Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapat perhatian nasional. Kali ini, daerah berjuluk “Beranda Sumatra” itu ditetapkan sebagai lokus kunjungan lapangan dan studi dokumentasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka penyusunan buku “Refleksi Satu Dasawarsa Dana Desa”.
Kunjungan tim Kementerian Keuangan RI tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lampung Selatan, Erdiyansyah, di Kantor Dinas PMD Lampung Selatan, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri jajaran Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan dokumentasi lapangan.
Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian Keuangan RI, Sukma Aji, menjelaskan bahwa penyusunan buku refleksi tersebut merupakan amanah nasional yang dipantau langsung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Kajian tersebut ditujukan untuk menghasilkan dokumentasi dan analisis berstandar internasional mengenai perjalanan implementasi dana desa selama satu dekade terakhir di Indonesia.
“Lampung Selatan dipilih karena memiliki karakteristik wilayah yang lengkap, mulai dari kawasan pegunungan hingga pesisir pantai. Selain itu, sebagai gerbang Pulau Sumatra, Lampung Selatan memiliki potensi dampak limpahan ekonomi dari Pulau Jawa,” ujar Sukma Aji.
Menurutnya, buku refleksi tersebut akan mengulas lima aspek utama, mulai dari kondisi desa sebelum adanya dana desa, perkembangan regulasi, ekspektasi pemerintah daerah, capaian output pembangunan desa, hingga dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam penelitian itu, empat desa ditetapkan sebagai sampel utama, yakni Desa Sidowaluyo, Desa Balinuraga, Desa Kecapi, dan Desa Canggung. Keempat desa tersebut dinilai mampu merepresentasikan keberhasilan tata kelola dana desa di berbagai karakter wilayah, baik agraris, pesisir, maupun kawasan berkembang.
“Kami juga melihat adanya sinergi menarik antara kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dengan KSPP/KDMP,” kata Sukma.
Menanggapi penetapan tersebut, Kepala Dinas PMD Lampung Selatan, Erdiyansyah, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Kabupaten Lampung Selatan.
Ia menilai, kunjungan itu menjadi momentum penting untuk menunjukkan transformasi desa-desa di Lampung Selatan yang terus berkembang sebagai bagian dari identitas daerah “Beranda Sumatra”.
“Empat desa yang menjadi sampel ini memang mencerminkan kondisi wilayah kami, baik dari sektor agraris maupun potensi wisata pesisir,” jelas Erdiyansyah.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian desa di Lampung Selatan, salah satunya Desa Rejo Mulyo yang berhasil meraih predikat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbaik tahun 2024 serta sukses menjalin kerja sama dengan KDMP.
Selain itu, KDMP Bumi Sari di Kecamatan Natar juga telah ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional dalam pengembangan kelembagaan ekonomi desa.
Erdiyansyah berharap, kajian yang dilakukan Kementerian Keuangan RI dapat menjadi pemacu semangat bagi desa-desa lain untuk terus berinovasi dalam tata kelola dana desa dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Semoga ini menjadi motivasi bagi desa-desa di Lampung Selatan untuk semakin maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Erdiyansyah. (Jasmin)
