Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak cukup hanya diukur dari efisiensi belanja dan tertibnya administrasi. Lebih dari itu, setiap anggaran yang dikelola pemerintah harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prinsip tersebut menjadi arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui inovasi digital, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program unggulan, salah satunya Teras HELAU.
Komitmen tersebut dipaparkan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat mengikuti Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026 bersama Tim Validator Eksternal Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting dari Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dalam pemaparannya, Egi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sepanjang 2025 tidak sekadar berorientasi pada pengurangan belanja pemerintah. Namun, lebih diarahkan untuk memastikan setiap penggunaan anggaran semakin berkualitas, tepat sasaran, dan tetap mendukung program prioritas tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Efisiensi bagi kami bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan penggunaan anggaran semakin berkualitas dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat," tegas Egi.
Salah satu langkah yang ditempuh Pemkab Lampung Selatan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah adalah mengembangkan inovasi berbasis digital.
Dalam forum tersebut, Egi memaparkan tiga inovasi utama, yakni Sohib (Sistem Informasi Hibah), pembayaran pajak daerah melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta Sidodi-Cair.
Melalui Sohib, proses pengajuan, verifikasi, hingga pemantauan bantuan hibah dapat dilakukan secara lebih tertib dan transparan.
Sementara pembayaran pajak daerah melalui QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung efektivitas penerimaan pendapatan daerah.
Adapun Sidodi-Cair dikembangkan untuk mendigitalisasi proses pengajuan dan pengelolaan dokumen pencairan anggaran sehingga administrasi menjadi lebih efisien, praktis, dan mudah dipantau.
Menariknya, seluruh inovasi tersebut terintegrasi dalam satu sistem bernama Halo Lamsel yang dapat diakses melalui website maupun telepon seluler.
Integrasi ini memungkinkan kepala daerah memantau aktivitas pemerintahan dan perkembangan pelaksanaan program secara lebih mudah, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.
"Semua aplikasi digital yang kami sampaikan ini terintegrasi dalam satu sistem, namanya Halo Lamsel. Saya bisa memonitor semuanya melalui handphone, sehingga bisa bekerja di mana pun dan kapan pun. Kami juga melakukan rapat rutin setiap minggu agar pelaksanaan program terus dipantau secara paralel," kata Egi.
Selain memperkuat sistem pengelolaan keuangan, Pemkab Lampung Selatan juga terus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini dan Samsat Digital Drive Thru di Kecamatan Natar.
Pemerintah daerah juga menghadirkan layanan jemput bola melalui Samsat Keliling dan pelayanan administrasi kependudukan keliling agar masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat pemerintahan.
Pada sektor kesehatan, Egi turut memaparkan capaian penanganan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum validasi tersebut, prevalensi stunting tercatat sebesar 10,04 persen dan disebut sebagai yang terendah di Provinsi Lampung.
Sementara dalam upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas, Pemkab Lampung Selatan mengembangkan program Teras HELAU.
Program tersebut mengusung konsep kandang, kebun, dan kolam sebagai upaya mendorong masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri.
Melalui pemanfaatan pekarangan dan potensi lingkungan sekitar, masyarakat didorong untuk mengembangkan sumber pangan keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar.
Program ini juga diarahkan untuk membantu mengendalikan inflasi daerah, terutama pada komoditas pangan yang kerap mengalami fluktuasi harga, seperti cabai merah dan bawang merah.
"Program tersebut diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan di tingkat masyarakat sekaligus membantu menekan inflasi, terutama pada komoditas pangan seperti cabai merah dan bawang merah," ungkapnya.
Di sisi lain, Pemkab Lampung Selatan juga menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman.
Berbagai inovasi dan program tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, proses administrasi, maupun tingkat penyerapan belanja.
Lebih jauh, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperluas akses pelayanan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan.
Melalui Validasi Eksternal IPKD Tahun Ukur 2026, Pemkab Lampung Selatan juga memperoleh ruang evaluasi untuk mengukur sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan penguatan sistem digital, pengawasan yang terintegrasi, serta program pemberdayaan masyarakat seperti Teras HELAU, pemerintah daerah berharap setiap rupiah anggaran dapat memberikan dampak yang lebih optimal.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan semata-mata terlihat dari seberapa efisien anggaran dibelanjakan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat Lampung Selatan. (Jasmin)