Kesempatan untuk tumbuh dan mandiri secara ekonomi harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Termasuk penyandang disabilitas yang memiliki potensi, kreativitas, serta peluang untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.


Komitmen tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui penguatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan, serta pemanfaatan pemasaran digital bagi penyandang disabilitas.


Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Literasi Keuangan, Akses Pembiayaan dan Pemasaran Digital bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rimau Bappeda Lampung Selatan, Kamis (19/11/2026).


Mewakili Bupati Lampung Selatan, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Wahidin Amin, menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Lampung atas terselenggaranya kegiatan tersebut.


Menurutnya, literasi keuangan menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan layanan perbankan, transaksi digital, hingga beragam produk investasi yang semakin mudah dijangkau masyarakat.


Namun, kemudahan akses tersebut harus disertai pemahaman yang memadai agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak dan terhindar dari berbagai risiko, seperti investasi bodong, pinjaman ilegal, serta penipuan berbasis digital.


“Disabilitas tidak boleh menjadi penghalang untuk memperoleh kesempatan dan kesejahteraan. Inilah semangat yang harus kita bangun bersama. Kesetaraan harus hadir dalam kebijakan, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi yang terbuka bagi seluruh masyarakat,” ujar Wahidin.


Ia menegaskan, penyandang disabilitas harus mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan, membangun usaha, serta berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat.


Sementara itu, perwakilan OJK Provinsi Lampung, Eti Haryati, menjelaskan bahwa perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.


Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 93,61 persen.


Angka tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas. Meski demikian, pemahaman dalam menggunakan berbagai produk keuangan masih perlu terus ditingkatkan.


Eti mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur penawaran jasa keuangan yang menjanjikan keuntungan besar tanpa kejelasan legalitas maupun kewajaran.


Ia menekankan pentingnya menerapkan prinsip legal dan logis sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan.


“Secara mudahnya dari OJK selalu mengingatkan masyarakat untuk dua hal, yaitu legal dan logis. Legal artinya kita berhubungan dengan lembaga jasa keuangan yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Kemudian yang kedua itu logis, artinya masuk akal,” jelasnya.


Untuk mempermudah akses informasi, OJK juga memperkenalkan layanan berbasis barcode yang menyediakan berbagai materi edukasi keuangan, buku literasi, portal pengaduan konsumen, hingga informasi daftar pinjaman daring yang berizin dan diawasi OJK.


Melalui akses tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi sebelum menentukan pilihan produk keuangan, sehingga dapat memanfaatkan layanan secara tepat sekaligus melindungi diri dari potensi kerugian.


Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugianto, menekankan bahwa pembangunan inklusif harus memberikan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkembang, produktif, dan mandiri secara ekonomi.


Menurutnya, selain memberikan keterampilan dan pendampingan, perluasan akses pemasaran juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan usaha yang dijalankan penyandang disabilitas.


Dengan memanfaatkan teknologi digital, produk-produk hasil karya pelaku usaha disabilitas diharapkan dapat dikenal lebih luas dan menjangkau konsumen dari berbagai daerah.


“Produk yang dihasilkan para pelaku usaha disabilitas dapat dikenal dan dibeli oleh masyarakat di mana saja,” ujarnya.


Rudy juga mengajak OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan pendampingan dan membuka peluang ekonomi bagi komunitas disabilitas.


Melalui penguatan literasi keuangan, kemudahan akses pembiayaan, dan pemasaran digital, penyandang disabilitas diharapkan memiliki bekal yang lebih kuat untuk mengelola keuangan, mengembangkan usaha, serta memperluas jangkauan pasar.


Pada akhirnya, pembangunan ekonomi yang inklusif bukan hanya tentang membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berusaha, tetapi juga memastikan mereka memiliki akses, dukungan, dan ruang yang setara untuk berkembang.


Sebab, kemandirian ekonomi merupakan hak setiap warga negara. Dan keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk membatasi potensi, kreativitas, maupun kesempatan seseorang dalam meraih kesejahteraan. (Jasmin)