16:42:11 DBFMRadio.id : Jakarta - Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengikuti Pengarahan Presiden Joko Widodo, Kepada Seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati), Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati, di Jakarta Convention Center (JCC) Kamis (29/9/2022).
Pengarahan Presiden didahului dengan laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang antara lain melaporkan Indonesia masih akan terus dihadapkan pada berbagai tantangan, untuk itu berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi.
Dari berbagai laporan, kondisi geopolitik ini masih sangat berpengaruh dalam beberapa waktu ke depan dan tidak dapat kita hindari bahwa itu akan menekan dunia secara global.
"Terima kasih atas arahan dan kepemimpinan Bapak Presiden selama ini, yang menjadi kekuatan kami dan seluruh bangsa Indonesia untuk tetap optimis dan belajar bekerja dengan hati dan kita semua bekerja merapatkan barisan untuk menghadapi tantangan global yang sangat besar yang diistilahkan dari berbagai pihak disebut perfesctor" terang Menkomarinvest.
Luhut melanjutkan, indikator menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia masih semakin membaik, yang diikuti dengan langkah Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan BUMN berkolaborasi, konvergensi, sinergi dan inovatif. Hal inilah yang dibutuhkan untuk dapat keluar atau dapat menghadapi tekanan-tekanan ekonomi global dan perkembangan geopolitik yang arahnya masih tidak jelas.
Pada bagian lain, Menkomarinvest juga melaporkan dapat kami sampaikan bahwa inflasi indeks harga konsumen pada Agustus 2022 melambat menjadi sebesar 4,69 year on year seiring terkendalinya inflasi. Hal ini disebabkan peningkatan pasokan dari sentra produksi dan ekstra ekspert pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah.
Namun demikian risiko inflasi termasuk harga pangan strategis masih perlu menjadi perhatian terutama pasca penyesuaian harga BBM.
Pemerintah juga telah menyalurkan tambahan bantuan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai BBM tahap 1 dengan total anggaran 5,6 triliun dan telah disalurkan sebesar 96,6% atau kepada 19,95 juta Keluarga Penerima Manfaat.
Penyaluran bantuan subsidi upah juga terus berjalan setelah disalurkan kepada lebih dari 7 juta pekerja atau 48,3% selanjutnya pada Oktober ini Pemerintah Daerah akan merealisasikan penggunaan 2% Dana Transfer Umum.
"Terkait penggunaan belanja tidak terduga dapat Kami laporkan bahwa rata-rata realisasi di tingkat provinsi baru tercapai 11,23%, di tingkat kabupaten kota sebesar 15,69%. Selanjutnya penyaluran Bansos ditingkat provinsi rata-rata sebesar 46, 01% dan di tingkat kabupaten kota sebesar 39,82%" rinci Luhut dalam laporannya Kamis Sore.
Dipenghujung laporannya, Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kepada pemerintah daerah agar segera menggunakan anggaran biaya tidak terduga belanja wajib 20% dana transfer umum dan menyalurkan Bansos dalam rangka pengendalian inflasi, khususnya paska penyesuaian harga BBM dan menjaga daya beli masyarakat.
"Kepada Kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis seperti beras daging sapi holtikultura utamanya untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di akhir tahun."
Dapat Sertifikat Swa Sembada Beras
Sementara ditempat yang sama, dalam arahannya Presiden mengingingatkan dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, ekonomi global juga sangat sulit diprediksi dan di Kalkulasi.
" Ini yang akan saya ingatkan berulang-ulang agar semuanya mempunyai sence of Crisist. Hampir setiap hari kita mendengar terjadi krisis pangan, 345 juta orang di 82 Negara menderita kekurangan pangan akut" tegas Jokowi mengingatkan.
Tidak hanya itu, 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan, namun kita patut bersyukur, bulan Agustus lalu, kita mendapatkan sertifikat pengakuan dari Internasional Rice Research Institute dan FAO, Indonesia sudah swa sembada beras sejak 2019 dan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik.
Dihadapan Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati), Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati, melalui Kanal YouTube Sekretariat Presiden, diketahui, Kepala Negara dalam arahannya juga menyatakan krisis pangan dan energi yang memaksa melakukan penyesuaian harga BBM, namun jika dibandingkan dengan negara lain, harga BBM kita masih tergolong rendah.
"Kondisi seperti ini yang kita perlu tahu, krisis finansial di Kerajaan Inggris, yang langsung berpengaruh pada pasar dan nilai tukar rupiah dan semua negara tergoncang dan melemah terdepresiasi."
Hampir setiap hari, kata Presiden lagi, kita selalu disuguhi berita resesi global baik di media sosial, media cetak maupun media online, yang menyatakan kesulitan ekonomi ini tidak hanya terjadi tahun ini, namun tahun depan masih bisa terjadi.(db-ytbsetpres-aap).