DBFMRadio.id, LAMPUNG SELATAN — Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Achmad Johani, Amd, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilai semakin responsif dalam menangani kebutuhan infrastruktur di berbagai wilayah. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-AP) 2025 Dinas PUPR, yang digelar Senin (16/6/2025).
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat itu menilai, sejumlah program dan proyek infrastruktur Dinas PUPR telah menunjukkan dampak nyata dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Apresiasi patut diberikan, karena sudah dirasakan hasilnya di lapangan. Ini menunjukkan adanya kemajuan dan keseriusan dalam bekerja,” ujar Achmad Johani.
Soroti Dokumen Perencanaan yang Belum Terealisasi
Namun demikian, ia juga mengingatkan agar Dinas PUPR tidak lengah dan tetap fokus pada implementasi setiap program yang telah direncanakan, terutama dokumen yang sudah masuk dalam pengajuan.
“Beberapa dokumen yang sudah masuk perencanaan jangan hanya jadi tumpukan kertas di atas meja. Harus ada tindak lanjut nyata. Ini penting saya sampaikan,” tegasnya.
Tekankan Pentingnya Program Prioritas
Achmad Johani juga menyoroti adanya proyek-proyek yang tertunda realisasinya, meskipun sudah masuk dalam anggaran sebelumnya. Dalam forum tersebut, ia meminta agar dalam perubahan anggaran tahun ini, program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Kami minta agar anggaran perubahan ini lebih memihak kepada kebutuhan langsung masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya diberi janji tanpa ada realisasi,” kata putra bungsu pasangan H. Subroto dan Hj. (Alm.) Zubaidah itu.
Ia juga menegaskan bahwa jika suatu program telah masuk ke dalam anggaran, maka pengawasan dan pengawalan pelaksanaan harus dilakukan hingga tuntas, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.
“Kami tidak ingin hal seperti ini kembali terulang. Semua pihak harus bertanggung jawab sampai program benar-benar selesai,” tandasnya.
Rapat pembahasan tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen legislatif dan eksekutif dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Apresiasi dan kritik membangun dari DPRD diharapkan mampu menjadi pemacu kinerja lebih baik bagi seluruh jajaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. (Sika/Viki/Ratu)
