DBFMRadio.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (25/8/2025).
Rakor yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir itu diikuti jajaran TPID Lampung Selatan dari Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di masyarakat.
Dalam pemaparannya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Agustus 2025. Data mencatat, terdapat 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 23 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi stabil.
“Komoditas penyumbang utama inflasi masih berkisar pada cabai merah, bawang merah, dan beras,” ujar Amalia.
Amalia juga merinci, 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi di antaranya Kabupaten Humbang Hasundutan, Aceh Singkil, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Pesisir Selatan, Kota Solok, Nias Selatan, Labuhanbatu Utara, dan Aceh Jaya.
Sementara itu, penurunan IPH terbesar terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepulauan Sangihe, Melawi, Minahasa, Lombok Timur, Halmahera Selatan, Pasangkayu, serta Minahasa Tenggara.
“Bahkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perubahan IPH turun hingga -7,55 persen. Sementara Kabupaten Humbang Hasundutan justru mengalami kenaikan 6,07 persen. Faktor utamanya masih berasal dari komoditas beras, bawang merah, dan cabai merah,” jelasnya.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya diwarnai peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. (Arya)
