18:35:43 DBFMRadio.id : Jakarta - Pemerintah terus mengupayakan stok vaksin untuk dapat mencapai target 181,5 juta orang agar memiliki imunitas, namun untuk menuntaskan pandemi covid 19 intervensi tunggal tidaklah cukup, penerapan protokol kesehatan 3 m dan 3 T, harus tetap dijalankan.
Disamping itu, Pemerintah menerapkan kebijakan antisipasi penyebaran wabah virus covid 19 di antaranya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat -PPKM- skala Mikro di seluruh provinsi. Untuk memutus rantai penularan Covid 19, terutama pasca libur Lebaran.
"Potensi peningkatan terjadinya peningkatan kasus, 4 hingga 5 Minggu kedepan, diperkirakan masih tinggi, hal ini dipicu oleh mobilitas selama libur lebaran dan perkembangan mutasi virus Corona ini sudah menjadi tradisi lokal." kata Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid 19 dr. Reisa Broto Asmoro, pada Dialog Produktif Kabar Jum'at "Protokol Jalan, Ekonomi Aman" di Media Center KPC PEN Kemenkominfo, Jumat (28/5/2021).
Diakui dokter Reisa, perilaku masyarakat cenderung berubah, kurang disiplin terhadap protokol kesehatan, bahkan sesudah divaksinasi, hal ini dapat dilihat saat peniadaan mudik Idhul Fitri 1442 Hijryah, banyak yang tidak mematuhi nya.
"Fenomena ini (kurang disiplin terhadap prokes), karena banyak aspek yang mempengaruhi, sudah mulai jenuh terhadap Protokol Kesehatan atau mulai bosan memakai masker, hal ini sangat manusiawi, karena untuk terbiasa dengan hal yang baru memerlukan proses." aku dr. Reisa.
Pada forum yang sama, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor Hasbullah Thabrani mengartikan, hubungan antara Kesehatan dan ekonomi, dan bagaimana Kesehatan bisa efisien, yang dibelanjakan sekarang, memperoleh efek positif dimasa mendatang.
"Dalam konteks ini, maka vaksinasi adalah metode pencegahan yang paling efisien, bukan murah, namun memiliki manfaat besar dikemudian hari." terangnya.
Profesor Hasbullah mengilustrasikan, vaksin gotong royong, dua kali vaksinasi, harganya mencapai 900 ribuan rupiah, sementara peserta saat divaksinasi harus dua kali meninggalkan pekerjaannya yang bisa kehilangan penghasilan.
"Artinya, vaksinasi gotong royong membebani peserta disamping membeli vaksin juga harus kehilangan penghasilan. Namun, peserta vaksinasi akan menerima kesehatan untuk waktu yang lama." katanya menjelaskan.(db-fmb9-aap).
