DBFMRadio.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan komitmennya mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih/Kelurahan sebagai instrumen strategis penggerak ekonomi desa.


Komitmen tersebut disampaikan langsung Radityo Egi Pratama saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (14/2/2026).


Dalam forum nasional bertema “Resilient Village: Ketahanan Dimulai dari Desa” yang dihadiri pelaku usaha desa dari berbagai wilayah Indonesia itu, Bupati Egi memaparkan langkah konkret Pemkab Lampung Selatan dalam mengakselerasi pembentukan koperasi desa.


Ia mengungkapkan, dari total 256 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 148 unit koperasi saat ini dalam proses pembangunan. Sekitar 100 unit di antaranya telah mencapai progres 75 persen, sementara sisanya hampir rampung 100 persen. Adapun desa lainnya masih berada pada tahap pemenuhan persyaratan lahan.


“Saya sangat mendukung kebijakan Presiden. Dengan koperasi ini, penggunaan dana desa menjadi lebih terarah, termonitor, dan terukur. Ini menyelaraskan visi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa,” ujar Bupati Egi.


Menurutnya, pembentukan koperasi desa merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih tepat sasaran sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal yang terstruktur dan berkelanjutan.


Selain penguatan koperasi desa, Bupati Egi juga memaparkan potensi Lampung Selatan yang dinilai memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis desa. Dengan luas wilayah sekitar 2.200 kilometer persegi yang terdiri dari 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan, Lampung Selatan ditopang akses transportasi vital seperti Pelabuhan Bakauheni serta Bandara Radin Inten II.


Ia menegaskan, kemudahan investasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Berbekal pengalaman di dunia usaha, Pemkab Lampung Selatan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian data.


“Saya berasal dari dunia usaha. Investor butuh kemudahan izin, kepastian data, dan iklim investasi yang kondusif. Itu yang kami dorong di Lampung Selatan,” tegasnya.


Rakernas APUDSI sendiri digelar sebagai wadah kolaborasi nasional bagi pelaku usaha desa untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis desa, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun ke-1 organisasi tersebut. (Arya)