DBFMinfo (Kalianda) : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penurunan angka stunting (anak kerdil) di wilayahnya. Hal itu sejalan dengan upaya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kementrian Sekretariat Negara RI, yang memfokuskan penanganan stunting di sejumlah kabupaten/kota yang angka stuntingnya tinggi.
Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) Dinas Kesehatan Kabupayen Lampung selatan Devi Arminanto SKM mengatakan, Di kabupaten Lamsel saat ini, terdapat 10 lokus/desa untuk penurunan angka stunting.
"Kesepuluh desa itu adalah Desa Kemukus dan Bangun Rejo di Kecamatan Ketapang, Desa Banjar Masin di Kecamatan Penengahan, Desa Batu Balak di Kecamatan Rajabasa, Desa Taman Agung dan Tajimalela di Kecamatan Kalianda" terang Devi Arminanto, Rabu (12/6/2019).
Kemudian, lanjutnya, Desa Way Gelam dan Karya Mulyasari di Kecamatan Candipuro, Desa Pancasila di Kecamatan Natar dan Desa Mekarsari di Kecamatan Way Sulan. Devi mengatakan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2013 mencapai angka 38 persen. OLeh sebab itu, pemerintah pusat meminta komitmen seluruh daerah untuk menurunkan tingginya angka stunting di Indonesia.
Sementara, Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamsel mencatat, angka stunting di tahun 2013 berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mencapai 42 persen. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 30 persen.
"Tahun 2019 ini ditargetkan angka stunting di Lamsel kurang dari 20 persen,” tegas Devi.
Sedangkan upaya yang telah dilakukan sebelumnya adalah telah menerbitkan Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2018 tentang upaya penurunan stunting. Selain itu juga tambahnya, seperti intervensi spesifik antara lain pemberian obat cacing, vitamin A pada balita, sanitasi dan air bersih dan pengadaan jamban yg dilakukan Dinas Kesehatan atau 30 % dan Intervensi sensitif 70 % lintas sektoral, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), BKKBN dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan BAPPEDA.
"Teknisnya dilakukan dengan lintas sektor terkait seperti dinas kesehatan, ketahanan pangan, PPPA, PMD, BKKBN dinas perikanan dan Bappeda,” kata Devi mengakhiri. (aap).
