DBFMRadio.id – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (6/10/2025).
Rakor nasional tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Tomsi Tohir, dan menjadi ajang evaluasi serta penguatan strategi daerah dalam menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun.
Kegiatan berlangsung di Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan, dan diikuti oleh jajaran perangkat daerah terkait yang tergabung dalam TPID setempat.
Selain membahas isu inflasi, rapat juga menyoroti percepatan realisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan agar pemerintah daerah lebih aktif dan responsif dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di wilayahnya. Ia menyoroti masih tingginya disparitas angka inflasi antarwilayah di Indonesia.
“Provinsi Sumatera Utara tercatat mengalami inflasi tertinggi mencapai 5,32 persen, sementara Provinsi Maluku Utara menjadi yang terendah dengan 0,99 persen. Untuk tingkat kabupaten, Deli Serdang mencatat inflasi tertinggi sebesar 6,81 persen, diikuti Kota Pematang Siantar sebesar 5,84 persen. Dengan angka ini, tentu dampaknya sangat dirasakan masyarakat,” ujar Tomsi Tohir.
Tomsi menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjaga inflasi tetap dalam kisaran target nasional 1,5 ± 1 persen, dengan memastikan seluruh perangkat daerah bergerak aktif di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap dinas yang tidak menunjukkan langkah konkret dalam pengendalian harga.
“Pak Bupati atau Wali Kota, kalau dinas-dinas tidak bergerak, saya rasa harus dievaluasi. Kita semua bekerja setiap minggu untuk masyarakat agar kebutuhan pokok tetap terjangkau,” tegasnya.
Melalui Rakor tersebut, TPID Lampung Selatan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif di tingkat daerah.
Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan menjelang akhir tahun 2025. (Arya)
