Aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) yang masih menjadi perhatian mendorong Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat desa.
Bukan hanya pemantauan dari pusat pemerintahan, kesiapsiagaan kini dipastikan menyentuh langsung masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan kawasan yang berpotensi terdampak. Pemantauan, komunikasi, hingga kesiapan evakuasi terus diperkuat agar setiap perubahan kondisi dapat segera direspons.
Penguatan mitigasi itu terlihat saat Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengunjungi Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Minggu (6/9/2026).
Desa Maja merupakan salah satu Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dipersiapkan sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat di tingkat paling dekat dengan potensi wilayah terdampak.
Dalam kunjungannya, Jihan meninjau langsung kesiapan desa, termasuk titik kumpul dan persiapan evakuasi. Peninjauan turut didampingi Wakil TP PKK Lampung Selatan Rheny Apriyani serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Di tengah dinamika aktivitas gunung api, kesiapsiagaan menjadi hal yang tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah provinsi, kabupaten, perangkat daerah, BPBD, hingga pemerintah desa harus memiliki pola komunikasi yang terhubung sehingga informasi dari lapangan dapat segera diteruskan dan ditindaklanjuti.
Jihan menegaskan, pemerintah saat ini berada dalam kondisi siaga dan terus melakukan pemantauan perkembangan Gunung Anak Krakatau selama 24 jam.
“Dari kami dalam mode siaga dan kewaspadaan. Artinya semua harus bisa waspada, sekarang 24 jam memantau perkembangan terkini, termasuk perangkat daerah terkait dan BPBD di kabupaten/kota,” ujar Jihan.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya berada di tingkat provinsi atau kabupaten. Desa menjadi bagian penting karena berada paling dekat dengan masyarakat dan menjadi salah satu titik awal dalam penyampaian informasi maupun pelaksanaan evakuasi apabila kondisi berubah.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPBD, perangkat desa dan masyarakat harus terus berjalan.
“Semoga semua perkembangan dipantau dengan baik dan ada koordinasi yang aktif dan baik dari pemerintah provinsi dan kabupaten sampai dengan ke desa untuk patroli 24 jam, tentunya menyesuaikan kondisi,” katanya.
Di sisi lain, Jihan menyampaikan bahwa berdasarkan informasi BMKG dan pusat pemantauan Gunung Anak Krakatau, aktivitas erupsi saat ini telah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya.
Namun, penurunan aktivitas tersebut bukan berarti kewaspadaan dihentikan.
Pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan aktivitas gunung api. Jika intensitas erupsi kembali meningkat, langkah-langkah penanganan akan segera disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Selain menyiapkan sistem pemantauan dan evakuasi, pemerintah juga memperkuat kesiapan menghadapi dampak abu vulkanik.
Masker disiapkan untuk masyarakat, sementara puskesmas didukung dengan oksigen konsentrator sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.
Masyarakat pun diminta tetap tenang, tetapi tidak mengabaikan potensi risiko.
Penggunaan masker ketika terjadi paparan abu vulkanik serta pembatasan aktivitas di luar rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk melindungi diri.
Mitigasi terhadap dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau juga menyentuh sektor pendidikan.
Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran daring bagi siswa SD, SMP, dan SMA sebagai bentuk penyesuaian kegiatan belajar mengajar terhadap perkembangan situasi.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan kegiatan pembelajaran tatap muka berlangsung secara optimal.
Di tengah situasi yang terus dipantau, pemerintah menekankan pentingnya masyarakat mendapatkan informasi dari sumber resmi.
Warga diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya karena informasi yang keliru dapat memicu kepanikan.
Penguatan kesiapsiagaan hingga tingkat desa pada akhirnya bukan sekadar soal menyiapkan titik kumpul atau jalur evakuasi.
Lebih dari itu, kesiapsiagaan adalah tentang memastikan setiap orang mengetahui apa yang harus dilakukan ketika kondisi berubah—ke mana harus bergerak, dari mana memperoleh informasi, dan siapa yang harus dihubungi.
Dengan koordinasi yang terus diperkuat dari tingkat provinsi hingga desa, pemerintah berharap kewaspadaan masyarakat tetap terjaga tanpa berubah menjadi kepanikan.
Sebab menghadapi ancaman gunung api bukan hanya tentang menunggu keadaan memburuk, tetapi tentang bersiap sebelum keadaan benar-benar berubah. (Jasmin)
