Mengentaskan kemiskinan bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya dengan membagikan bantuan. Di balik angka kemiskinan, terdapat persoalan yang saling berkaitan pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, keterampilan, akses usaha, hingga kualitas tempat tinggal.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai mendorong dunia usaha untuk mengambil peran lebih besar. Melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP), perusahaan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosial yang bersifat sesaat, tetapi ikut membangun kemandirian masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi CSR/TSLP Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (9/9/2026).
Di forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya membangun pola kolaborasi yang lebih terarah antara pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya sederhana, tetapi strategis: memastikan setiap kontribusi perusahaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang bisa dirasakan dalam jangka panjang.
Tri mengatakan, setidaknya terdapat dua persoalan yang perlu segera dibenahi Forum CSR. Pertama, meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam forum. Kedua, menyusun model kerja yang jelas sehingga pelaksanaan CSR tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Yang pertama adalah masih rendahnya partisipasi dunia usaha di dalam Forum CSR ini. Yang kedua adalah penyusunan model kerja,” ujar Tri.
Menurut Tri, penanggulangan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Bantuan sosial tetap diperlukan, tetapi tidak cukup untuk mengubah kondisi masyarakat secara permanen. Masyarakat membutuhkan kesempatan untuk tumbuh.
Salah satunya melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan. Dunia usaha, kata Tri, dapat mengambil bagian dengan mendukung pencegahan anak putus sekolah, pemberian beasiswa, pendidikan vokasi, hingga pelatihan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
“Bagaimana dunia usaha yang memang juga bagian dari Forum CSR ini melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dapat membuka pintu kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Dengan kompetensi yang memadai, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan membangun kehidupan yang lebih mandiri.
Pemkab Lampung Selatan juga mendorong agar cakupan CSR diperluas ke berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Di bidang kesehatan, perusahaan dapat mengambil peran dalam penguatan layanan kesehatan masyarakat dan percepatan penurunan stunting. Di sektor ekonomi, CSR dapat diarahkan untuk pengembangan UMKM, peningkatan akses pasar dan pembiayaan.
Sementara di bidang pertanian, dukungan dunia usaha dapat diarahkan pada modernisasi dan peningkatan produktivitas petani.
Persoalan kualitas hidup pun tidak luput dari perhatian. Rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih, serta sanitasi merupakan sejumlah bidang yang dinilai dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan.
Dengan demikian, CSR tidak sekadar menjadi aktivitas pemberian bantuan kepada masyarakat, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan.
Pola seperti inilah yang diharapkan mampu memberikan dampak lebih panjang—membantu masyarakat keluar dari persoalan yang sama secara berulang sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan.
Namun, seluruh program tersebut membutuhkan satu hal penting: data yang akurat.
Tri menekankan bahwa setiap intervensi harus berbasis data agar bantuan dan program yang diberikan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Tanpa data yang tepat, program berisiko tidak tepat sasaran. Sebaliknya, dengan perencanaan berbasis data, kontribusi dunia usaha dapat diarahkan ke wilayah, kelompok masyarakat, maupun persoalan yang paling membutuhkan perhatian.
Ketua Forum CSR Kabupaten Lampung Selatan, Akbar Bintang Putranto, menyatakan pihaknya siap mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah.
Namun, ia mengakui bahwa penguatan koordinasi dengan seluruh perusahaan yang tergabung dalam forum masih menjadi pekerjaan penting yang harus segera dilakukan.
“Forum CSR mendukung apa yang menjadi program-program prioritas yang ada di pemerintah daerah,” ujar Akbar.
Akbar menyebut, selama ini masih terdapat program CSR yang berjalan secara sporadis dan cenderung berorientasi pada kegiatan charity.
Bukan berarti kegiatan sosial semacam itu tidak penting. Tetapi, jika ingin memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan daerah, kontribusi perusahaan perlu ditempatkan dalam kerangka program yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Karena itu, konsolidasi antara Forum CSR, pemerintah daerah, dan dunia usaha menjadi kebutuhan.
Setiap perusahaan memiliki kapasitas, sumber daya, dan bidang usaha yang berbeda. Jika potensi tersebut dipetakan dan disinergikan, CSR dapat menjadi kekuatan tambahan bagi pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk mengubah cara pandang terhadap CSR di Lampung Selatan.
Bukan lagi sekadar siapa yang memberikan bantuan dan kepada siapa bantuan disalurkan, tetapi bagaimana seluruh sumber daya yang tersedia dapat dipadukan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara lebih mendasar.
Pemkab Lampung Selatan berharap keterlibatan dunia usaha dalam Forum CSR semakin luas. Pada saat yang sama, forum diharapkan mampu menyusun model kerja serta roadmap bersama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan CSR.
Jika kolaborasi tersebut berjalan konsisten, CSR tidak hanya hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
Lebih dari itu, CSR dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah membuka akses pendidikan, meningkatkan keterampilan, menciptakan peluang kerja, menguatkan usaha masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, dan pada akhirnya membantu memutus rantai kemiskinan.
Sebab, pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya tentang seberapa banyak bantuan yang diberikan, melainkan tentang seberapa banyak masyarakat yang akhirnya mampu berdiri dan tumbuh dengan kekuatan mereka sendiri. (Jasmin)
