Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam mengendalikan inflasi daerah sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap bergerak secara sehat dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (13/7/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu menjadi forum evaluasi perkembangan inflasi nasional sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi nasional saat ini berada di angka 3,34 persen. Meski masih berada dalam batas aman, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan karena tren inflasi terus mengalami kenaikan dalam tiga bulan terakhir.
"Angka inflasi nasional berada di angka 3,34 persen. Angka yang masih aman, tetapi kita melihat tren tiga bulan terakhir mengalami peningkatan. Kita perlu banyak berusaha agar tidak sampai menyentuh angka 3,5 persen," ujar Tito.
Menurut Tito, tekanan inflasi dipicu oleh sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau, disusul sektor transportasi akibat kenaikan harga minyak, serta kelompok perawatan pribadi yang dipengaruhi fluktuasi harga emas.
Ia juga menyebutkan inflasi bulanan meningkat dari 0,28 persen pada Mei menjadi 0,44 persen pada Juni 2026. Kenaikan tersebut didominasi sektor transportasi sebesar 2,29 persen, sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil sebesar 0,20 persen.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, TPID Kabupaten Lampung Selatan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan langkah pengendalian inflasi berjalan efektif. Pemantauan harga bahan pokok dilakukan secara berkala, disertai berbagai intervensi guna menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Salah satu langkah nyata yang telah dilaksanakan adalah Gerakan Serentak Penetrasi Pasar Murah di Pasar Inpres Kalianda. Program tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, di antaranya Minyakita, gula pasir, dan beras SPHP, sehingga mampu membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi berkelanjutan Pemkab Lampung Selatan dalam meredam gejolak harga, terutama pada komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.
Ke depan, Pemkab Lampung Selatan berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, Bulog, distributor, hingga seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pengendalian inflasi dapat dilakukan secara efektif dan berkesinambungan.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah optimistis inflasi daerah tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, serta iklim ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang. (Jasmin)
