Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional. Daerah yang dikenal sebagai gerbang Pulau Sumatera itu berhasil melaju ke Tahap II Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026, sebuah ajang bergengsi yang menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam merencanakan sekaligus mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.


Tahapan penting tersebut ditandai dengan kedatangan tim penilai dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang melaksanakan wawancara dan verifikasi di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (2/7/2026).


Keberhasilan menembus tahap kedua menjadi bukti bahwa dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan dinilai memenuhi standar nasional. Dari seluruh kabupaten di Provinsi Lampung, hanya lima daerah yang berhasil lolos ke tahapan wawancara dan verifikasi sebagai gerbang menuju penilaian tingkat nasional.


Tim penilai yang hadir secara langsung terdiri atas Prof. Benedictus Raksaka Mahi, Ph.D., Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc., Ir. Andi Setyo Pambudi, S.T., M.Si., serta Abdul Gofar, S.I.Kom. Sementara Prof. Dr. Gabriel Lele mengikuti proses penilaian secara daring melalui konferensi video.


Kegiatan itu juga dihadiri Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I Kementerian PPN/Bappenas, Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam pembangunan daerah.


Tim Penilai Utama Bappenas, Andi Setyo Pambudi, menjelaskan bahwa penilaian tahap kedua bertujuan mengonfirmasi hasil evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang sebelumnya telah dilakukan pada tahap pertama.


"Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang kami kunjungi. Artinya, Kabupaten Lampung Selatan memiliki peluang untuk menjadi penerima Penghargaan Pembangunan Daerah apabila memperoleh nilai terbaik dibandingkan kabupaten lainnya," ujar Andi.


Ia menambahkan, proses penilaian tidak hanya berhenti pada sesi wawancara, tetapi juga dilanjutkan dengan verifikasi lapangan guna memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program pembangunan.


Menurutnya, penilaian dilakukan secara komprehensif berdasarkan empat aspek utama, yaitu pencapaian pembangunan dengan bobot 30 persen, kualitas dokumen perencanaan 25 persen, proses penyusunan dokumen perencanaan 25 persen, serta program unggulan daerah sebesar 20 persen.


"Kami juga melakukan verifikasi kepada para stakeholder agar memperoleh gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan pembangunan di daerah," tambahnya.


Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian, memaparkan sejumlah capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 yang menjadi hasil implementasi perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.


Pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan tercatat meningkat menjadi 5,71 persen. Pada saat yang sama, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 12,05 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,67 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus menunjukkan tren positif.


Di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, produktivitas padi meningkat sekitar 37 persen dan produksi jagung melonjak hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut didukung melalui penguatan mekanisasi pertanian, penyediaan sarana panen, serta pengembangan kawasan pertanian produktif.


Tak hanya menampilkan keberhasilan pembangunan fisik dan ekonomi, Pemkab Lampung Selatan juga menunjukkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan. Nilai Reformasi Birokrasi meningkat menjadi kategori BB, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus membaik, serta berbagai inovasi digital diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan.


Inovasi seperti Musrenbang Online, SIPO Rindu, hingga integrasi pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam sistem perencanaan menjadi langkah konkret untuk mewujudkan perencanaan yang semakin partisipatif, transparan, dan berbasis data.


Bagi Lampung Selatan, keikutsertaan dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2026 bukan sekadar mengejar prestasi. Lebih dari itu, proses ini menjadi pembuktian bahwa pembangunan yang dirancang secara matang mampu diwujudkan dalam bentuk program yang efektif dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.


Dengan optimisme yang mengiringi setiap tahapan penilaian, Pemkab Lampung Selatan berharap konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian pembangunan menjadi modal kuat untuk meraih Penghargaan Pembangunan Daerah 2026 sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Jasmin)