DBFMRadio.id — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual, Selasa (11/11/2025).
Rakor nasional yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkuat langkah bersama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun 2025.
Dari Kabupaten Lampung Selatan, keikutsertaan TPID dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, Yanny Munawarty, yang mengikuti kegiatan tersebut melalui aplikasi Zoom Meeting dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.
Inflasi Nasional Capai 2,10 Persen per Oktober 2025
Dalam paparannya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi nasional hingga Oktober 2025 mencapai 2,10 persen (year to date), atau sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Target inflasi nasional masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun tercatat sudah ada 24 provinsi yang mencapai angka 3,5 persen, bahkan beberapa di atasnya,” ujar Amalia dalam pemaparannya.
Amalia menambahkan, komoditas penyumbang inflasi tertinggi di berbagai daerah antara lain cabai merah dan emas perhiasan. Meski begitu, terdapat tren positif pada minggu pertama November 2025, di mana banyak provinsi mengalami deflasi berkat penurunan harga bahan pangan bergejolak (volatile food).
Namun demikian, beberapa wilayah seperti Papua Barat Daya, Papua, Lampung, dan Papua Selatan masih mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dipicu oleh meningkatnya harga cabai merah, daging ayam ras, beras, serta cabai rawit.
“Kabar baiknya, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH terus menurun, dari 164 menjadi hanya 78 kabupaten/kota,” tambah Amalia.
Penurunan tersebut menunjukkan adanya tren perbaikan dalam pengendalian inflasi, sekaligus menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi daerah menjelang akhir tahun.
Pemerintah Daerah Didorong Perkuat Koordinasi
Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kestabilan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi bahan pokok di wilayah masing-masing.
Langkah tersebut menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat serta memastikan perekonomian daerah tetap tumbuh stabil di tengah dinamika harga bahan pangan nasional. (Arya)
