(13:46:51) DBFMinfo, Jakarta : Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) mengapresiasi kepada Pemerintah atas upaya pengendalian tembakau yang telah dilakukan salah satunya rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) 109 Tahun 2012 sebagai bentuk edukasi dan pencegahan dari bahaya merokok.
Menurut Ketua PKJS-UI Aryana Satrya, upaya ini sejalan dengan Undang Undang Dasar 1945 dimana setiap warga negara memiliki hak untuk hidup layak, hidup sehat, serta tumbuh dan berkembang di lingkungan yang mendukung.
"PKJS-UI memandang upaya pengendalian tembakau yang dituangkan dalam bentuk kebijakan menjadi bukti bahwa negara berupaya menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas" kata Aryana Satrya, Selasa (12/11/2019).
PKJS - UI lanjut Aryana, mendukung penuh Pemerintah untuk terus pro terhadap kesehatan dan kesejahteraan sosial, salah satunya dengan upaya pengendalian konsumsi rokok. Karena Perilaku merokok masih menjadi ancaman bagi generasi muda, yang sejatinya diharapkan mampu menjadi para pemimpin di masa depan.
"Kajian yang kami lakukan menunjukkan bahwa rokok tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga berbagai aspek lain seperti sosio-ekonomi” terangnya.
Salah satu studi yang dilakukan oleh PKJS-UI pada tahun 2018, terus dia, menunjukkan bahwa konsumsi rokok berhubungan secara signifikan dengan kemiskinan, stunting pada balita, dan tingkat kecerdasan anak yang rendah.
"Hal ini membuktikan bahwa perilaku merokok dapat menghambat pembangunan SDM dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan sosio-ekonomi pada generasi selanjutnya" katanya lagi. Selain itu, masih menurut Aryana Satrya, berdasarkan studi yang dilakukan PKJS-UI pada tahun 2019 terhadap keluarga penerima dana bantuan sosial, masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dan tempat tinggal yang layak karena anggaran untuk belanja rokok menghabiskan hampir setengah dari kebutuhan sehari-hari.
"Anggaran untuk beli rokok bisa sampai setengah dari belanja harian, artinya harga rokok masih terjangkau bagi kelompok masyarakat miskin, perubahan tarif cukai hasil tembakau diharapkan dapat secara efektif mengendalikan konsumsi rokok pada kelompok miskin dan remaja" ujar Aryana.
Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok. Beberapa studi menunjukkan bahwa Pictorial Health Warnings (PHW) atau peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, mampu mencegah perilaku inisiasi merokok dan mampu mendorong keinginan untuk berhenti merokok.
"Salah satunya studi yang dilakukan oleh Ratih dan Susanna yang dipublikasikan di jurnal BMC Public Health tahun 2018, dimana PHW terbukti lebih efektif dibandingkan peringatan dalam bentuk tulisan saja. Studi tersebut juga mendukung ukuran PHW diperbesar agar menjadi lebih efektif mencegah perilaku merokok dan mengendalikan konsumsi rokok" katanya mencontohkan.
Oleh karena itu, lanjut Aryana Satrya, PKJS-UI memandang revisi PP 109/12 memang perlu dilakukan, karena ukuran PHW sendiri masih harus diperluas. Selain itu, PKJS-UI juga mendorong pemerintah untuk memperbaharui gambar-gambar PHW agar terus menstimulasi orang yang melihat tentang berbagai dampak yang ditimbulkan akibat merokok.
"Kami senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian tembakau karena upaya pengendalian tembakau sangat terang dan jelas sesuai dengan amanat UUD 1945" tutup Aryana Satrya.(db/rell).
