Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) memasuki tahap penting. DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyetujui perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah sebagai landasan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan daerah dalam mendukung pembangunan.


Meski demikian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan, penguatan PAD tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan. Kebijakan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta keberlangsungan dunia usaha.


Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Lampung Selatan di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (18/11/2026).


Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian, pemikiran, serta berbagai masukan selama proses pembahasan Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.


Menurutnya, penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, PAD diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.


Namun, Egi mengingatkan bahwa kebijakan peningkatan pendapatan harus dilaksanakan secara proporsional dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan pajak dan retribusi tidak menjadi beban yang berlebihan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.


“Peningkatan pendapatan daerah memang diperlukan untuk mendukung pembangunan. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Kita ingin kebijakan pajak tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab,” ujar Egi.


Ia menambahkan, persetujuan bersama tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan regulasi yang lebih baik sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.


Selain pembaruan regulasi, Egi juga menekankan pentingnya penguatan sistem administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aturan yang baik harus diikuti tata kelola pemungutan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.


Dengan demikian, optimalisasi PAD tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.


Bupati Egi berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah kabupaten terus terjaga, terutama dalam mengawal pelaksanaan regulasi agar tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Lampung Selatan.


Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara bertanggung jawab. Dengan begitu, upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dapat berjalan beriringan dengan iklim usaha yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


“Melalui regulasi yang telah disepakati ini, saya berharap kita dapat menghadirkan kepastian hukum, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung Selatan,” katanya.


Dengan disetujuinya perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Pemkab Lampung Selatan diharapkan memiliki landasan regulasi yang semakin kuat dalam mengelola potensi pendapatan daerah.


Pada akhirnya, keberhasilan penguatan PAD bukan semata-mata ditentukan oleh peningkatan penerimaan, melainkan juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara adil, transparan, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Lampung Selatan secara berkelanjutan. (Jasmin)