DBFMRadio.id — Seruan kuat tentang pentingnya kesetaraan gender menggema dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin, (28/07/2025).


Mengusung semangat "Pembangunan Tidak Boleh Bias Gender", kegiatan ini menghadirkan para perencana dari berbagai perangkat daerah. Turut hadir pula Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas PPPA Provinsi Lampung, Nuraida Safitri Harahap, sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan daerah.


Dalam laporan pembukaannya, Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas PPPA Lampung Selatan, Sri Handayani menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pemahaman para perencana tentang pentingnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.


“Tujuan utamanya adalah menghapus hambatan struktural dan kultural yang selama ini menjadi penghalang tercapainya kesetaraan gender di Lampung Selatan,” ujar Sri Handayani.


Sementara itu, Sekretaris Dinas PPPA Lampung Selatan, Hari Surya Wijaya, menegaskan bahwa pelaksanaan PUG bukan semata-mata kewajiban administratif, tetapi sebuah langkah nyata untuk menjamin hak setara antara laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan.


“Ini bagian dari emansipasi. Laki-laki dan perempuan harus punya kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan,” tegas Hari.


Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya strategi yang komprehensif dalam mengimplementasikan PUG, mulai dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang sensitif terhadap kebutuhan kedua gender. Hari juga mendorong setiap perangkat daerah untuk lebih proaktif dalam menyusun program-program pembangunan yang inklusif dan adil gender.


“Kita ingin pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Kesetaraan gender adalah fondasi penting untuk mencapainya,” tambahnya.


Melalui forum ini, Pemkab Lampung Selatan berharap seluruh pemangku kepentingan semakin memahami dan menginternalisasi nilai-nilai keadilan gender, serta mampu menjadikannya sebagai prinsip dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.


Acara ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang ideal bukan hanya dilihat dari sisi fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mengakomodasi dan memberdayakan semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali. (Arya)