Ada pemandangan yang tak biasa dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (5/8/2026). Bukan berlangsung di aula pemerintahan yang sejuk dan penuh protokoler, prosesi sakral itu justru digelar di ruang terbuka, tepat di bawah Underpass Flyover Pasar Natar.
Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pedagang buah, penjual makanan, aroma pasar yang khas, serta lalu lalang kendaraan yang tak pernah berhenti, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
Pilihan lokasi itu bukan sekadar menghadirkan suasana berbeda. Lebih dari itu, pelantikan tersebut menjadi simbol kuat bahwa birokrasi tidak boleh terpisah dari denyut kehidupan masyarakat. Para pejabat diingatkan bahwa setiap kebijakan yang lahir harus berangkat dari realitas yang dirasakan rakyat setiap hari.
"Ini bukan hanya sebuah seremonial. Saya tidak ingin pelantikan ini menjadi bentuk apresiasi atau penghargaan, tetapi melahirkan tanggung jawab dan kewajiban untuk memahami kondisi riil masyarakat," tegas Bupati Egi dalam arahannya.
Pelantikan kali ini juga memiliki makna tersendiri. Dari 12 pejabat yang dilantik sebagai pejabat definitif, hampir seluruhnya sebelumnya telah mengemban amanah sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan yang kini mereka duduki. Hanya satu wajah baru yang mengisi formasi tersebut, yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Di hadapan para pejabat, Bupati Egi mengajak mereka memaknai suasana Pasar Natar secara utuh. Aroma sampah, aktivitas perdagangan, hingga perjuangan para pedagang kecil mencari nafkah menjadi pelajaran nyata tentang kondisi yang dihadapi masyarakat setiap hari.
Menurutnya, aparatur sipil negara memiliki kepastian penghasilan setiap bulan, sementara para pedagang belum tentu memperoleh keuntungan setiap harinya. Karena itu, empati harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
"Kalau kita setiap bulan hak kita sudah pasti, gaji sudah pasti. Tapi lihat pedagang di depan kita, mereka belum tentu hari ini dapat rezeki, besok pun belum tentu. Nah, inilah yang harus menjadi nurani kita bersama, bahwa hati kita ada di mereka," ujar Egi.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pemerintahan memperoleh amanah dari masyarakat yang berharap adanya perubahan nyata. Pemerintah, katanya, tidak boleh menjaga jarak dengan rakyat, tetapi harus hadir, berjalan bersama, memahami kebutuhan, harapan, dan kemampuan ekonomi masyarakat sebelum mengambil keputusan.
Mengakhiri arahannya, Bupati Egi mengingatkan bahwa jabatan hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Oleh sebab itu, setiap pejabat diminta memanfaatkan amanah tersebut untuk menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
"Jabatan yang kita terima hari ini, besok bisa diambil. Maka selama diberikan amanah itu, gunakanlah sebaik-baiknya, sebermanfaat-manfaatnya, seluas-luasnya. Setiap program harus melandaskan tiga aspek besar, yaitu tumbuh, berdampak, dan berkelanjutan," pesannya.
Adapun 12 pejabat yang dilantik yaitu Mhd Dharma Kurniawan sebagai Kepala BKD, Agustinus Oloan sebagai Kepala BRIDA, Djuanda sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Mugiyono sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Syaifulloh sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dr. Nessi Yunita sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iwan Chandra Gautama sebagai Kepala BPPRD, Sumantri sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hendry Kurniawan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Cahyadi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Devi Arminanto sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta Alyasir sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Selain itu, Bupati Egi juga memberikan tugas tambahan kepada Al Mardiyah sebagai Plt Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Arif Surya Utama sebagai Plt Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.
Pelantikan di bawah flyover Pasar Natar itu menjadi pesan yang kuat bahwa birokrasi tidak boleh hanya bekerja dari balik meja. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung denyut kehidupan mereka, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. (Jasmin)
