, mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan, serta mampu menentukan langkah penyelamatan secara cepat dan tepat.
Karena itu, Pemkab Lampung Selatan merencanakan pengembangan program Masyarakat Tanggap Bencana (Mastana) pada 2027.
Melalui program tersebut, masyarakat akan mendapatkan pembekalan berupa edukasi, pelatihan, dan simulasi mitigasi bencana yang disesuaikan dengan karakteristik serta potensi kerawanan masing-masing wilayah.
Program ini diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah maupun petugas penyelamat, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Selain penguatan sumber daya manusia, Egi juga menyoroti pentingnya memastikan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana berada dalam kondisi siap digunakan.
Kesiapan peralatan, sistem komunikasi, hingga dukungan infrastruktur menjadi faktor penting dalam mempercepat respons ketika keadaan darurat terjadi.
Tak kalah penting, pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan dan kelayakan jalur evakuasi, khususnya di kawasan yang memiliki potensi ancaman tsunami maupun bencana lainnya.
Jalur penyelamatan harus memiliki petunjuk arah yang jelas, mudah diakses, serta didukung kondisi infrastruktur jalan yang memadai agar masyarakat dapat bergerak menuju lokasi aman tanpa mengalami hambatan.
“Yang tidak kalah penting adalah jalur evakuasi. Kita harus memastikan arah evakuasinya jelas dan jalan yang akan dilalui masyarakat dalam kondisi baik, sehingga ketika terjadi bencana, proses penyelamatan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak menyulitkan masyarakat,” tegasnya.
Penguatan koordinasi bersama Basarnas dan rencana pengembangan Mastana menjadi bagian dari upaya Pemkab Lampung Selatan membangun budaya sadar bencana sejak dini.
Dengan memperkuat sinergi kelembagaan, meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana, serta membekali masyarakat melalui edukasi dan simulasi, Lampung Selatan diharapkan semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Sebab, dalam menghadapi bencana, kecepatan respons memang penting. Namun, kesiapan sebelum bencana terjadi menjadi salah satu kunci utama untuk meminimalkan risiko dan melindungi keselamatan masyarakat. (Jasmin)
