Kepuasan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelayanan pemerintah. Bukan hanya soal kecepatan menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat merasakan kemudahan, kenyamanan, dan kualitas layanan yang diberikan.


Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai mengoptimalkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis online sebagai instrumen evaluasi pelayanan publik yang lebih praktis, efektif, dan terukur.


Komitmen tersebut diperkuat melalui Workshop Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026 yang dibuka Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (18/11/2026).


Dalam sambutannya, Edy menyampaikan bahwa penerapan SKM berbasis online merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.


Menurutnya, transformasi dari mekanisme survei manual menuju sistem digital membutuhkan kesiapan aparatur sipil negara (ASN), terutama karena hasil survei menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kinerja sekaligus kualitas pelayanan pemerintah.


“Survei ini bukan hanya menilai pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetapi juga mencakup pelayanan antarinstansi pemerintah. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki kesiapan dan komitmen yang sama dalam melaksanakannya,” ujarnya.


Edy menegaskan, pelayanan merupakan bagian utama dari tanggung jawab aparatur pemerintah. Karena itu, setiap ASN dituntut bekerja secara profesional, memberikan pelayanan secara maksimal, serta menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas.


Ia berharap, melalui workshop tersebut, seluruh peserta dapat memahami mekanisme pelaksanaan SKM berbasis online sehingga penerapannya berjalan optimal, khususnya pada unit-unit pelayanan publik di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.


Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda, Muklis K, menjelaskan bahwa sistem survei digital dirancang untuk mempermudah perangkat daerah dalam melakukan penilaian sekaligus mengelola hasil survei kepuasan masyarakat.


Melalui aplikasi yang telah disediakan, perangkat daerah tidak perlu lagi menyusun instrumen survei maupun membuat laporan secara manual. Seluruh kebutuhan tersebut sudah terintegrasi dalam sistem, termasuk pilihan periode pelaksanaan survei secara bulanan, triwulanan, maupun tahunan.


“Di dalam aplikasi sudah tersedia instrumen survei sekaligus laporan hasilnya. Jadi, perangkat daerah tidak perlu lagi membuat survei secara manual. Pilihan pelaksanaannya juga tersedia, baik secara bulanan, triwulanan, maupun tahunan,” jelasnya.


Dari sisi teknis, pelaksanaan survei juga dirancang sederhana dan mudah diakses. Setiap unit pelayanan cukup mengunduh serta memasang barcode yang tersedia pada aplikasi di area pelayanan.


Masyarakat yang telah menerima layanan kemudian dapat memindai barcode tersebut menggunakan telepon seluler untuk memberikan penilaian sesuai pengalaman mereka.


Mekanisme ini diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan sekaligus mempermudah pemerintah menghimpun data kepuasan secara lebih cepat dan sistematis.


Lebih dari sekadar perubahan metode survei, penerapan sistem digital ini diharapkan menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui secara langsung aspek pelayanan yang masih membutuhkan pembenahan.


Hasil survei nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi setiap perangkat daerah dalam mengidentifikasi kekurangan, menyusun langkah perbaikan, serta meningkatkan standar pelayanan secara berkelanjutan.


Dengan optimalisasi SKM berbasis online, Pemkab Lampung Selatan berupaya membangun budaya pelayanan publik yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pelayanan pemerintah bukan hanya terlihat dari selesainya urusan administrasi, tetapi juga dari tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. (Jasmin)