DBFMRadio.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menunjukkan komitmennya dalam upaya pengendalian inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang secara rutin digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/7/2025).
Rakor tersebut berlangsung secara virtual melalui zoom meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemendagri RI. Dari Lampung Selatan, kegiatan ini diikuti langsung oleh jajaran terkait dari Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan. Seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turut hadir dalam forum tersebut.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya langkah cepat dan tepat dalam penyaluran bantuan serta tindakan konkret dalam mengendalikan harga, terutama pada komoditas pangan strategis.
“Sudah dua hari ini kami bersama Bulog melakukan operasi pasar penyaluran beras SPHP. Kita harus bersama-sama memantau daerah prioritas agar penurunan harga benar-benar terjadi,” ujar Tomsi Tohir dalam arahannya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Pudji Ismartini, turut memaparkan data inflasi nasional per Juni 2025. Ia menjelaskan bahwa:
Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,19 persen
Inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 1,87 persen
Inflasi semester pertama (Januari–Juni 2025) sebesar 1,38 persen
Menurut Pudji, komponen harga bergejolak masih menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kontribusi sebesar 0,77 persen, disusul oleh harga yang diatur pemerintah (0,09 persen) dan komponen inti (0,07 persen).
“Adapun komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi pada Juni antara lain beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Sementara itu, cabai merah dan bawang putih justru memberi andil terhadap deflasi,” jelasnya.
Melalui partisipasi dalam rakor ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan keseriusannya dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan di daerah. Pemkab berkomitmen untuk terus aktif berkoordinasi, mengambil langkah strategis, serta memperkuat sinergi dengan instansi pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi, khususnya menjelang masa-masa rawan fluktuasi harga.
Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, termasuk melalui pengendalian harga bahan pokok dan jaminan ketersediaan kebutuhan dasar secara merata. (Arya)
