Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menyusun langkah strategis untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa secara masif dan berkelanjutan.
Melalui Satuan Tugas MBG, Pemkab Lampung Selatan kini tengah mematangkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lembaga Ekonomi Desa (LED) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah daerah agar penyediaan bahan pangan lokal tidak sekadar memenuhi kebutuhan program nasional, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang kuat hingga ke tingkat akar rumput.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani, mengungkapkan bahwa potensi perputaran uang dalam program MBG di Lampung Selatan sangat besar.
Berdasarkan data teknis yang dipaparkan, aktivitas penyediaan gizi di Lampung Selatan diprediksi mampu menghasilkan perputaran ekonomi lebih dari Rp4 miliar per hari atau mencapai sekitar Rp116 miliar per bulan.
“Jika dikalkulasikan secara tahunan, potensinya mencapai Rp1,3 triliun. Nilai ini hampir setara dengan separuh APBD Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Tri Umaryani saat memimpin rapat koordinasi di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (6/5/2026).
Menurut Tri, Bupati Lampung Selatan berharap potensi ekonomi bernilai triliunan rupiah tersebut tidak mengalir ke luar daerah. Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar manfaat program benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat desa melalui penguatan rumah tangga produktif dan pemberdayaan lembaga ekonomi lokal.
Sesuai mandat Badan Gizi Nasional, SPPG diarahkan untuk menjalin kemitraan erat dengan unit-unit ekonomi lokal yang telah tervalidasi, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Melalui pola kemitraan tersebut, seluruh rantai pasok bahan pangan program MBG, mulai dari beras, sayuran, telur, hingga sumber protein lainnya, diupayakan berasal dari potensi lokal desa.
Skema itu diyakini mampu menciptakan efek domino ekonomi yang besar. Selain menjaga perputaran uang tetap berada di desa, program ini juga diproyeksikan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, pelaku UMKM pangan, hingga kelompok usaha masyarakat.
Sebagai salah satu daerah pilot project nasional, Lampung Selatan dinilai menunjukkan kesiapan infrastruktur yang cukup signifikan. Hingga saat ini, jumlah SPPG di wilayah tersebut terus bertambah dan bahkan melampaui target awal yang telah ditetapkan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga ekonomi desa, dan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi tonggak penting bagi Lampung Selatan, tidak hanya dalam mencetak generasi sehat dan berkualitas, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. (Jasmin)
