DBFMRadio.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pada Senin (17/11/2025), TPID Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.
Rakor yang dipimpin Wakil II Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, itu menyoroti perkembangan inflasi nasional yang tengah mengalami peningkatan signifikan.
Inflasi Nasional Sentuh 2,86 Persen, Pengaruh Harga Emas Ikut Ditekankan
Dalam pemaparannya, Bima Arya mengungkapkan inflasi nasional year on year berada di angka 2,86 persen. Kenaikan ini turut dipengaruhi kondisi ekonomi global, terutama melonjaknya harga emas yang menyumbang 0,21 persen terhadap inflasi nasional.
“Berdasarkan data Oktober 2025, inflasi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang tahun ini. Jika dibandingkan September 2025, terjadi kenaikan sebesar 0,28 persen. Adapun inflasi terendah selama 2025 tercatat pada Februari lalu dengan minus 0,09 persen,” jelasnya.
Selain emas perhiasan, beberapa komoditas pangan juga mengalami kenaikan harga secara month to month, seperti cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan wortel. Pemerintah pusat menilai kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah.
“Ini harus menjadi perhatian, terutama bagi daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen. Bahkan, ada beberapa daerah yang inflasinya mendekati 5 persen,” tegas Wamendagri.
Sumatra Utara Catat Inflasi Tertinggi, Lampung Masuk Tiga Terendah
Dalam rakor tersebut, Bima Arya juga memaparkan daerah dengan inflasi tertinggi secara nasional, yakni:
- Sumatra Utara: 4,97 persen
- Riau: 4,95 persen
- Aceh: 4,66 persen
Sementara itu, provinsi dengan inflasi terendah adalah:
- Papua: 0,53 persen
- Maluku Utara: 1,18 persen
- Lampung: 1,20 persen (ketiga terendah nasional)
Posisi Lampung yang berada dalam kategori inflasi rendah menjadi sinyal positif, namun tetap membutuhkan kewaspadaan agar tekanan harga tidak meningkat menjelang akhir tahun.
Pemkab Lampung Selatan Diminta Perkuat Monitoring Harga
Keikutsertaan TPID Lampung Selatan dalam rakor ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menyerap arahan pemerintah pusat terkait strategi pengendalian inflasi.
Pemkab Lampung Selatan diharapkan terus memperkuat monitoring harga, menjaga stabilitas pasokan, serta mengoptimalkan peran OPD terkait agar tekanan inflasi—khususnya pada komoditas pangan—tetap terkendali di tingkat daerah.
Langkah-langkah antisipatif tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan meminimalkan risiko lonjakan harga menjelang momentum hari-hari besar keagamaan, musim panen, maupun dinamika ekonomi global. (Arya)
