Kehadiran TNI Angkatan Darat di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Di Kabupaten Lampung Selatan, satuan kewilayahan turut mengambil peran dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat melalui dukungan terhadap pembangunan daerah.
Mulai dari penyediaan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, pembangunan jembatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga dukungan terhadap fasilitas sosial menjadi bagian dari kontribusi TNI AD dalam memperkuat ketahanan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peran tersebut disampaikan Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0421/Lampung Selatan Mayor Inf. Adi Hartono bersama Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kapten Inf. Arsyad dalam program Ruang Dialog DBFM Radio LPPL Pemkab Lampung Selatan, Jumat (14/8/2026).
Mayor Inf. Adi Hartono menjelaskan, keterlibatan satuan Komando Teritorial dalam pembangunan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Melalui tugas tersebut, TNI dapat membantu pemerintah dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Jadi, kita satuan Komando Teritorial, Kodim, itu melaksanakan tugas yaitu Operasi Militer Selain Perang. Jadi membantu masyarakat, kegiatan-kegiatan apa saja yang untuk membantu pembangunan di daerah,” ujarnya.
Menurut Adi, tugas kewilayahan membuat satuan teritorial memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kondisi tersebut memungkinkan TNI memahami berbagai persoalan yang berkembang di lapangan sekaligus memberikan dukungan sesuai kebutuhan daerah.
Dukungan tersebut, kata dia, bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan menjadi bagian dari sinergi dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
Sementara itu, Kapten Inf. Arsyad menegaskan bahwa tugas kewilayahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Lebih luas, kegiatan tersebut diarahkan untuk menyiapkan kondisi wilayah dan masyarakat sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Konsep itu mencakup kondisi geografis, kependudukan, serta kondisi sosial yang meliputi berbagai aspek, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan dan keamanan.
“Bagaimana ideologi kita tetap mengacu pada ideologi Pancasila, bagaimana politik kita bisa stabil, bagaimana ekonomi bisa stabil, kemudian bagaimana kehidupan sosial budaya, politik maupun pertahanan keamanan bisa stabil,” jelasnya.
Arsyad menambahkan, keterlibatan TNI dalam kegiatan di luar operasi militer untuk perang memiliki dasar hukum dan merupakan bagian dari tugas TNI dalam membantu pemerintah. Implementasinya dapat dilakukan melalui penanganan bencana maupun dukungan terhadap berbagai program pembangunan daerah.
Di Lampung Selatan, kontribusi TNI AD diwujudkan melalui sejumlah program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satunya pembangunan Jembatan Garuda yang menjadi bagian dari dukungan terhadap peningkatan konektivitas masyarakat. Selain itu, terdapat program TNI AD Manunggal Air Bersih yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung ketersediaan air bagi persawahan.
Program lainnya mencakup karya bakti, rehabilitasi sekolah dan panti asuhan, penguatan ketahanan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pencegahan dan penurunan stunting, hingga penghijauan serta pelestarian lingkungan.
“Kita ini sedang berfokus dalam pembangunan Jembatan Garuda. Kemudian juga TNI AD Manunggal Air Bersih, air bersih dan air persawahan. Kemudian ada juga karya bakti, rehabilitasi sekolah, rehabilitasi panti asuhan, ketahanan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pencegahan penurunan stunting, dan penghijauan,” kata Mayor Inf. Adi Hartono.
Rangkaian program tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ketahanan wilayah tidak semata-mata dibangun melalui pendekatan keamanan. Ketahanan juga tumbuh dari tersedianya kebutuhan dasar, lingkungan yang terjaga, pangan yang kuat, fasilitas sosial yang layak, serta masyarakat yang memiliki kualitas hidup lebih baik.
Pelaksanaan berbagai program tersebut dilakukan melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci agar setiap dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan persoalan dan kebutuhan di lapangan.
Bagi masyarakat, kehadiran TNI dalam kegiatan pembangunan juga menjadi bentuk nyata kedekatan institusi pertahanan dengan kehidupan sehari-hari warga.
Di sisi lain, bagi pemerintah daerah, dukungan lintas sektor tersebut dapat memperkuat upaya pembangunan sekaligus mempercepat penanganan sejumlah persoalan yang membutuhkan kerja bersama.
Karena itu, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak semata-mata dimaknai sebagai penjaga pertahanan wilayah. Lebih jauh, satuan kewilayahan turut menjadi bagian dari kekuatan pembangunan yang berorientasi pada penguatan ketahanan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan semakin kuat. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan ketahanan wilayah yang kokoh serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (Jasmin)
