Kesempatan meningkatkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan kini menjadi salah satu peluang yang dijajaki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Melalui penjajakan kerja sama dengan Universitas Indonesia Mandiri (UIMandiri), Pemkab Lampung Selatan berupaya membuka akses pendidikan yang lebih fleksibel, sehingga ASN dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tanpa mengabaikan tanggung jawab kedinasan.
Peluang tersebut mengemuka dalam audiensi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, bersama jajaran UIMandiri di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (24/9/2026).
Dalam pertemuan itu, UIMandiri menawarkan sejumlah program pendidikan kelas nonreguler yang dirancang untuk mahasiswa yang telah bekerja, dengan sistem pembelajaran hybrid atau kombinasi daring dan tatap muka.
Skema tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan formal, baik pada jenjang diploma maupun sarjana, dengan waktu perkuliahan yang dapat disesuaikan dengan aktivitas pekerjaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari penjajakan peluang kerja sama di bidang pendidikan, khususnya dalam memperluas akses peningkatan pengetahuan dan kompetensi aparatur di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini merupakan ruang bagi para ASN yang ingin menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi, baik pada jenjang D3 maupun S1,” ujar Supriyanto.
Ia menjelaskan, kesempatan melanjutkan pendidikan dengan sistem yang lebih fleksibel dapat menjadi alternatif bagi aparatur yang selama ini memiliki keterbatasan waktu karena harus menjalankan tugas kedinasan.
Dengan demikian, pendidikan formal tidak harus selalu dipandang sebagai aktivitas yang terpisah dari pekerjaan, melainkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kapasitas profesional.
Penjajakan ini juga membuka ruang bagi ASN untuk mempertimbangkan bidang keilmuan yang relevan dengan tugas dan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
Meski demikian, pengembangan pendidikan tetap perlu memperhatikan ketentuan kedinasan serta kebutuhan pelayanan publik agar proses perkuliahan tidak mengganggu pelaksanaan tugas.
Sementara itu, Rektor UIMandiri, Rustono Farady Marta, menjelaskan bahwa pihaknya menawarkan sejumlah program studi melalui kelas nonreguler yang diperuntukkan bagi mahasiswa dengan aktivitas pekerjaan.
Program yang ditawarkan di antaranya S1 Teknik Industri, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), S1 Desain Komunikasi Visual, serta D3 Bahasa Inggris.
Menurut Rustono, sistem pembelajaran hybrid memungkinkan mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan jadwal yang lebih menyesuaikan kebutuhan mereka.
Kegiatan pembelajaran daring didominasi pada Kamis dan Jumat setelah pukul 17.00 WIB serta Sabtu sebelum pukul 17.00 WIB.
“Kami ingin menginformasikan adanya kelas nonreguler di beberapa fakultas, seperti S1 Teknik Industri, S1 PGSD, dan S1 Desain Komunikasi Visual. Metode pembelajarannya secara hybrid,” jelas Rustono.
Ia menyebutkan, program S1 Teknik Industri memiliki cakupan keilmuan yang luas dan dapat diterapkan pada berbagai bidang pekerjaan maupun sektor industri.
Penerapannya tidak terbatas pada industri manufaktur, tetapi juga dapat berkaitan dengan sektor peternakan, perikanan, serta berbagai bidang lain yang dikelola perangkat daerah.
Dengan cakupan tersebut, program Teknik Industri dapat menjadi salah satu pilihan bagi aparatur yang ingin memperluas wawasan mengenai pengelolaan proses kerja, sistem produksi, dan efisiensi kegiatan di berbagai sektor.
Adapun program S1 PGSD dan Desain Komunikasi Visual turut menjadi pilihan pendidikan sarjana yang ditawarkan dalam kelas nonreguler tersebut.
Program ini lebih menitikberatkan pada kegiatan praktik agar mahasiswa memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang dapat digunakan secara langsung dalam lingkungan kerja.
“Untuk D3 Bahasa Inggris, kami ingin membekali mahasiswa agar berani menggunakan bahasa Inggris dan mampu terhubung dengan dunia internasional,” kata Rustono.
Ia menjelaskan, kemampuan berbahasa Inggris semakin dibutuhkan di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, penerbangan, teknologi, hingga bidang pekerjaan yang memiliki keterhubungan dengan lingkungan internasional.
Dalam penawarannya, kelas nonreguler D3 Bahasa Inggris memiliki biaya pendidikan sebesar Rp900 ribu per semester atau sekitar Rp150 ribu per bulan.
Program tersebut juga tidak mewajibkan mahasiswa menyusun skripsi. Kegiatan praktik dapat disesuaikan dengan tempat kerja masing-masing, sehingga materi pembelajaran diharapkan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pekerjaan.
“Ketika seseorang sudah mahir berbahasa Inggris, itu menjadi unique selling point yang dapat memperluas peluang karier. Karena itu, kemampuan bahasa Inggris tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga diterapkan secara langsung,” ujar Rustono.
Menurutnya, pendekatan pembelajaran berbasis praktik tersebut juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata dan penerbangan yang memerlukan kemampuan komunikasi internasional.
Penjajakan antara Pemkab Lampung Selatan dan UIMandiri menjadi bagian dari upaya memperluas alternatif pengembangan sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja.
Bagi ASN, kesempatan melanjutkan pendidikan dapat menjadi sarana memperkaya pengetahuan, meningkatkan keterampilan, sekaligus memperluas wawasan sesuai bidang tugas masing-masing.
Sementara bagi pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pola pendidikan yang lebih fleksibel, aparatur diharapkan memiliki ruang untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan tanpa harus meninggalkan pekerjaan.
Pemkab Lampung Selatan dan UIMandiri pun sama-sama melihat peluang pengembangan kerja sama tersebut sebagai langkah awal untuk memperluas akses pendidikan bagi aparatur, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan kedinasan serta aktivitas pekerjaan.
Ke depan, penjajakan ini menjadi ruang untuk melihat kesesuaian program pendidikan yang ditawarkan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi ASN di Kabupaten Lampung Selatan. (Jasmin)