Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada periode 2026-2027. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.
Komitmen itu ditunjukkan melalui keikutsertaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat El Nino 2026-2027.
Rakor yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (29/6/2026), diikuti dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi El Nino yang diprediksi akan memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia pada 2026-2027.
Menurut Tito, fenomena tersebut berpotensi mengurangi kandungan uap air di wilayah Indonesia, khususnya kawasan Pasifik Barat, sehingga memicu cuaca yang lebih panas dan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
"Berbeda dengan La Nina yang membawa curah hujan tinggi, El Nino berpotensi menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah. Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini," ujar Tito.
Ia menjelaskan, dampak El Nino tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga mengancam sektor pertanian dan perkebunan akibat berkurangnya ketersediaan air. Jika produksi pangan terganggu, kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga bahan pokok yang berdampak terhadap inflasi daerah.
Selain sektor pangan, Tito juga mengingatkan adanya potensi gangguan pada sektor energi. Menurunnya debit air di bendungan berisiko memengaruhi operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa upaya penanggulangan dampak bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sinergi lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan.
"BNPB tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan seluruh daerah dan seluruh kekuatan yang ada agar upaya mitigasi bencana dapat berjalan optimal," tegasnya.
Melalui partisipasi dalam rakor tersebut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan kesiapannya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menyusun langkah-langkah mitigasi sejak dini.
Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, memastikan ketersediaan energi, serta menjamin keberlangsungan pelayanan publik di tengah potensi perubahan iklim yang diperkirakan terjadi pada periode 2026-2027.
Dengan kesiapsiagaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Lampung Selatan optimistis mampu menghadapi tantangan El Nino sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika perubahan iklim global. (Jasmin)
