Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci utama dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam apel mingguan yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (27/4/2026).
Apel yang berlangsung khidmat itu dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Wahidin Amin, dan diikuti seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN), mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pejabat fungsional, hingga PNS dan PPPK.
Dalam kesempatan tersebut, Wahidin Amin membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menekankan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum strategis untuk memperkuat komitmen ASN dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, otonomi daerah harus dimaknai lebih dari sekadar pelimpahan kewenangan administratif. Otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mendorong percepatan pemerataan pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, tanpa mengesampingkan pentingnya sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan tercapai secara optimal,” ujar Wahidin.
Ia menambahkan, usia ke-30 pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi refleksi sekaligus pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Terlebih, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks dan dinamis.
Meski dihadapkan pada berbagai dinamika, Wahidin menyatakan optimisme bahwa kolaborasi yang kuat antar tingkatan pemerintahan mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.
“Kita harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar setiap kebijakan benar-benar implementatif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan kondisi serta potensi lokal.
Dengan sinergi yang terbangun kuat, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan lebih adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. (Jasmin)
