Kesiapan menghadapi tsunami tidak cukup hanya dengan memiliki sistem peringatan dini. Jauh lebih penting, masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika ancaman datang dan mampu bergerak cepat menuju tempat aman.
Kesadaran itulah yang kini diperkuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui kolaborasi bersama Institut Teknologi Bandung (ITB). Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah desa pesisir agar memenuhi standar Tsunami Ready Community yang diakui UNESCO.
Upaya tersebut dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama tim ahli Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung (FITB ITB) di Ruang Crisis Center Pusdalops BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Senin (19/10/2026).
Pendampingan akan berlangsung selama tiga bulan dengan fokus pada pemenuhan 12 indikator utama Tsunami Ready. Namun, program ini tidak sekadar mengejar pemenuhan standar untuk memperoleh pengakuan internasional.
Lebih dari itu, pendampingan diarahkan untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang benar-benar hidup di tingkat desa, sehingga masyarakat pesisir tidak hanya mengetahui adanya ancaman tsunami, tetapi juga memahami cara menyelamatkan diri ketika bencana terjadi.
Rapat tersebut dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani. Hadir pula Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan Maturidi, perwakilan Paluma Nusantara dan Mitra Bentala, serta perwakilan Desa Tangguh Bencana (Destana) dari Desa Maja, Canti, Rajabasa, dan Kelawi.
Dalam arahannya, Tri Umaryani menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian dari budaya masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir.
Menurutnya, Lampung Selatan memiliki kekayaan alam dan potensi pariwisata yang besar. Namun, kondisi geografis tersebut juga harus diiringi dengan kesadaran terhadap potensi ancaman bencana.
“Lampung Selatan ini sangat indah, tetapi di sisi lain kita memiliki potensi bencana yang harus diwaspadai, mengingat pengalaman di masa lalu,” ujarnya.
Karena itu, edukasi, kesiapan sistem evakuasi, pemetaan risiko hingga kemampuan masyarakat merespons keadaan darurat menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat.
Tri juga menyampaikan apresiasi kepada tim ahli FITB ITB beserta seluruh mitra yang terlibat dalam upaya meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan bencana di wilayah Lampung Selatan.
Ketua Tim FITB ITB, Wiwin Windupranata, menjelaskan bahwa pendampingan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya dengan Bupati Lampung Selatan.
Program tersebut mengacu pada standar Tsunami Ready Community yang dikembangkan dalam kerangka pengakuan UNESCO. Standar itu menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat di wilayah rawan tsunami agar memiliki kesiapan menghadapi ancaman secara sistematis.
Selama tiga bulan, tim FITB ITB akan membantu desa-desa sasaran mengumpulkan dan melengkapi bukti pemenuhan 12 indikator utama Tsunami Ready.
Proses tersebut mencakup penyiapan dokumen sekaligus penguatan sistem kesiapsiagaan yang dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
“Pengalaman kami mendampingi sejumlah desa di Jawa Barat menjadi bekal untuk membantu Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami,” ujar Wiwin.
Ia menegaskan, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari lengkap atau tidaknya dokumen administrasi.
Sistem yang dibangun harus benar-benar dipahami masyarakat, dilatih secara berkala, dan mampu dijalankan ketika situasi darurat terjadi.
“Ini bukan sekadar melengkapi dokumen administrasi semata, tetapi benar-benar sistem yang kita jalankan dan rasakan manfaatnya di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sejalan dengan pendampingan tersebut, BPBD Lampung Selatan menargetkan pemenuhan 12 indikator Tsunami Ready dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Maturidi, mengakui bahwa saat ini belum seluruh indikator terpenuhi secara optimal. Namun, pihaknya optimistis seluruh proses persiapan dapat dituntaskan sesuai jadwal.
“Meskipun saat ini dari 12 indikator belum semuanya terpenuhi secara sempurna, kami menargetkan pada akhir bulan Desember 2026 seluruh proses ini sudah tuntas dilaksanakan,” ujarnya.
Untuk mengejar target tersebut, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci. Tidak hanya pemerintah dan akademisi, dukungan organisasi serta pemangku kepentingan lainnya dibutuhkan untuk memperkuat sarana, prasarana dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.
Dukungan Paluma Nusantara, Mitra Bentala, serta berbagai pihak lainnya diharapkan mampu membantu mengatasi sejumlah keterbatasan yang masih ditemukan di lapangan.
Maturidi juga berharap desa-desa yang telah lebih dahulu menjalankan berbagai upaya kesiapsiagaan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.
Sebab, kesiapsiagaan bencana pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa cepat sirene peringatan berbunyi, tetapi juga tentang seberapa siap masyarakat mengenali ancaman, mengetahui jalur evakuasi, bergerak menuju titik aman, dan saling menyelamatkan.
Melalui pendampingan ITB dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Lampung Selatan berupaya membangun desa pesisir yang bukan hanya memenuhi standar Tsunami Ready, tetapi juga memiliki masyarakat yang lebih tangguh, sadar risiko, dan siap menghadapi kemungkinan bencana tsunami. (Jasmin)
