Pelabuhan Bakauheni menjadi salah satu titik strategis dalam upaya memutus jalur peredaran gelap narkotika antara Pulau Sumatera dan Jawa. Untuk mempersempit ruang gerak para pelaku penyelundupan, Polda Lampung memperketat pengawasan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) gabungan di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Sabtu (21/11/2026).
Pengawasan dilakukan dengan melibatkan personel lintas instansi dan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kegiatan pengamanan rutin. Petugas memeriksa kendaraan yang melintas, identitas pengemudi dan penumpang, hingga barang bawaan guna mengantisipasi berbagai modus penyelundupan narkotika melalui jalur penyeberangan.
Langkah pengetatan tersebut sebelumnya disampaikan Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum., saat melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama tokoh dan masyarakat, Jumat (20/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Kapolda menegaskan bahwa pengawasan pelabuhan dilakukan melalui kolaborasi sejumlah instansi, termasuk Bea Cukai, Imigrasi, dan Pelindo selaku pengelola pelabuhan.
"Saya melibatkan beberapa instansi, termasuk Bea Cukai, Imigrasi, Pelindo pelabuhan. Kami sekarang bersama Mabes Polri melakukan pengetatan dengan melibatkan jumlah personel yang tidak seperti biasa. Dari Bea Cukai juga sudah mendatangkan K-9, anjing pelacak, untuk melacak narkotika," ujar Yustan.
Implementasi pengetatan tersebut terlihat langsung di lapangan. Petugas menghentikan kendaraan yang melintas untuk menjalani pemeriksaan secara bergantian.
Pemeriksaan tidak hanya menyasar bagian kendaraan, tetapi juga identitas pengemudi dan penumpang serta barang bawaan yang dibawa selama perjalanan.
Untuk mengantisipasi modus penyembunyian narkotika yang semakin beragam, petugas turut mendapat dukungan K-9 atau anjing pelacak dari Bea Cukai.
Kehadiran K-9 diharapkan memperkuat kemampuan petugas dalam mendeteksi keberadaan narkotika yang berpotensi disembunyikan di bagian kendaraan maupun barang bawaan dan sulit ditemukan melalui pemeriksaan visual biasa.
Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan menjelaskan, KRYD gabungan tersebut difokuskan pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, termasuk mengidentifikasi pengguna, kurir, hingga pengedar yang diduga memanfaatkan jalur penyeberangan Bakauheni.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah satuan kerja Polda Lampung, yakni Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditsamapta, Ditpamobvit, Ditintelkam, Bid Propam, serta Ditresnarkoba.
Selain unsur kepolisian, pengamanan juga diperkuat personel TNI dari Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) dan Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta personel Polres Lampung Selatan.
Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan di salah satu pintu utama mobilitas orang dan barang antara Sumatera dan Jawa.
Melalui KRYD gabungan ini, Polda Lampung bersama Mabes Polri dan seluruh instansi terkait berupaya mempersempit ruang gerak jaringan peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan jalur transportasi laut.
Pengetatan pengawasan di Pelabuhan Bakauheni diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pencegahan penyelundupan, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menggunakan jasa penyeberangan.
Dengan pengawasan yang terkoordinasi, Pelabuhan Bakauheni diharapkan semakin sulit dimanfaatkan sebagai jalur distribusi narkotika dan menjadi bagian penting dalam menjaga Lampung dari ancaman bahaya narkoba. (Jasmin)